SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Masalah anggaran untuk siswa Sekolah Rakyat yang hanya 100 Ribu mendapat Anggaran Rp 24 triliun jadi sorotan Komisi X DPR RI. Legislator membandingkan dengan jumlah Siswa Sekolah umum sebanyak 40 juta dianggarkan Rp 55 triliun menjadi bahasan dalam rapat Komisi X DPR RI.
" Bahasan ini tak kalah menariknya dengan tunjangan guru dan taksin dosen," kata Maria Yohana (MY) Esti Wijayanti, Wakil Komisi X DPR RI, yang dihubungi Kamis (11/9).
Wakil Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP itu ikut menyoroti rendahnya RAPBN 2026 yang diterima Kemendikdasmen, yakni sebesar Rp 55 triliun.
Ia prihatn jumlah ini dibandingkannya dengan anggaran yang diterima Sekolah Rakyat.
"Ada anggaran yang kami sebenarnya yang nggak rela amat gitu loh. Kok bisa ya? Rp 24 triliun untuk Sekolah Rakyat, di mana sekolah rakyat ini mengampu 100 ribu siswa saja, dibanding dengan Dikdasmen mengampu lebih dari 40 juta siswa tapi baru dianggarkan Rp 55 triliun," beber Esti.
Hal ini akan didiskusikan bersama kementerian terkait. Meskipun anggaran yang diterima sedikit, Esti mengingatkan anggaran untuk gaji guru, dana BOS, dan berbagai program yang lain masuk ke dalam pos transfer ke daerah (TKD).
"Gaji guru, BOS, dan yang lainnya masuk dalam TKD bukan masuk di dalam angka Rp 55 triliun," ingat Esti dalam rapat dengar pendapat (RDP) umum Komisi X DPR RI dengan Iluni FHUI, IKA UNJ, dan ABP PTSI, Rabu (10/9/2025).
Ini sorotan dari legislator terhadap Sekolah Rakyat yang seperti dimanjakan pemerintah.
***
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, sebelum lengser, pernah mengatakan anggaran untuk Sekolah Rakyat dalam Rancangan Anggaran dan Belanja (RAPBN) senilai Rp 24,9 triliun.
Besar dana ini termasuk dari anggaran pendidikan 2026 yakni Rp 757,8 triliun.
"Sekolah Rakyat ada anggarannya tahun depan akan didanai Rp 24,9 triliun," kata Menkeu dalam Konferensi Pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Jumat (15/8/2025).
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ambisinya dalam membangun sekolah rakyat. Ia menargetkan 200 sekolah dibangun pada tahun 2026.
"Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200, tahun selanjutnya akan menjadi 300, dan seterusnya," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Perhitungan pemerintah, dari Rp 24,9 triliun sebanyak Rp 20 triliun akan digunakan untuk pembangunan 200 Sekolah Rakyat. Sedangkan sisa Rp 4,9 triliun untuk operasional 200 sekolah tersebut.
Menurut Prabowo keberadaan Sekolah Rakyat adalah langkah dalam menuntaskan kemiskinan yang absolut. Pada tahun ini, Kemensos sendiri telah membangun Sekolah Rakyat sebanyak 100 sekolah.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mengalokasikan anggaran Sekolah Rakyat (SR) dalam RAPBN 2026. Anggaran ini melonjak hingga 255,71% menjadi Rp24,9 triliun pada tahun depan. Adapun, pemerintah pada 2025 hanya mematok anggaran SR sebesar Rp7 triliun.
Dikutip dari Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, alokasi tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan gedung permanen SR.
Prabowo, menambahkan setiap anak Indonesia, termasuk dari keluarga dengan pendapatan terendah, berhak hidup bermartabat. Karena itu, saat anaknya di Sekolah Rakyat, rumah keluarganya yang tidak layak huni kami renovasi.
Secara keseluruhan, dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026, anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp 757,8 triliun. Angka ini naik 4,63% dibandingkan anggaran 2024 yang sebesar Rp724,3 triliun.
***
Saya catat, sasaran dari Sekolah Rakyat adalah untuk siswa yang berasal dari ekonomi kurang mampu. Mereka ada di dalam kelompok desil 1-2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Mereka kita asramakan, mereka kita berdayakan dengan kualitas pendidikan yang baik. Ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak yang miskin, kalau orang tuanya miskin mereka tidak perlu untuk terus miskin," tutur Prabowo.
Dikutip dari laman presidenri.go.id, 22 Aug 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat menjadi titik awal terwujudnya harapan baru bagi anak-anak bangsa. Dalam arahannya kepada para guru dan kepala Sekolah Rakyat pada Jumat, 22 Agustus 2025, Kepala Negara menyampaikan bahwa dalam waktu yang tidak lama sebanyak 100 lebih Sekolah Rakyat telah beroperasi.
