Gaji Bersih Anggota DPR-RI Masih Rp 65 Juta

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat menjawab tuntutan 17+8 yang diaspirasi oleh rakyat, salah satunya terkait tunjangan dan gaji DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat menjawab tuntutan 17+8 yang diaspirasi oleh rakyat, salah satunya terkait tunjangan dan gaji DPR RI.

i

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Menilai Take Home Pay Anggota DPR Masih Besar 

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Tenggat waktu atau deadline sebagian 17 tuntutan dalam 17+8 Tuntutan Rakyat sudah berakhir, 5 September lalu. Ada progres tanggapan dari pihak-pihak yang dituntut oleh aktivis.

Pihak-pihak yang dituju dalam 17+8 Tuntutan Rakyat meliputi Presiden Prabowo Subianto, DPR, partai politik, Polri, TNI, dan kementerian sektor ekonomi.

Hingga Minggu (7/9) harian Surabaya Pagi baru mencatat dua hal yang dilakukan DPR-RI yaitu menghapus tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan ke luar negeri. Tentang tuntutan pemangkasan gaji dan berbagai tunjangan belum disentuh pimpinan DPR-RI.

Rapat konsultasi juga menghasilkan keputusan bahwa anggota DPR akan menerima gaji dan tunjangan total atau take home pay sebesar Rp65.595.730 mulai September 2025, setelah tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta disetop per 31 Agustus lalu.

Gaji bersih atau take home pay para wakil rakyat tersebut sudah dipotong pajak penghasilan (PPh) 15 persen.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR sepakat menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota terhitung 31 Agustus 2025, dan melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri terhitung 1 September 2025.

Dasco menyampaikan DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR. Sejumlah komponen yang dievaluasi itu meliputi biaya langganan listrik dan jasa telepon. Selain itu ada juga biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.

 

Tanggapan Peneliti Formappi

Maka, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan gaji bersih atau take home pay atau THP anggota DPR masih besar meski tunjangan perumahan disetop dan tunjangan lainnya dipangkas.

Berdasarkan surat yang ditandatangani pimpinan DPR, para anggota dewan kini menerima gaji bersih sekitar Rp65 juta per bulan.

Dalam dokumen yang diperoleh Surabaya Pagi, hari Minggu (7/9) belum banyak  take home pay (THP) anggota DPR yang dilakukan pemangkasan.

Total Take home pay masih Rp 65.595.730.

"Jika melihat total take home pay bulanan anggota yang masih di level Rp65 juta per bulan, nampaknya tak ada penyesuaian signifikan pada tunjangan-tunjangan lain DPR. Jadi hanya tunjangan perumahan saja yang benar-benar dengan berani dihapus oleh DPR," kata Lucius melalui pesan singkat, Sabtu (6/9).

 

Hapus Tunjangan Perumahan Transparansi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa seluruh fraksi partai politik sepakat agar tunjangan perumahan dihapus mulai 31 Agustus 2025. Dia mengungkapkan hal tersebut sebagai bentuk transparansi kepada publik.

"Yang akan diterima oleh Anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan, serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan," kata Dasco saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, berjanji DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.

 

Usik Tunjangan Komunikasi Insentif

Peneliti Lucius mempertanyakan sikap DPR yang dinilai tak berani menghapus komponen tunjangan lainnya yang juga dinilai berlebihan selain tunjangan perumahan.

Ia mencontohkan misalnya tunjangan komunikasi insentif yang angkanya menyentuh sekitar Rp20 juta per bulan. Menurutnya, angka sebesar itu menimbulkan pertanyaan publik.

"Beli pulsa, beli paket, atau apa? Seintensif apa komunikasi anggota DPR dengan dukungan tunjangan sebesar itu?" ujarnya.

Lucius juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan bagi anggota DPR. Ia menyatakan kedua tunjangan itu sebetulnya memiliki makna yang sama.

"Dua-duanya mau menghormati jabatan anggota DPR? Kenapa mesti dibikin menjadi dua jenis tunjangan? Apalagi nominal untuk masing-masingnya cukup besar: Rp9.700.000 itu tunjangan jabatan, sementara Rp7.187.000 untuk tunjangan kehormatan anggota DPR RI," ujarnya.

 

DPR tak Cukup Aspiratif

"Tunjangan terkait peningkatan fungsi dan honorarium kegiatan pengikatan fungsi dewan juga nampak sama tujuannya, tetapi dibikin seolah-olah menjadi hal yang berbeda," imbuhnya.

Meski begitu Lucius tetap mengapresiasi langkah DPR tersebut, termasuk keputusan menghapus tunjangan perumahan yang menjadi sumber kemarahan publik belakangan ini.

Ia berharap setelah ini DPR akan terus melakukan pembenahan menyeluruh untuk jenis dan nominal tunjangan yang mereka terima. Menurutnya, jenis tunjangan ke depannya harus benar-benar dievaluasi manfaatnya.

"Kalau DPR dibilang tak cukup aspiratif, kan mestinya tunjangan komunikasi intensif itu jadi enggak bermakna," ujarnya.

Lucius mengingatkan dasar hukum penetapan hak-hak keuangan bagi anggota DPR yang dinilai sudah lama tak direvisi. Ia pun mendorong penataan kembali aturan terkait hak-hal keuangan bagi pejabat negara.

"Ada UU terkait gaji pejabat yang tak direvisi sejak tahun 1980. Ada beberapa aturan turunan terkait tunjangan yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah sejak tahun 1990-an." Ini kan banyak sekali peraturan turunan yang usianya sudah lama," katanya. n erc/jk/rmc

Berita Terbaru

Uang KBS Diduga Dipakai Mengurus Perkara, Rp2,41 Miliar Tak Pernah Sampai ke Penyidik

Uang KBS Diduga Dipakai Mengurus Perkara, Rp2,41 Miliar Tak Pernah Sampai ke Penyidik

Jumat, 20 Nov 2026 10:09 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:09 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Dugaan praktik korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) mengungkap persoalan serius dalam …

Keren! Kota Mojokerto Sabet Juara 1 Kota Cerdas 2026 

Keren! Kota Mojokerto Sabet Juara 1 Kota Cerdas 2026 

Jumat, 20 Nov 2026 08:04 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:04 WIB

SURABAYA PAGI.com, Mojokerto - Implementasi kota cerdas (Smart City) di Kota Mojokerto menunjukkan hasil nyata melalui inovasi digital yang berdampak pada…

Rupiah Melemah ke 18.245 per Dolar AS

Rupiah Melemah ke 18.245 per Dolar AS

Jumat, 20 Nov 2026 07:45 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:45 WIB

SURABAYAPAGI.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi turun tipis pada perdagangan Kamis, (19/11/2026). Hal ini seiring harapan…

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita

Jumat, 20 Nov 2026 07:42 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:42 WIB

SURABAYAPAGI.com - Perjuangan panjang lintas kota, begadang di lobi hotel hingga subuh, hingga waktu istirahat yang hanya tersisa satu setengah jam akhirnya…

Bea Cukai Amankan 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal

Bea Cukai Amankan 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal

Jumat, 20 Nov 2026 07:40 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:40 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap Bea Cukai telah mengamankan 1,7 miliar batang rokok ilegal sepanjang tahun berjalan 2026 sebagai…

Harga Jagung Petani Rp 6.400 per Kg, Amran: Itu Minimal

Harga Jagung Petani Rp 6.400 per Kg, Amran: Itu Minimal

Jumat, 20 Nov 2026 07:38 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:38 WIB

SURABAYAPAGI.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga serapan jagung petani tidak wajib Rp 6.400 per kilogram (kg).…