SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Saat ini menguat ada 17+8 Tuntutan Rakyat. Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus 2025 hingga desakan 211 organisasi masyarakat sipil telah dipublikasikan di laman Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengaku masih belum puas dengan sikap terbaru dari DPR.
"Masih banyak yang belum," kata Koordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan saat dihubungi, Minggu (7/9/2025).
Dalam gelombang demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia lainnya pada pekan kemarin, BEM SI menyuarakan 13 tuntutan. Belasan tuntutan itu mulai dari turunkan tunjangan anggota DPR hingga pengesahan RUU Perampasan Aset.
BEM SI juga memasukkan evaluasi total kabinet Merah Putih hingga kesejahterahan guru dan dosen dalam 13 tuntutan mereka. Muzammil mengatakan pihaknya akan melakukan rapat bersama dalam menentukan langkah lanjutan dalam menyikapi sikap terbaru dari DPR.
"Kita akan lakukan konsolidasi segera untuk membawa arah gerakan ke depan," jelas Muzammil.
Hingga Minggu (7/9)* sejumlah influencer lain masih mengunggah 17+8 Tuntutan Rakyat di media sosialnya. Sebut saja Salsa Erwina Hutagalung (diaspora Indonesia di Denmark), Jerome Polin (YouTuber dan influencer), dan Abigail Limuria (aktivis muda dan penulis).
Mereka kompak menyuarakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang tersusun atas 2 bagian. Pertama, 17 tuntutan yang mesti diselesaikan dalam 1 minggu. Kedua, 8 tuntutan yang diberi batas waktu selama setahun untuk dituntaskan.
Dilihat dari Instagram Jerome Polin, @jeromepolin, enam pihak yang dituntut adalah:
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Umum Partai Politik (Parpol), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Sektor Ekonomi.
Isi 17 Tuntutan Rakyat: Deadline 5 September 2025, Cania Citta, Founder Malaka Project bersama Ferry Irwandi, termasuk deretan panjang influencer yang mengangkat topik 17+8 Tuntutan Rakyat melalui media sosialnya. Dikutip dari Instagramnya, @caniacitta, keenam pihak yang dituntut 'dibekali tugas' masing-masing dengan total 17 tuntutan.
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
Belakangan publik gencar mengawasi kinerja hingga tunjangan beserta gaji yang diterima oleh wakil rakyat di lembaga legislatif. Masyarakat menuntut adanya reformasi dari DPR RI secara besar-besaran.
Demonstrasi yang dilakukan ke DPR bahkan berlangsung selama berhari-hari. Tuntutan 17+8, kini menggema di media sosial yang meminta DPR RI untuk segera berbenah.
Berdasarkan tuntutan ada sejumlah permintaan ke DPR RI dalam tenggat waktu satu tahun (berakhir pada 31/8/2026) hingga satu minggu (dengan deadline 5/9/2025). Permintaan itu tertulis "17+8 Tuntutan Rakyat Transparansi. Reformasi. Empati"
Setidaknya ada tiga poin yang dialamatkan ke DPR RI dalam 17 tuntutan rakyat yang diberi tenggat waktu satu pekan. n erc/rmc
Editor : Moch Ilham
