SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Tragedi tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali menyisakan duka mendalam. Hingga Minggu (6/7/2025), dari total 65 orang di atas kapal (penumpang dan awak), sebanyak 30 orang berhasil diselamatkan, tujuh orang ditemukan meninggal dunia, dan 28 orang masih dalam pencarian.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko, menyampaikan rasa keprihatinannya yang mendalam atas musibah tersebut. Dirinya menegaskan bahwa insiden ini harus menjadi peringatan keras sekaligus bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi laut di Indonesia, khususnya dalam konteks pengawasan dan pengelolaan penyebrangan antarprovinsi.
"Ini harus menjadi evaluasi besar, bersama dan menyeluruh terhadap Kementerian Perhubungan. Terutama penyebrangan ini. Memang penyebrangan ini bukan ranah provinsi. Tetapi karena ini ada di Banyuwangi untuk menuju Bali, tentu saja kami di DPRD bersuara agar hal seperti ini tidak terulang kembali," ungkap Dewanti Rumpoko, Sabtu (05/07/2025).
Anggota Komisi DPRD Jawa Timur tersebut menyoroti human eror yang disinyalir tenggelamnya kapal ini. Sehingga dirinya meminta pentingnya uji kelayakan armada kapal yang beroperasi secara berkala.
Menurutnya, seperti halnya kendaraan darat yang diwajibkan menjalani uji KIR, maka moda transportasi laut pun harus menjalani proses serupa secara ketat dan berkala.
"Evaluasi terhadap layak tidaknya kapal beroperasi harus menjadi prioritas utama dalam sistem pengawasan Kemenhub," ujarnya.
Selain itu, Dewanti menekankan pentingnya disiplin dalam pengangkutan sesuai kapasitas atau tonase kapal.
"Saya berharap kapal-kapal yanga da tidak melebihi tonasenya, Ini soal keselamatan jiwa manusia, bukan hanya sekadar logistik," tegasnya.
Poin lain yang menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan adalah kualitas dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) awak kapal. Kata mantan Walikota Batu ini, kesejahteraan dan kompetensi kru kapal adalah aspek yang tak boleh dikesampingkan dalam menjaga keselamatan pelayaran.
"Perhatian juga harus ditujukan pada SDM yang menjadi awak kapal, mereka yang memegang kendali kapal dan membawa nyawa dari penumpang. Jangan sampai, kapal sudah layak, tetapi kru yang ada belum siap. Sehingga terjadi human error," tegasnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Agus Black Hoe, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera turun tangan memberikan pendampingan dan layanan trauma healing kepada korban yang selamat, khususnya kepada anak-anak dan perempuan yang mengalami tekanan psikologis akibat insiden ini.
"Kami meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera hadir memberikan pendampingan bagi para korban selamat, termasuk layanan trauma healing, khususnya bagi anak-anak dan perempuan yang mengalami kejadian traumatis dalam insiden ini," ujar Agus.
Agus juga mengingatkan bahwa penanganan pasca-kejadian tidak hanya sebatas evakuasi fisik, namun juga mencakup pemulihan psikologis, yang dapat berdampak jangka panjang apabila tidak ditangani secara serius.
Menurut Agus, kegagalan dalam menangani krisis semacam ini akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap transportasi laut secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan bahwa standar keselamatan, kelayakan kapal, serta kualitas layanan pelayaran ditingkatkan secara konsisten dan sistemik.
"Jangan sampai ada keraguan di masyarakat untuk menggunakan transportasi laut kita, sehingga kepercayaan publik menurun," serunya. rko
Editor : Redaksi
