Kini ada Pembahasan Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), Terkait Satgas PHK
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, menyebut kini ada pembahasan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Dan akan diumumkan oleh Presiden. Andi mengaku mendengar DKBN akan dijadikan setingkat kementerian yang dipimpin oleh menteri.
"Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional, presiden akan segera mengumumkan. Tetapi saya tegaskan, kami menolak menjadi pejabat negara, ini penting nih highlight-nya. Jadi saya mendengar, mau diangkat setingkat menteri," kata Andi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Dia menolak pembentukan badan itu nantinya setingkat kementerian/lembaga (K/L). Alih-alih, lanjut dia, DKBN hanya perlu diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi langsung dengan kementerian.
"Nah kami tidak mencari jabatan. Jadi tegas kami bersedia masuk Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional, tetapi tidak mau jadi pejabat tinggi negara, cukup kami berbakti kepada negara, tidak perlu digaji. Jadi semacam forum saja, tetapi diberikan kewenangan untuk memanggil menteri, berkoordinasi dengan menteri, karena kalau nggak tidak ada gunanya Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional," jelasnya.
Andi menyebut akan ada enam tokoh buruh yang akan turut andil dalam pembentukan badan tersebut. Nantinya, badan itulah yang akan membentuk Satgas PHK sebagaimana tuntutan kelompok buruh untuk mengatasi gelombang PHK.
"Jadi saya mendengar ada 6 tokoh buruh yang masuk dalam Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional, menunggu Bapak Presiden yang akan mengumumkan langsung. Nah Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional yang membentuk Satgas PHK nantinya. Jadi bukan diumumkan ada dua, Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional yang membentuk Satgas PHK itu sendiri," ujar dia.
Tokoh Buruh Tolak Jadi Pejabat
Andi mengatakan dirinya dan sejumlah tokoh buruh lain menolak jika badan itu dipimpin seorang menteri. Dia menegaskan para tokoh buruh tidak mau menjadi seorang pejabat negara.
"Tapi saya tegaskan Iqbal (Presiden KSPI Said Iqbal), saya dan teman-teman menolak menjadi pejabat tinggi negara, karena memang kami tidak menjadi pejabat," lanjut dia.
Sejumlah petinggi serikat buruh bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan adanya pembicaraan soal tuntutan buruh agar pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera dilakukan pemerintah bersama DPR.
Pertemuan itu dilakukan di Istana, Senin (1/9/2025). Mereka yang hadir ialah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.
"Yang pertama, gerakan buruh Indonesia mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto. Dan kami menegaskan kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di bawah Presiden. Dan yang pasti, kami mendukung demonstrasi yang damai," kata Andi Gani usai pertemuan di Istana.
Andi mengatakan Prabowo berjanji akan menjaga ruang demokrasi dengan demonstrasi yang dilaksanakan tanpa kekerasan. Prabowo, kata dia, juga menjanjikan pembahasan RUU Perampasan Aset akan segera dilakukan.
"Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Karena itu Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga.
Bos Buruh Bertemu Prabowo
Pertemuan para bos buruh dengan Prabowo berlangsung sekitar 5 jam, sejak pukul 16.30-21.30. Usai pertemuan, Andi Gani megatakan materi pembahasan dengan Prabowo soal situasi dan kondisi politik terkini di Indonesia.
Menurutnya, buruh menegaskan akan menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia.
"Kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia.
"Kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia," sebut Andi Gani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Sementara itu, Said Iqbal mengatakan para buruh juga mengusulkan dan berpendapat agar demonstrasi tetap harus diberi ruang. Hanya saja aksi dilakukan tanpa kekerasan.
"Karena itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga-lembaga formal, tanda petik ya, lambat atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah," papar Said Iqbal di tempat yang sama.
"Tentu demonstrasi ini harus konstruktif, konstitusional, anti kekerasan, dan tidak boleh anarkis. Dan pada titik itu Bapak Presiden setuju," lanjutnya menegaskan.
Kembali ke Andi Gani, dia mengatakan pemerintah memberikan janji agar beberapa rancangan undang-undang segera dibahas, mulai dari RUU Perampasan Aset hingga RUU Ketenagakerjaan.
Menurutnya, Ketua DPR Puan Maharani yang ikut hadir dalam pertemuan malam, menyatakan komitmennya untuk meneruskan janji pembahasan undang-undang tersebut.
"Karena itu Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga. Dan beliau berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas. Dan juga RUU Ketenegakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta pada Ketua DPR untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas," terang Andi Gani.
Aturan Dewan Kesejahteraan Buruh
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani dasar aturan pembentukan Satuan Tugas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh.
"Beberapa waktu lalu sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bapak Presiden, untuk selanjutnya nanti akan kita tindak lanjuti dengan kita akan berkumpul lagi bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