“Tapi kita buktikan, yang tidak pernah diduga hari ini 100 sekolah sudah berdiri, sudah beroperasi, sudah kelihatan gagah-gagah semua ini. Banyak senyumnya, saya lihat mata mereka penuh dengan percaya diri. Saya terima kasih, dan tadi saya besar hati testimoni dari beberapa siswa yang masuk program ini,” ujar Presiden di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta.
Presiden Prabowo menekankan bahwa program ini lahir dari keprihatinan terhadap kondisi sebagian rakyat yang masih berjuang menikmati arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Sekolah Rakyat, menurut Presiden, menjadi jawaban untuk mewujudkan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam mengakses pendidikan.
“Yang jelas kita sudah mulai melihat titik-titik harapan. Kita sudah melihat cerahnya anak-anak yang mungkin tadinya risau apa yang akan terjadi,” ucapnya.
Kepada para guru dan kepala sekolah rakyat, Presiden pun menitipkan pesan mendalam agar terus menjalankan tugas mulia mendidik generasi penerus bangsa. “Bina anak didikmu, didik mereka dengan baik. Beri harapan kepada mereka, bantu mereka, buat mereka gembira. Jangan buat mereka pesimis, buat mereka gembira. Bangsa Indonesia berani dan harus gembira,” pesannya.
Siswa yang masuk ke Sekolah Rakyat dijaring melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Sekolah Rakyat kami bangun agar setiap anak dari keluarga tidak mampu dapat belajar tanpa hambatan,” kata Presiden Probowo dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (15/8).
Presiden juga mengatakan setiap anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat harus punya kasur, selimut, komputer, dan meja belajar sendiri. “Agar dapat tumbuh di lingkungan yang baik,” kata Presiden Prabowo.
Target utama Sekolah Rakyat, kata Presiden, adalah agar anak dari keluarga tidak mampu, bisa menjadi mampu. Karena, siswa Sekolah Rakyat diprioritaskan berasal dari masyarakat yang masuk golongan tidak mampu desil 1 (kelompok miskin ekstrem) dan desil 2 (kelompok miskin). Mereka termasuk ke dalam 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah.
“Karena itu, saat anaknya berada di Sekolah Rakyat, rumah keluarganya yang tidak layak huni kami renovasi. Keluarganya dapat bantuan sosial. Anak dan keluarganya bisa graduate, mereka lulus dari jerat kemiskinan,” kata Presiden. Ini idealisme seorang presiden kita.
***
Menurut catatan jurnalistik saya, Sekolah Rakyat sebagai sekolah alternatif bertujuan untuk memutus kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dan dirancang sekolah berasrama atau "boarding school" yang menyediakan fasilitas dari mulai asrama, laboratorium, hingga peralatan berbasis teknologi.
Selain itu juga pelaksanaan kurikulum yang dipakai dalam proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat menggunakan tiga pendekatan.
Antara lain pendekatan Kurikulum Orientasi atau masa persiapan, Kurikulum Format sesuai standar nasional dan Kurikulum Berasrama atau penguatan karakter dan nilai-nilai kebangsaan.
Komisi VIII DPR juga sangat mendukung Sekolah Rakyat yang leading sektor pengelolaannya Kementerian Sosial.
Maka itu pada tahun 2025 Komisi VIII DPR RI menyetujui tambahan anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp2,3 triliun dan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan operasional Sekolah Rakyat.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, I Ketut Kariyasa Adnyana, menyoroti besarnya anggaran pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Ia mencontohkan pengalaman program serupa oleh PT Sampoerna yang akhirnya diserahkan ke pemerintah daerah karena tidak mampu dikelola secara berkelanjutan.
Sejauh ini saya belum menemukan informasi spesifik mengenai program serupa oleh PT Sampoerna yang akhirnya diserahkan ke pemerintah daerah karena tidak mampu dikelola secara berkelanjutan. Ada apa?
Padahal PT HM Sampoerna dikenal memiliki berbagai program dan inisiatif yang berfokus pada pengembangan masyarakat dan keberlanjutan, termasuk di sektor pertanian dan UMKM. Program-program ini bertujuan untuk memberdayakan petani dan pelaku usaha kecil, namun tidak ada catatan publik mengenai penyerahan program yang disebutkan itu.
Ide Sekolah Rakyat ini brilian. Dalam manajemen proyek, ide sebagus apa pun, bisa tidak berkelanjutan bila pimpinan proyek Sekolah Rakyat tanpa tindakan nyata.
