SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pemerintah mengklaim bahwa 25 juta orang telah menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Jumlah itu akan terus ditingkatkan hingga mencapai 82 juta pada akhir tahun.
Agar target itu tercapai, pemerintah menargetkan akan membangun lebih dari 25.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Sementara saat ini sudah terbangun sekitar 8.700 SPPG.
Menurut KSP, 8.700 SPPG, dicatat sebagian kecil yang kompeten yaitu hanya 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS.
Terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit. “Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat," ucap Dadan, Minggu (28/9/2025).
Dadan juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian. Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.
Dia menambahkan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut adalah kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang," ujar Dadan terkait dengan laporannya kepada Presiden.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit.
“Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat," ucap Dadan, Minggu (28/9/2025).
Dadan juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian. Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian. Dia menambahkan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut adalah kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang," ujar Dadan terkait dengan laporannya kepada Presiden.
Keracunan MBG Terjadi Imbas SPPG Minim Jam Terbang Prabowo Panggil Kepala BGN ke Istana, Bahas Kasus Keracunan Siswa 5 Poin Penting Surat Terbuka Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk BGN Soal Keracunan MBG Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana ke Istana Kepresidenan, pada Sabtu (27/9/2025). Kepala negara memanggil Kepala BGN untuk meminta laporan terkait perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prabowo menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi. Presiden Ke-8 RI ini pun menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat. Di kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan sedang mempersiapkan dukungan ahli gizi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketika ditanya apakah ada ahli gizi di SPPG, Budi menekankan bahwa Kemenkes tak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga akan mendukung pemenuhan kebutuhan ahli gizi.
“Ahli gizinya sedang saya persiapkan, untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” ujarnya usai konferensi pers usai rapat koordinasi di Kemenkes, Minggu (28/9/2025).
Hingga Senin (29/9) Jumlah siswa yang dilayani per SPPG tidak disebutkan secara spesifik. Namun setiap SPPG berperan menyediakan makanan bergizi untuk mendukung proses belajar dan gizi generasi penerus bangsa.
***
Informasi yang digali dari BGN, peran SPPG: Setiap unit SPPG bertanggung jawab untuk memproduksi dan menyiapkan makanan sehat dan bergizi untuk mendukung program MBG.
Dan tujuan dibentuk SPPG agar para siswa mendapatkan asupan gizi yang terbaik untuk mendukung proses belajar mereka.
Dikutip dari akun Jatimtimes, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bulukerto. Dapur SPPG di Desa Bulukerto tersebut milik Yayasan Anak Cerdas Berkualitas Group. Produksi per harinya sekitar 2.600 porsi. Saat ini menyasar 32 sekolah, dan nantinya menyuplai untuk MBG 3B.
Meski ada temuan masalah makanan basi di sejumlah sekolah beberapa pekan terakhir, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batu terus berprogres. Mulai pertengahan bulan ini, puluhan sekolah sudah diakomodir di Kecamatan Bumiaji.
Salah satunya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bulukerto. Dapur SPPG di Desa Bulukerto tersebut milik Yayasan Anak Cerdas Berkualitas Group. Produksi per harinya sekitar 2.600 porsi. Saat ini menyasar 32 sekolah, dan nantinya menyuplai untuk MBG 3B.
Kepala SPPG Yayasan Anak Cerdas Berkualitas Group Yuli Ainul Rosita mengungkapkan, dapur pertama di Kecamatan Bumiaji itu baru beroperasi pada tanggal 15 September lalu. Bahkan, saat ini sudah menyasar tiga desa sekaligus. Yakni Desa Bulukerto, Desa Bumiaji dan Desa Pandanrejo.
"Kemudian ada satu dapur lagi yang akan beroperasi minggu depan menyasar daerah lain yang belum terakomodir," terang Yuli saat ditemui, baru-baru ini.
