SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Rencana penulisan ulang sejarah yang kini tengah dilakukan pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon, menimbulkan polemik serta melukai banyak orang.
"Kami meminta dengan tegas stop penulisan ini karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang," kata Ketua DPP PDIP MY Esti Wijayati kepada wartawan di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Esti menilai pemerintah tidak perlu bertahan menulis sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini. Dia mengatakan program itu justru akan menimbulkan gejolak dan tidak sesuai fakta sejarah.
"Saya kira pemerintah tidak perlu bertahan untuk terus menuliskan sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini. Karena begitu banyak catatan yang kemudian akan menimbulkan gejolak dan sekaligus mungkin tidak akan sesuai dengan fakta sejarah," jelasnya.
Dia pun meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menghentikan penulisan ulang sejarah. "Maka lebih baik kami mengatakan, Pak Menteri stop saja untuk penulisan ini, untuk tidak kita teruskan," tegasnya.
Esti menilai pemerintah terburu-buru dalam penulisan ulang sejarah tersebut. PDIP, kata Esti, menegaskan untuk penulisan ulang sejarah itu dihentikan.
"Ya, ya pasti pertama saya mengatakan, kami mengatakan terburu-buru tapi sekarang targetnya bukan tunda lagi. Dengan demikian banyak polemik yang muncul target kami tidak hanya tunda, target kami adalah stop," ujarnya.
"Kalau kemarin kami masih bisa mengatakan tunda, jangan tergesa-gesa. Tapi kalau sekarang sudah berkembang menjadi sesuatu hal yang sangat krusial. Maka kita mengatakan tidak lagi tunda, tetapi kita katakan stop," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia bukan sejarah resmi. Fadli menegaskan yang ditulis ulang oleh sejumlah sejarawan merupakan sejarah nasional.
"Nah, kalau ada menyebut official history atau sejarah resmi, ya, itu mungkin hanya ucapan saja, tetapi tidak mungkin ditulis ini adalah sejarah resmi tidak ada itu," kata Fadli dalam rapat kerja di Komisi X DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5).
"Tetapi ini adalah sejarah nasional Indonesia ya yang merupakan bagian dari penulisan-penulisan dari para sejarawan," sebutnya. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
