BGN Ungkap Kelemahannya Kelola MBG di DPR

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Peserta aksi yang tergabung dalam Suara Ibu Peduli Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).
Peserta aksi yang tergabung dalam Suara Ibu Peduli Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana buka-bukaan pengelolaan MBG dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/102025).

Dadan merinci pemicu maraknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang semakin banyak dalam dua bulan terakhir.

Untuk jangka panjang, BGN tengah menyiapkan regulasi baru berupa sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) serta sertifikasi keamanan pangan berbasis HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point.

Sertifikasi SLHS akan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau Kemenkes, sementara sertifikasi HACCP akan melibatkan lembaga independen yang berkompeten di bidang keamanan pangan.

"Jadi tidak hanya soal sanitasi, tapi juga jaminan keamanan pangan secara menyeluruh," kata Dadan.

Prof Dadan Hindayana buka suara terkait pemicu maraknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang semakin banyak dalam dua bulan terakhir. Menurut Dadan, sebagian besar kasus terjadi karena standar operasional prosedur (SOP) tidak dijalankan dengan benar oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

"Mulai dari pembelian bahan baku, proses memasak, hingga distribusi sering tidak sesuai aturan," beber Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/102025).

Temuan menunjukkan ada SPPG yang membeli bahan baku H-4 sebelum hari penyajian, padahal ketentuan juknis mewajibkan maksimal H-2 untuk menjaga kualitas dan kesegaran makanan.

Masalah juga muncul dalam proses memasak dan pengiriman. Ada dapur yang selesai memasak pukul 9 pagi, seperti yang terjadi di kasus keracunan massal Bandung, makanan baru sampai ke penerima manfaat setelah lebih dari 12 jam. Kondisi ini disebutnya jelas meningkatkan risiko rusaknya kualitas makanan makanan.

 

Sanitasi di Dapur

Selain itu, Dadan menyoroti sanitasi di dapur penyedia. "Belum semua air yang dipakai oleh SPPG memenuhi standar. Bahkan saat kami cek di Bandung, alat sterilisasi sudah ada, tapi mencucinya belum menggunakan air panas," jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto, disebut Dadan, sudah memerintahkan agar seluruh SPPG melakukan sterilisasi alat makan dan memperketat kebersihan. BGN juga mendorong penggunaan air galon dengan saringan untuk memasak.

SPPG yang terbukti melanggar SOP disebutnya akan ditindak.

"Kami tutup sementara sampai mereka melakukan perbaikan. Tidak ada batas waktu, tergantung seberapa cepat mereka bisa menyesuaikan dan menunggu hasil investigasi," tegas Dadan. n erc/rmc

Berita Terbaru

Sosialisasikan Keselamatan Berlalu Lintas, Polres Blitar Kota Hadirkan Tokoh Pewayangan

Sosialisasikan Keselamatan Berlalu Lintas, Polres Blitar Kota Hadirkan Tokoh Pewayangan

Senin, 02 Feb 2026 14:12 WIB

Senin, 02 Feb 2026 14:12 WIB

SURABAYAPAGI.com Blitar - Hari ini jajaran Polres Blitar Kota Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2026 di halaman Polres Blitar Kota dipimpin langsung…

Manfaatkan Momentum Harga Cabai Melonjak Naik, Petani di Jember Pilih Panen Lebih Awal

Manfaatkan Momentum Harga Cabai Melonjak Naik, Petani di Jember Pilih Panen Lebih Awal

Senin, 02 Feb 2026 12:51 WIB

Senin, 02 Feb 2026 12:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Melihat momentum harga cabai merah jenis sret yang saat ini melonjak naik membuat sejumlah petani di cabai di Desa Tanjungrejo,…

Fraksi PDIP DPRD Jatim: Percepatan Digitalisasi dan Sertifikasi Aset Pemprov Jatim Mendesak

Fraksi PDIP DPRD Jatim: Percepatan Digitalisasi dan Sertifikasi Aset Pemprov Jatim Mendesak

Senin, 02 Feb 2026 12:41 WIB

Senin, 02 Feb 2026 12:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menilai percepatan digitalisasi dan sertifikasi aset Pemprov Jatim sebagai langkah mendesak…

Eksekutif dan Legislatif Belum Satu Frekuensi, Pansus BUMD DPRD Jatim Angkat Alarm

Eksekutif dan Legislatif Belum Satu Frekuensi, Pansus BUMD DPRD Jatim Angkat Alarm

Senin, 02 Feb 2026 12:21 WIB

Senin, 02 Feb 2026 12:21 WIB

Surabaya, SURABAYAPAGI.COM — Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur menyoroti rendahnya kontribusi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap P…

Warga Bojonegoro Berburu Janur dan Ketupat Jelang Malam Nisfu Syaban

Warga Bojonegoro Berburu Janur dan Ketupat Jelang Malam Nisfu Syaban

Senin, 02 Feb 2026 11:59 WIB

Senin, 02 Feb 2026 11:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bojonegoro - Di sejumlah pasar tradisional banyak para penjual janur dadakan sudah mulai memenuhi lapak menjelang bulan Ramadhan di…

DPRD Gresik Pilih Tahan Pencairan Pokir Usai Dapat Masukan KPK

DPRD Gresik Pilih Tahan Pencairan Pokir Usai Dapat Masukan KPK

Senin, 02 Feb 2026 11:53 WIB

Senin, 02 Feb 2026 11:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — DPRD Kabupaten Gresik mengonfirmasi bahwa anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan masih tercantum dalam dokumen p…