Yuli menyebut, sebenarnya ada sebanyak 2.621 siswa yang terdata sebagai penerima manfaat. Dari total itu terdiri atas 580 siswa jenjang TK dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 1.209 siswa jenjang SD, 61 siswa jenjang SMP, 666 siswa jenjang SMA dan 121 siswa jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB).
"Rata-rata produksi harian fluktuatif, menyesuaikan jumlah siswa sesuai dengan kondisi di sekolah," jelasnya.
Yuli mencontohkan, kebutuhan suplai makanan berubah saat siswa sedang mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau melaksanakan outing class. Data itu akan diupdate secara berkala oleh koordinator setiap sekolah. Sehingga, produksinya dikurangi sekitar 2.200-2.500 porsi dalam sehari.
Ia membeberkan ada dua kali jam pengiriman yang dilakukan setiap hari. Yakni dimulai pukul 07.30 menyasar sekolah jenjang TK hingga SMP. Kemudian disusul pada termin kedua pukul 10.00 untuk jenjang SMA. Pemilihan jam itu disesuaikan dengan jam istirahat siswa. Menunya setiap hari juga berganti-ganti, namun tetap mempertimbangkan nilai gizi.
Pasca-Ratusan Rumah Tergenang Banjir
Dalam setiap dapur SPPG, ada satu ahli gizi yang ditugaskan untuk menghitung kalori. Bahkan, informasi tersebut akan dipublikasikan ke penerima manfaat untuk mengetahui nilai gizi yang dikonsumsi.
Setiap hari, kata Yuli, para petugas dapur juga turut melakukan evaluasi mengenai menu yang disukai siswa. Itu dilihat setiap kali pengembalian kotak makan, menu mana yang selalu habis dimakan. Dengan begitu, makanan yang disalurkan dapat memenuhi gizi dengan baik.
"Alhamdulillah, sejauh ini juga tidak kami temukan alergi atau apapun," ujarnya.
Yuli mengaku masih ada tambahan jumlah penerima manfaat nantinya sekitar 600 siswa. Itu menyasar beberapa sekolah yang berada di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji. "Kalau sekolah sudah terakomodir, kami akan menyasar kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD (3B)," pungkasnya.
***
Mengutip akun humas Polri, memasuki hari ke-54 pada pada Jumat (26/9), sebanyak 4.167 siswa dari 11 sekolah di dua kelurahan, Lok Bahu dan Karang Asam Ilir, Samarinda menjadi penerima manfaat.
Untuk wilayah Kelurahan Lok Bahu, distribusi MBG menyasar sembilan sekolah dengan total 3.461 porsi, yakni SDN 010 Lok Bahu (509 porsi), MTS Al-Azhar Samarinda (360 porsi), SMPN 25 Samarinda (470 porsi), TK Al-Azhar 4 Samarinda (124 porsi), MI Al-Azhar Samarinda (531 porsi), KB Al-Azhar Samarinda (19 porsi), SMKS Al-Azhar Samarinda (39 porsi), SMKN 15 Samarinda (929 porsi), dan SDN 002 Lok Bahu (480 porsi). Sementara di Kelurahan Karang Asam Ilir, distribusi dilakukan di SMA 14 Samarinda dengan jumlah 706 porsi.
Kegiatan dipimpin langsung oleh tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Sungai Kunjang bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan personel Polsek Sungai Kunjang. Hadir dalam kegiatan Kepala SPPG Sungai Kunjang Resty Annisa Kusnadi, S.P.W.K., Ahli Gizi Anisa Oktavia S,Tr.Gz., Bhabinkamtibmas Kelurahan Lok Bahu Aiptu M. Yazid, Bhabinkamtibmas Kelurahan Karang Asam Ilir Bripka Agung Asmara, Babinsa Karang Asam Ilir Pelda Priyono, serta sejumlah anggota Polsek Sungai Kunjang dan petugas SPPG.
