Sisi Kiri Gedung Grahadi yang Sudah Gosong, Jadi Tontonan Warga Kota Surabaya
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto bahas perkembangan keamanan terkini dengan Panglima TNI Jenderal Agus Usai Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Usai mendapat pengarahan dari Presiden, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya melakukan tindakan tegas terukur kepada massa yang menerobos markas polisi.
Pada hari yang sama, Prabowo juga memanggil sejumlah tokoh dari organisasi keagamaan. Pertemuan itu membahas mengenai gelombang demonstrasi masyarakat di sejumlah daerah Indonesia.
Minggu siang (31/8) Ketua MPR Ahmad Muzani merapat ke Istana Negara, Jakarta. Muzani mengaku kedatangannya untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya diminta datang ke Istana," kata Muzani di kompleks Istana, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Muzani tiba sekitar pukul 12.11 WIB. Dia juga mengaku tidak mengetahui siapa saja yang diundang dalam pertemuan di Istana siang itu.
Situasi Jalan di Jakarta Tampak Lengang
Arus lalu lintas terpantau lancar. Dilihat di akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya, Minggu (31/8/2025), situasi arus lalu lintas di depan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terpantau lancar. Sementara di Jakarta Pusat, situasi di Jalan Kramat Raya arah Jalan Gunung Sahari juga tampak lengang.
Sementara Jasa Marga menutup sementara tiga gerbang tol (GT) di ruas Tol Dalam Kota. Gerbang tol yang ditutup mulai dari akses masuk GT Kuningan 1, GT Senayan dan GT Pluit.
Jasa Marga dalam akun X (Twitter) resminya, Minggu (31/8/2025), melaporkan penutupan sementara pukul 06.38 WIB. Jasa Marga mengimbau pengendara menggunakan jalur alternatif lain.
Gedung Grahadi, Minggu
Sementara itu, Gedung Grahadi, yang dipantau Surabaya Pagi, pada Minggu (31/8) sekitar pukul 10.05 WIB, terlihat deretan bangunan sisi kiri Gedung Grahadi gosong. Kayu dan tembok menghitam bekas dilalap api.
Sisi kiri Gedung Grahadi Surabaya dibakar oleh massa pada Sabtu (30/8) malam. Selain itu, kantor Mapolsek Tegalsari Surabaya juga terbakar pada Minggu (31/8) dini hari.
Sejumlah petugas kebersihan tampak membersihkan bagian luar bangunan bagian luar. Pagar pintu masuk sisi kiri Gedung Grahadi juga terlihat roboh.
Sedangkan, mobil pemadam kebakaran (damkar) terlihat menyemprot Jalan Gubernur Suryo membersihkan bekas pembakaran.
Kendaraan di Jalanan Gubernur Suryo pun padat. Sebab, kejadian ini menjadi tontonan warga. Beberapa pengendara motor berhenti untuk mengabadikan momen tersebut menggunakan ponselnya.
Sementara, di Mapolsek Tegalsari Surabaya sekitar pukul 09.27 WIB, sebagian besar bangunan hangus. Puing-puing seperti pecahan genteng, kayu dan lainnya masih berserakan di kantor polisi tersebut.
Tampak petugas damkar masih mengecek setiap sudut Mapolsek Tegalsari. Ada dua mobil damkar yang terparkir di samping kanan bangunan.
Petugas kebersihan juga tengah membersihkan area depan Mapolsek Tegalsari Jalan Basuki Rahmat Surabaya
Ingatkan Markas Kepolisian Representasi Negara
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyebut perintah itu diberikan karena markas kepolisian merupakan representasi dari negara.
"Massa yang terobos Mako Polri harus ditindak tegas dan terukur karena Mako Polri adalah representasi dari negara kita," kata Dedi kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).
Dedi menyebut personel kepolisian harus mengambil tindakan tegas terhadap perusuh. Dia mengajak semua pihak menjaga kedamaian Indonesia.
Prabowo Perintahkan Panglima TNI dan Kapolri
Dua jenderal itu telah diberi arahan Presiden Prabowo. Prabowo memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas massa anarkis.
