SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Proyek penulisan ulang sejarah RI di bawah Menteri Kebudayaan Fadli Zon, juga dikritik PDIP. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap arahan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.
Megawati, kata Hasto, ingin penulisan sejarah RI didasari kebenaran dan kajian akademis secara komprehensif.
"Mari kita semua melihat penulisan sejarah dengan kebenaran melalui kajian-kajian akademis melihat secara komprehensif. Itu yang menjadi arahan dari Ibu Megawati Sukarnoputri," kata Hasto usai mendampingi Megawawati memimpin upacara HUT ke-80 RI di sekolah partai, Jakarta, Minggu (17/8).
Hasto menyoroti keputusan Fadli yang menunda perilisan proyek tersebut dari semula bersamaan dengan HUT RI pada Agustus ini. Menurut dia, penundaan itu berkat masukan dan kritik dari berbagai kalangan karena proyek tersebut dinilai kontroversial.
"Sehingga penulisan sejarah yang menimbulkan berbagai kontroversi itu akhirnya ditunda," katanya.
Hasto menyebut PDIP juga memiliki Badan Khusus soal sejarah. Lewat badan itu, pihaknya akan terus memberi masukan dan mengawal proyek tersebut.
"PDI Perjuangan telah mendirikan badan Sejarah Nasional Partai. Sehingga mereka juga akan memberikan kontribusi agar bangsa ini dapat belajar dari sejarah," katanya.
Setelah sempat molor dari target perilisan pada Agustus, Fadli memastikan projek penulisan ulang sejarah tetap dirilis 2025. Dia menargetkan proyek itu akan dirilis pada peringatan hari Pahlawan Oktober mendatang.
Fadli bilang proyek itu sudah rampung melalui uji publik dan kini berada di tahap proses reading dan editing oleh tim penyusun. Dia menambahkan proses pengerjaan proyek itu juga berjalan dengan lancar hingga saat ini.
"Iya tahun ini, rencana mudah-mudahan bisa kita selesaikan segera," kata Fadli di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8).
Proyek penulisan ulang sejarah ini menuai kontroversi di tengah masyarakat. Hujan kritik datang dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat sipil hingga sejarawan. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
