SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sejumlah pesohor muda Indonesia tuntut reformasi DPR. Juga menuntur audit secara transparan lewat badan netral penggunaan anggaran DPR yang mencapai Rp9,9 triliun per tahun.
"Ke depannya, laporkan penyerapan anggaran setidaknya setiap bulan kepada rakyat,” demikian isi berkas tersebut, yang diterima redaksi Surabaya Pagi, Senin (1/9).
Sejumlah pesohor muda melayangkan tuntutan kepada Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tuntutan ini diajukan Jerome Polin, Cheryl Marella, Ahmad Balya, dan Salsa Erwina di medsos.
Sebanyak 11 tuntutan diunggah dalam lima berkas di akun Instagram terverifikasi, Sabtu (30/8/2025).
Terdapat poin berisi tuntutan merampingkan anggaran dan jumlah anggota DPR. Potong semua anggaran yang tidak urgen bagi kesejahteraan rakyat. Tolak mantan napi korupsi sebagai anggota DPR dan BUMN.
Mereka soroti pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset. Mereka mintacpecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat.
Atau, anggota DPR yang hanya mewakili kepentingan partai politik dan tidak kredibel. KPK diminta mengaudit segala kepemilikan harta, aset, dsb. Ketiga, bebaskan mereka yang ditangkap terkait dengan penyampaian aspirasi masyarakat dalam demo 25, 28, 29 Agustus 2025.
“Keempat, reformasi DPR. Audit secara transparan lewat badan netral penggunaan anggaran DPR yang mencapai Rp9,9 triliun per tahun. Ke depannya, laporkan penyerapan anggaran setidaknya setiap bulan kepada rakyat,” demikian isi berkas tersebut.
“Hapuskan perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan dengan rakyat seperti: PPH 21 persen ditanggung APBN. Sistem pengawalan khusus. Transportasi cukup transportasi umum gratis. Pensiun seumur hidup bag masa kerja 1 periode,” demikian dilaporkan.
KPK Diminta Periksa Anggota DPR
Masih poin keempat, ke depan, KPK diminta meninjau dan memeriksa setiap anggota DPR. Siarkan segala sidang dan rapat secara live transparan dengan masyarakat. Poin kelima, menyorot gaji dan tunjangan anggota dewan yang terhormat.
“Kelima, turunkan gaji dan tunjangan anggota DPR dengan batas total take home pay maksimal lima kali upah minimum regional (UMR) disertai kejelasan dan transparansi besaran gaji,” begitu isi tuntutan yang dilihat Minggu (31/8/2025) pagi.
Keenam, menetapkan key performance indicators (KPI) yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja. Ke depan, evaluasi dan pecat yang tak bisa memenuhi target. Sementara progress, achievement, dan challenges dilaporkan secara berkala kepada rakyat.
“Ketujuh, audit menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas (dan hanya apabila ini strategi terbaik), membuka peluang initial public offering (IPO) atau pengelolaan swasta untuk profitabilitas dan kontribusi prositif terhadap APBN,” lanjutnya.
Empat poin terakhir tak kalah krusial yakni terkait tuntutan membatalkan rencana kenaikan pajak hingga mengadili para pembunuh Affan Kurniawan, mitra pengemudi ojek daring yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob dalam demo di Jakarta pekan ini.
Senggol akun Instagam Prabowo
Menyertai unggahan bersama ini, Salsa Erwina, Jerome Polin, Cheryl Marella, dan Ahmad Balya menulis status teks berisi batas waktu pengabulan tuntutan. Tak main-main, mereka menyenggol akun Instagam terverifikasi Presiden Prabowo dan DPR RI.
"Kami menuntut kalian karyawan-karyawan yang dibayar dengan pajak rakyat dan diberikan tugas untuk mewakili rakyat, untuk melaksanakan tuntutan ini selambat-lambatnya pada 5 SEPTEMBER 2025 pukul 23:59 WIB. Kita akan menilai apakah kalian masih pantas mengemban amanat rakyat?" tulisnya.
"Jangan biarkan kekacauan ini berlanjut, kita semua marah, murka dengan cara kalian menjalankan sistem pemerintahan di negara tercinta. Sekarang bola ada ditangan kalian, mampukah mewujudkannya? @dpr_ri @prabowo," Salsa Erwina dan kawan-kawan menambahkan.
Dalam pantauan Showbiz Liputan6.com, Minggu (31/8/2025) siang, unggahan ini disukai lebih dari 2,4 juta orang dan 33 ribuan komentar menggenangi kolom. Belum ada tanggapan resmi dari Presiden Prabowo maupun Ketua DPR RI Puan Maharani mengenai 11 tuntutan ini. n erc/lp6/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