Apalagi dalam dunia kompetitif dengan sekolah umum, keberhasilan Sekolah Rakyat menurut saya juga bergantung pada tindakan operasional para pendidik yang cepat mewujudkan.
Pengalaman saya, tanpa eksekusi, ide brilian dari Presiden Prabowo, organisasi Sekolah Rakyat bisa mandek kehilangan inovasinya.
Apalagi bila organisasi Sekolah Rakyat dijangkiti alur birokrasi yang berbelit-belit. Ini dapat manajemen proyek jadi kacau.
Eksekusi ide dalam skala besar seperti Sekolah Rakyat, sangat bergantung pada manajemen proyek yang kuat.
Pimpinan proyek Sekolah Rakyat meski diserahkan ke Prof. Mohammad Nuh, belum menjamin organisasi Sekolah Rakyat sukses. Ini taruhan bagi Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang memimpin program Presiden Prabowo Subianto .
Menurut akal sehat saya, program Sekolah Rakyat mesti dikelola dengan visi jangka panjang dan menjauhkan pendekatan politis jangka pendek. Mengingat ada komitmen pendanaan yang stabil. Dari laptop saya, saya menulis doa semoga
Sekolah Rakyat dapat menjadi titik awal terwujudnya harapan baru bagi anak-anak bangsa yang tidak mandek hanya saat kepemimpinan Presiden Prabowo.
Dimana, sekolah rakyat ini bertujuan memberikan akses pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Nantinya, seluruh kebutuhan sekolah murid sekolah rakyat mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya 100 persen akan ditanggung oleh negara. Menteri Sosial mengatakan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 48,2 juta per tahun untuk masing-masing siswa.
Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, sekolah rakyat akan menggunakan sistem multi-entry dan multi-exit. Artinya, murid tidak harus masuk pada tahun ajaran yang sama. Mereka bisa masuk kapan saja sesuai dengan kesiapan dan tidak harus memulai dari kelas yang sama.
Kenaikan kelas pun akan disesuaikan dengan tingkat capaian setiap individu. Alasannya, salah satu yang direkrut di sekolah rakyat adalah anak dari keluarga miskin yang sempat terputus sekolah
Perlu dirancang skema integrasi Sekolah Rakyat ke dalam sistem pendidikan formal, termasuk pendataan ke Dapodik, pelatihan berkelanjutan bagi pengajar, dan pengembangan kurikulum.
Semoga program baik dari Presiden Prabowo ini dikelola dengan visi jangka panjang, menjauhkan dari pendekatan politis jangka pendek.
Artinya, meskipun Sekolah Rakyat keputusan politik semoga tidak hanya untuk meraih dukungan politik semata dan praktik pragmatisme. Dengan anggaran yang besar, Sekolah Rakyat bisa menjawab aspirasi publik dengan cepat, bukan malah menyelewengkan anggaran.
Mengingat penanganan anak dari keluarga miskin adalah kewajiban negara, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.
Secara konsep Sekolah Rakyat termasuk program memberikan akses pendidikan bagi anak orang miskin.
Kita tunggu klaim Sekolah Rakyat dapat membuat tingkat pendidikan anak orang miskin sejajar dengan warga umumnya.
Dan dengan anggaran penyelenggaraan yang melebihi biaya siswa di sekolah umum, siswa siswa Sekolah Rakyat dapat mewujudkan harapan baru bagi anak-anak bangsa.
Saya ingat pesan tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pesannya bahwa untuk pengelola lembaga pendidikan mesti fokus pada memanusiakan manusia melalui pendidikan yang berpusat pada kodrat siswa yaitu mendidik dengan teladan (ing ngarsa sung tuladha). Semoga guru di Sekolah Rakyat sehari harinya mau mempraktikan sifat dan perilaku ing ngarsa sung tuladha.
Antara lain, para pengelola Sekolah Rakyat tidak melakukan korupsi dan penyelewengan anggaran seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana bantuan lainnya.
Secara umum besaran anggaran pendidikan Sekolah Rakyat rentan disalahgunakan.
Termasuk kecurangan akademik oleh tenaga pendidik. Korupsi di sebuah proyek baru seperti Sekolah Rakyat umumnya disebabkan oleh sistem tata kelola pendidikan yang kurang transparan dan manajemen lembaga yang buruk.
Ingat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pengadaan laptop chromebook pada tahun 2019–2022. Status tersangkanya karena Nadiem membuat kebijakan yang menyalahi peraturan perundang-undangan.
Gus Ipul, juga mesti paham kelola lembaga pendidikan Sekolah Rakyat adalah memanusiakan manusia siswa miskin. Jangan tergelincir seperti Mensos sebelum Anda,
Juliari Batubara, tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
