SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) melakukan aksi protes besar-besaran menolak penerapan penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) oleh pemerintah, Kamis (19/6/2025). Massa sopir berkumpul di kawasan Puspa Agro, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, sebelum melakukan konvoi menuju sejumlah instansi pemerintahan di Surabaya.
Aksi ini menjadi bentuk kekecewaan para sopir atas kebijakan ODOL yang dinilai diterapkan secara tiba-tiba tanpa solusi yang berpihak pada pelaku lapangan. Mereka mendatangi Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Mapolda Jatim, hingga Kantor Gubernur Jawa Timur.
"Kalau tidak ada respons, kami akan tidur tiga hari di depan Kantor Gubernur," ancam Angga Firdiansyah, Koordinator II GSJT.
Angga menegaskan, para sopir sejatinya tidak menginginkan muatan berlebih. Namun, sistem distribusi dan tuntutan industri justru memaksa mereka mengangkut barang melebihi kapasitas truk.
“Kami tidak mau bawa muatan besar-besar, tapi karena tuntutan industri, kami terpaksa,” ujar Angga.
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam penerapan aturan. Bahkan, menurutnya, proyek-proyek pemerintah sendiri masih menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar.
"Secara tidak langsung pemerintah melegalkan kondisi ini. Tapi yang ditekan justru sopir,” tegasnya.
GSJT menuntut evaluasi total terhadap kebijakan ODOL. Mereka mendesak adanya dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku lapangan, penyesuaian regulasi tarif logistik, peningkatan kesejahteraan sopir, hingga perlindungan hukum yang adil.
Salah satu tuntutan utama adalah revisi Pasal 277 dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini dinilai kerap menjadi jerat pidana bagi sopir yang hanya menjalankan tugas dari perusahaan.
"Masalah hukum selalu jadi beban sopir. Padahal kami hanya menjalankan perintah kerja. Tapi yang dijerat justru sopir, bukan pemilik barang atau perusahaan besar," imbuhnya.
GSJT juga menyoroti absennya jaminan sosial bagi mayoritas sopir truk yang setiap hari berjibaku di jalan demi menjaga rantai logistik nasional tetap berjalan.
“Kalau pemerintah ingin jalan tidak rusak, mari kita atur bersama. Tapi jangan hanya menghukum yang paling bawah,” tutup Angga.
Aksi ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk membuka ruang diskusi lebih luas dalam menyusun kebijakan transportasi dan logistik yang adil, realistis, dan berpihak kepada semua pihak di lapangan. ad
Editor : Desy Ayu
