Wali Kota Maidi Tegaskan Tiap SPPG Diwajibkan Miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Madiun Maidi bersama pengelolan dapur sehat SPPG meninjau kebersihan dan kelayakan SPPG ketujuh yang berlokasi di Jalan Minak Kuncar, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. SP/ MDN
Wali Kota Madiun Maidi bersama pengelolan dapur sehat SPPG meninjau kebersihan dan kelayakan SPPG ketujuh yang berlokasi di Jalan Minak Kuncar, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. SP/ MDN

i

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Sebagai upaya menjaga kelayakan dan kebersihan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, meminta setiap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah itu harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sertifikat yang diwajibkan Pemkot tersebut sebagai salah satu standar kebersihan dapur sehat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025. Sehingga, program MBG berjalan dengan optimal dan tujuan pemenuhan gizi bagi sasaran dapat terwujud.

"Terkait SLHS, Dinkes Kota Madiun sudah turun. Semuanya dicek. Semuanya harus dipastikan keamanannya," ujar Wali Kota Madiun Maidi, Rabu (15/10/2025).

Lebih lanjut, adanya penerbitan SLHS bukan hanya formalitas kelengkapan dokumen administrasi. Melainkan bentuk kepastian dan jaminan keamanan makanan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Oleh karenanya, Wali Kota Maidi dengan tegas meminta Dinkes Kota Madiun betul-betul memeriksa dapur serta makanan di SPPG agar memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Dengan begitu, makanan yang disajikan aman dikonsumsi.

"Memasak itu bukan hanya menyiapkan makanan matang, tapi juga memperhatikan kebersihan dan sanitasi lingkungannya," kata dia.

Diketahui, sejauh ini belum ada SPPG di Kota Madiun yang memiliki SLHS. Karena itu, ia meminta agar pengelola dapur MBG segera menyiapkan berkas agar Dinas Kesehatan Kota Madiun dapat melakukan verifikasi lapangan. 

Pihaknya menegaskan, kebijakan tersebut bukan untuk mempersulit pengelola, tetapi untuk meningkatkan kualitas layanan gizi masyarakat, serta komitmen rutin melakukan monitoring SPPG. Pihaknya ingin memastikan makanan program MBG tidak hanya bergizi, tapi juga aman untuk dikonsumsi. md-02/dsy

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

Disnakkan Gencarkan Pemeriksaan-Suntik Vitamin Kucing Liar Gratis di Pasar Blitar

Disnakkan Gencarkan Pemeriksaan-Suntik Vitamin Kucing Liar Gratis di Pasar Blitar

Jumat, 17 Jul 2026 13:44 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 13:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Blitar mulai menggencarkan pemeriksaan kesehatan hingga disuntik vitamin secara…