Pakar Gizi Masyarakat Sarankan Pogram MBG Dihentikan Sementara Sambil Tunggu Evaluasi Menyeluruh Atas Insiden Keracunan di Berbagai Daerah
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menekankan, tujuan utama program MBG adalah meningkatkan kesehatan dan kecukupan gizi peserta didik.
Kini, setelah ribuan siswa justru mengalami keracunan, maka ini menunjukkan persoalan serius dalam pengelolaan dan pengawasannya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mencari solusi cepat dan tepat terkait hal ini.
Lalu Ari menilai koordinasi lintas lembaga bernilai penting untuk memastikan penanganan keracunan dapat dilakukan secara terpadu dan mencegah kejadian serupa berulang di masa depan.
"Kesehatan dan keselamatan siswa harus ditempatkan di atas segalanya. Program ini memang lahir dari niat baik untuk memperbaiki asupan gizi anak-anak kita, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan keselamatan mereka," ungkapnya kepada awak media di Jakarta dikutip dari Antara pada Kamis (26/9/2025).
Ia juga mengutarakan keprihatinan mendalam terhadap kasus keracunan massal yang siswa di berbagai daerah.
Dikutip dari bbc.news, seorang Pakar gizi masyarakat menyarankan agar program ini dihentikan sementara sambil menunggu evaluasi menyeluruh terhadap insiden keracunan yang terjadi di berbagai daerah.
Hasil investigasi dinas kesehatan di Bandung, Bogor, dan Tasikmalaya di Jawa Barat serta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Sumatra Selatan menemukan adanya kontaminasi bakteri Salmonella, E.coli, Bacilius cereus, Stapylococcus aereus, Bacillus subtilis, hingga jamur Candida tropicalis.
Atasi Kasus Keracunan MBG
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyarankan agar menu MBG dikelola langsung oleh sekolah.
Ini solusi bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengatasi kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG).
"Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah," kata Yahya Zaini, kepada wartawan, Kamis (25/9/2025).
Yahya mengusulkan agar pengelolaan diberikan kepada masing-masing sekolah untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang ada. Menurutnya pihak sekolah lebih memahami karakter anak-anak didiknya.
"Karena akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya," katanya.
Yahya juga menyinggung pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang mengungkapkan alasan serapan anggaran MBG masih rendah lantaran banyak pihak tidak yakin terhadap jalannya program tersebut. Dia meminta BGN mencari alternatif pengelolaan MBG agar target dari program Presiden Prabowo ini dapat segera tercapai.
"Ini juga untuk mempercepat pencapaian target yang ditentukan. Mengingat serapan anggaran BGN masih rendah sekitar 22 persen," terang Yahya.
Di sisi lain, Yahya mengatakan pihak ketiga yang bekerja sama untuk pelaksanaan MBG masih tetap bisa dilanjutkan. Hal ini, kata Yahya, dapat dilakukan sambil evaluasi tata kelola pelaksanaan MBG.
"Bagi yayasan yang sudah bekerjasama dengan BGN tetap dapat dilanjutkan sambil memperbaiki tata kelola dan keamanan makanannya," sebutnya.
Yahya kemudian mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran MBG. Dia menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik dan memastikan akuntabilitas belanja agar hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dan aman benar-benar terpenuhi.
"Karena transparansi dan akuntabilitas yang lemah, dikhawatirkan akan memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran," jelas Yahya.
Kejadian Luar Biasa (KLB)
Data terbaru dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan jumlah korban keracunan akibat makanan dalam MBG melonjak tajam dalam sepekan terakhir. Per 14 September 2025, ada 5.360 anak yang keracunan.
Hingga 21 September 2025, jumlah korban keracunan melonjak menjadi 6.452 anak. Dalam sepekan tambahan korban sebanyak 1.092 anak.
Menurut JPPI, kondisi ini sudah sudah termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB). Sehingga penghentian sementara program perlu dilakukan guna evaluasi menyeluruh. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
