Tren Selingkuh di Kantor, ASN Pemkot Probolinggo Ramai Gugat Cerai, Pengajuan Mayoritas Perempuan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi. ASN di Pemkot Probolinggo saat jam kerja. SP/ PRB
Ilustrasi. ASN di Pemkot Probolinggo saat jam kerja. SP/ PRB

i

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Baru-baru ini, ngetren kasus perselingkuhan di kantor memicu tingginya kasus perceraian di lingkungan Pemkot Probolinggo, dimana permohonan cerai dari pegawai, mayoritas karena perselingkuhan dengan rekan kerja. Dan mayoritas pengajuan perceraian datang dari pegawai perempuan.

Tentu saja fenomena tersebut membuat Wali Kota Aminuddin geleng-geleng kepala. Lantaran, baru tujuh bulan menjabat, ia sudah menerima lebih dari 100 berkas permohonan cerai dari pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo.

Menurutnya, setiap hari ia menerima 1 hingga 3 berkas permohonan perceraian di meja kerjanya. Dengan penyebab utama retaknya rumah tangga para pegawai adalah kasus perselingkuhan. Interaksi sehari-hari di kantor yang berawal dari curhat, menurutnya, sering memunculkan rasa simpati hingga berujung pada perselingkuhan. 

"Perceraian gara-gara adanya pihak ketiga. Awalnya hanya simpati, curhat, kemudian berlanjut jadi hubungan yang lebih jauh. Selama saya menjabat, hampir setiap hari ada 2 sampai 3 berkas masuk," ungkap Aminuddin, Jumat (03/10/2025).

Dengan terus bertambahnya berkas perceraian sejak dua minggu terakhir, pihaknya memutuskan untuk tidak lagi memberikan persetujuan perceraian secara langsung. Lantaran, kini Pemkot akan memfasilitasi mediasi antara pasangan suami-istri yang bermasalah melalui Dinas Sosial maupun Kantor Urusan Agama (KUA).

"Kami stop dulu persetujuan cerai ini. Semua pasangan yang bermasalah akan dimediasi lewat Dinsos dan KUA. Harapannya bisa dicegah perceraian yang sebenarnya masih bisa diselamatkan," ujarnya.

Perlu diketahui, fenomena banyaknya perceraian di kalangan pegawai Pemkot ini terbukti bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga faktor perselingkuhan atau pihak ketiga, yang semakin marak di lingkungan kerja. pr-01/dsy

Berita Terbaru

PDIP tak Terusik Klaim JK, yang Jadikan Jokowi

PDIP tak Terusik Klaim JK, yang Jadikan Jokowi

Selasa, 21 Apr 2026 23:22 WIB

Selasa, 21 Apr 2026 23:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memastikan PDIP tidak terusik dengan pernyataan JK. Andreas awalnya menyampaikan bahwa p…

Anak-anak dan perempuan seringkali jadi korban radikalisme

Anak-anak dan perempuan seringkali jadi korban radikalisme

Selasa, 21 Apr 2026 23:13 WIB

Selasa, 21 Apr 2026 23:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan anak-anak dan perempuan seringkali menjadi korban radikalisme pemahaman k…

Hercules, "tarik" Menteri hingga Satgas Anti-Mafia Tanah

Hercules, "tarik" Menteri hingga Satgas Anti-Mafia Tanah

Selasa, 21 Apr 2026 23:01 WIB

Selasa, 21 Apr 2026 23:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Hercules, Hercules Rosario Marcal, Ketua Umum GRIB Jaya, "tarik" beberapa pejabat, Ketua Satgas Anti-Mafia, tangani lahan yang ia k…

Ustaz Solmed, Klaim tak Terlibat Pelecehan Seksual

Ustaz Solmed, Klaim tak Terlibat Pelecehan Seksual

Selasa, 21 Apr 2026 22:21 WIB

Selasa, 21 Apr 2026 22:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Belakang ini Ustaz Solmed digunjingkan terlibat kasus pelecehan seksual. Ia tak terima. Ada dampak serius akibat fitnah yang b…

BPOM Tekan Harga Obat, Ubah Kemasan

BPOM Tekan Harga Obat, Ubah Kemasan

Selasa, 21 Apr 2026 21:57 WIB

Selasa, 21 Apr 2026 21:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan ketersediaan obat di RI masih aman untuk enam bulan ke depan d…

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Tolak Stigma Negatif Menyudutkan Jukir Sebagai “Liar” atau “Preman”

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Tolak Stigma Negatif Menyudutkan Jukir Sebagai “Liar” atau “Preman”

Selasa, 21 Apr 2026 20:22 WIB

Selasa, 21 Apr 2026 20:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Menindak lanjuti aduan jukir yang merasa resah atas narasi negatif dan dugaan intimidasi di lapangan. Komisi A DPRD Surabaya h…