Secara terpisah, Kapolsek Sungai Kunjang AKP Yohanes Bonar Adiguna, S.TK., SIK., MH, menyampaikan bahwa Polri mendukung penuh program ini dengan memastikan proses distribusi berjalan aman dan lancar. “Kehadiran Polri di lapangan merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda,” katanya.
Sementara Kepala SPPG Sungai Kunjang, Resty Annisa Kusnadi, S.P.W.K., menambahkan, “Pembagian makan bergizi gratis ini bukan sekadar program, tetapi bagian dari upaya bersama untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan.”
itu potret SPPG di pulau Jawa dan Kalimantan. Dari dua kejadian itu, para siswa tidak mengalami keracunan. Mengapa kemudian ada siswa yang keracuhan setelah menyantap menu MBG?
Kepala Puskesmas Cipongkor, Bandung Barat, Yuyun Sarihotima menyebut jumlah korban pada kasus keracunan yang dirangkum sejak Senin dan Rabu kemarin lebih dari 1.000 korban.
Yuyun menjelaskan, korban mengalami gejala keracunan, tapi ada gejala sesak nafas yang tidak lazim terjadi pada kasus keracunan. Selain itu, korban juga tidak mengalami diare yang merupakan gejala umum keracunan.
Beberapa orang tua korban, awalnya mengaku senang dengan program MBG. Tapi setelah anak mereka terkapar usai menyantap MBG, mereka minta program ini distop.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, penyebab keracunan MBG di Cipongkor adalah kesalahan teknis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
SPPG disebut memasak terlalu awal, sehingga makanan tersimpan terlalu lama sebelum didistribusikan.
"Keterangan awal kan menunjukkan SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama," kata Dadan, usai meninjau Posko Penanganan kasus dugaan keracunan makanan Program MBG di Cipongkor.
Berdasarkan kasus di Cipongkor, kasusnya soal sajian menu terlalu awal. Diduga masakannya basi.
***
Saat ini anggaran yang disiapkan untuk program ini tidak tanggung-tanggung. Anggaran yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun atau sekitar 18,6 persen dari total alokasi APBN. Jumlah itu pun, menurut rencana, akan ditambah menjadi Rp 335 triliun pada 2026.
Pemerintah bertekad memacu penambahan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Targetnya, memenuhi kebutuhan sedikitnya 82 juta jiwa penerima makanan bergizi gratis atau MBG akhir tahun ini.
Hal itu diutarakan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan seusai meninjau SPPG di Jalan Jemur Andayani XV Nomor 12, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/8/2025). SPPG itu terdaftar atas nama Yayasan Miftahul Jinan Lamongan dan dijalankan CV Boga Surya Sentosa.
Pemerintah berjani terus menambah SPPG setelah pelatihan intensif untuk operator atau pelaksana. Sampai Juli 2025, penerima MBG sekitar 16-17 juta jiwa. Pada Agustus 2025, program MBG diklaim telah menjangkau 20 juta jiwa sasaran.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana melaporkan sejumlah penyebab maraknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu dilaporkan Dadan saat dipanggil Prabowo untuk menjelaskan perkembangan pelaksanaan program MBG. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang beroperasi mencapai 9.615 unit, dengan total penerima manfaat MBG sebesar 31 juta orang.
Kepada Prabowo, Dadan menyampaikan jumlah kejadian luar biasa (KLB) atau keracunan pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025 ada 24 kasus, di mana dapur yang terbentuk mencapai 2.391. Sementara, per 1 Agustus hingga 27 September 2025 jumlah dapur MBG bertambah menjadi 7.244 SPPG, dengan 47 kasus kejadian keracunan.
"Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang," ujar Dadan dalam keterangan resmi, Minggu (28/9), faktor lain yang turut memicu kasus keracunan adalah kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).
Menanggapi laporan tersebut, Prabowo pun menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi. Ia menegaskan perlunya peningkatan tata kelola, sekaligus memberikan arahan agar setiap SPPG memiliki koki terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan.
Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi . Isyaratnya perlu SOP berapa lama pengalaman SPPG melayani makan orang.
***
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyoroti fakta ini sebagai salah satu persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan, SLHS menjadi syarat penting untuk memastikan keamanan pangan olahan maupun pangan siap saji.
Sertifikat ini dikeluarkan Kementerian Kesehatan sebagai bentuk mitigasi dan pencegahan kasus keracunan yang belakangan marak terjadi di sejumlah daerah.
"Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga K/L yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS," kata Qodari dalam keterangannya, Selasa (24/9/2025).
Selain minimnya SLHS, Qodari juga menyoroti lemahnya implementasi standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari total 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki SOP tersebut, bahkan hanya 312 yang benar-benar menjalankannya.
"Nah, catatan Kemenkes pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP keamanan pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan, kalau mau mengatasi masalah ini, kemudian SOP-nya harus ada, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan," ujarnya.
Menurut Qodari, Badan Gizi Nasional (BGN) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebenarnya sudah menerbitkan regulasi prasyarat yang harus dipenuhi oleh penyedia MBG. Namun, masalah utama terletak pada lemahnya sistem pengawasan dan kepatuhan.
Qodari juga membeberkan catatan BPOM terkait faktor risiko tingginya kasus keracunan MBG. Ia menyebut, sebagian besar insiden terjadi pada SPPG yang baru beroperasi kurang dari satu bulan.
"Data BPOM menunjukkan 9 dari 10 SPPG yang melaporkan insiden keracunan pangan pada periode Agustus-September 2025 adalah SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Jadi memang ini ada sisi-sisi rentannya, katanya kalau pesawat itu pada sisi 25 detik. Ada judul novelnya itu? Critical Eleven. Jadi di sini di BGN ini ada critical one month," pungkasnya. Masya Allah.
***
Menurut akal sehat saya, evaluasi Respon Pasar pasca peristiwa ribuan siswa keracunan menu makan program MBG, meski dilakukan menyeluruh.
Saya menggunakan konsep marketing, penentuan target pasar tidak berhenti di strategi pemasaran saja. Kita perlu mengevaluasi respon pasar untuk mengetahui tingkat efektivitas strategi yang telah diterapkan. Langkah ini perlu dilakukan secara rutin dan berkala agar kita bisa meningkatkan penjualan produk yang ditawarkan dengan efektif. SPPG salah satu pemicu keracunann
Ya! Ada frasa "SPPG ujung tombak MBG kedodoran". Ini mengacu pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan sebagai ujung tombak program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat ini keberadaan SPPG tersebut mengalami kendala dan masalah, terutama terkait keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan banyaknya laporan gangguan kesehatan. Saya gunakan istilah "kedodoran" untuk menggambarkan ketidakmampuan sebagian SPPG dalam menjalankan program ini secara optimal dan aman. Wajar, Presiden memerintahkan
beberapa SPPG yang terindikasi bermasalah ditutup sementara atau dalam waktu yang tidak ditentukan.
Bersamaan, karena menyangkut tata kelola, BGN berjanji akan memperketat verifikasi syarat bagi SPPG, termasuk pemeriksaan ulang untuk memastikan semua sesuai dengan petunjuk teknis.
Bahkan SPPG baru dijadwalkan akan dibekali pelatihan dan diwajibkan memulai operasi dengan porsi kecil agar terbiasa dengan proses dan standar pelayanan.
Dengan data dari KSP, mampukah BGN yang banyak diisi jenderal jenderal bukan ahli gizi dalam 3 bulan mulai September ini, menciptakan ribuan SPPG kompeten untuk penuhi target pemerintah memberi 82 juta penerima manfaat program MBG pada akhir tahun 2025 ini. Kita tunggu BGN membenahi tata kelola program MBG. ( [email protected])
Editor : Moch Ilham
