SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan pihaknya sudah menyetujui gedung DPR akan dijaga oleh personel TNI. Sjafrie menilai penjagaan bakal berlangsung sampai keadaan kondusif.
"TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan Panglima (TNI) akan menindaklanjuti bersama para Kepala Staf (TNI) bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI," kata Sjafrie seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa malam (16/9).
Hingga Rabu (20/9) Kompleks gedung MPR/DPR/DPD masih dijaga sejumlah personel TNI dan kendaraan taktis atau rantis TNI setelah terjadi kericuhan di sejumlah titik pada akhir Agustus lalu. Sampai kapan gedung DPR akan dijaga personel dan rantis TNI?
Penjagaan dilakukan oleh sejumlah personel TNI hingga Brimob. Di lapangan gedung Nusantara, terparkir dua kendaraan lapis baja Anoa.
Sementara itu, di sisi kiri gedung Nusantara tampak tenda peleton TNI. Tampak sejumlah anggota TNI bergantian berjaga di dalam kompleks parlemen.
Menhan Setujui TNI Dikerahkan
Menhan Sjafri Sjamsuddin mengaku telah menyetujui TNI dikerahkan untuk menjaga gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.
Sjafrie mengatakan penjagaan ini akan dilakukan sampai suasana lebih kondusif. Mantan Pangdam Jaya itu menilai, jika diperlukan, TNI akan berada di tengah masyarakat.
"Sampai dengan tadi katanya kondusif, lebih kondusif lagi. Ya, terserah penilaian situasi, kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat," ungkap dia.
Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik keputusan itu.
"Koalisi Masyarakat Sipil menilai pernyataan Menteri Pertahanan tidak sejalan dengan tuntutan rakyat yang tertuang dalam agenda tuntutan 17+8 yang menginginkan agar Pemerintah menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan mengembalikan TNI ke barak. Dengan demikian Menteri Pertahanan jelas-jelas melawan arus kehendak rakyat dan hal itu cermin dari Pejabat Pemerintahan yang tidak mendengarkan suara rakyat," demikian pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil, Selasa (16/9/2025).
Pengamanan Gedung DPR RI
Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari IMPARSIAL, CENTRA INITIATIVE, Raksha Initiatives, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), DEJURE, PBHI, Setara Institute, LBH Apik dan WALHI. Mereka menilai pernyataan Menhan itu bertentangan dengan UU TNI.
"Lebih dari itu, pelibatan TNI dalam pengamanan Gedung DPR RI sejatinya bukanlah tugas TNI. Konstitusi dan UU TNI telah mengatur bahwa TNI bertugas di bidang pertahanan negara, sedangkan urusan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan ranah Kepolisian. Pelibatan TNI dalam pengamanan gedung DPR RI adalah bentuk penyimpangan dari fungsi dan tugas pokok TNI," jelasnya.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai Gedung DPR/MPR bukan simbol kedautan negara. Mereka menegaskan bahwa DPR adalah simbol perwakilan rakyat.
"Selain itu Gedung DPR RI juga bukan merupakan simbol kedaulatan negara, melainkan simbol perwakilan rakyat. Karena itu, wajar apabila DPR RI menjadi objek kritik maupun aksi demonstrasi dari masyarakat ketika dianggap melakukan kekeliruan. Menempatkan TNI untuk menjaga DPR RI memberikan kesan mengancam dan mengintimidasi masyarakat yang ingin menyampaikan kritik dan aspirasinya," tutur dia.
"Menteri Pertahanan seharusnya berfokus pada penguatan TNI dibidang pertahanan, bukan menyeret TNI ke dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bukan menjadi kewenangannya. Presiden harus melakukan koreksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan tersebut yang tidak sejalan dengan Konstitusi dan UU TNI. Dengan tidak adanya koreksi dari Presiden, maka dapat dianggap Presiden terlibat dalam kekeliruan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan," imbuhnya.
Koalisi Masyarakat Sipil berpandangan bahwa proses reformasi TNI masih memiliki banyak pekerjaan rumah, termasuk reformasi peradilan militer, restrukturisasi komando teritorial, dan penghapusan budaya kekerasan terhadap masyarakat sipil.
"Alih-alih memperluas tugas TNI ke ranah sipil, perhatian seharusnya diarahkan pada penyelesaian masalah internal reformasi TNI," jelasnya.
Koalisi Sipil memberikan sejumlah tuntutan, berikut isinya:
1. Menolak rencana pelibatan TNI untuk melakukan pengamanan Gedung DPR RI.
2. Menghentikan segala bentuk pelibatan TNI dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Memprioritaskan agenda reformasi TNI agar benar-benar menjadi tentara profesional di bidang pertahanan. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