Prabowo Subianto memanggil Jenderal Agus Subiyanto dan Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu malam (30/8/2025) di Bogor.
Dalam pertemuan itu, dibahas perkembangan keamanan terkini.
"Baru saja kita bersama Bapak Panglima dan juga beberapa menteri terkait, dipanggil oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan perkembangan situasi terkini," kata Jenderal Sigit kepada wartawan.
Jenderal Sigit melihat unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu terakhir yang berlangsung di beberapa wilayah cenderung tidak sesuai dengan aturan. Dia mengingatkan unjuk rasa diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 terkait Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Kalau kita melihat bahwa eskalasi yang terjadi dua hari ini kecenderungannya terjadi tindakan anarkistis di beberapa wilayah. Mulai pembakaran gedung, fasilitas umum, penyerangan terhadap markas, dan area fasilitas umum yang dilakukan pembakaran dan tindakan lain yang tentunya ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cenderung pada peristiwa pidana," ujarnya.
Perintah Kapolri ke Jajarannya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya melakukan tindakan tegas terukur kepada massa yang menerobos markas polisi. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyebut perintah itu diberikan karena markas kepolisian merupakan representasi dari negara.
Dedi menyebut personel kepolisian harus mengambil tindakan tegas terhadap perusuh. Dia mengajak semua pihak menjaga kedamaian Indonesia.
"Mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan serta kedamaian Indonesia. Negara tidak boleh kalah dengan perusuh yang merusak," ujarnya.
Penjelasan tersebut sejalan dengan potongan video yang berisi perintah Kapolri yang viral di media sosial. Dalam potongan video yang viral itu, Sigit memerintahkan jajarannya melakukan tindakan tegas terukur dengan menggunakan peluru karet jika massa yang rusuh mulai masuk ke markas, asrama, rumah sehingga membahayakan keluarga.
Dinamika di Dalam Negeri
Dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara, setneg.go.id, Minggu (31/8), Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menunda kunjungan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam waktu dekat.
Keputusan membatalkan kunjungan kerjanya ke China, telah menjadi pertimbangan Prabowo, yang sejatinya diundang oleh pemerintah China untuk menghadiri parade militer pada awal September mendatang.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pada bulan September, Presiden Prabowo mendapatkan sejumlah undangan internasional dari berbagai pihak, termasuk menghadiri Sidang Tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Amerika Serikat.
“Salah satunya adalah undangan untuk beliau menghadiri Sidang Tahunan PBB di New York. Ini membuat salah satu pertimbangan bagi beliau di dalam memutuskan hadir atau tidaknya beliau memenuhi undangan dari pemerintah Tiongkok,” ujar Mensesneg dalam keterangannya, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/08/2025).
Selain faktor agenda internasional, dinamika yang terjadi di dalam negeri turut menjadi pertimbangan utama penundaan kunjungan tersebut. Mensesneg mengatakan, Presiden Prabowo ingin terus memantau perkembangan kondisi di tanah air secara langsung.
“Tentu saja karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung. Beliau juga ingin memonitor secara langsung. Kemudian beliau juga ingin memimpin secara langsung, kemudian mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mensesneg menegaskan bahwa keputusan Presiden ini diambil dengan penuh kehati-hatian, serta tetap menjunjung tinggi hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok.
Dinamika di dalam Negeri Bergejolak
Prabowo, menilai dinamika di dalam negeri yang kini tengah bergejolak. Prabowo, kata Pras, ingin terus memantau dan memimpin secara langsung, serta mencarikan solusi terbaik.
"Yang kedua tentu saja karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung, beliau juga ingin terus memonitor secara langsung, kemudian beliau ingin memimpin secara langsung dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik," ujar Pras.
Dalam pertemuan itu, dibahas perkembangan keamanan terkini.
"Baru saja kita bersama Bapak Panglima dan juga beberapa menteri terkait, dipanggil oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan perkembangan situasi terkini," kata Jenderal Sigit kepada wartawan.
Jenderal Sigit melihat unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu terakhir yang berlangsung di beberapa wilayah cenderung tidak sesuai dengan aturan. n, sb1/erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
