SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Angka kemiskinan di Kabupaten Gresik mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2025, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 138,55 ribu jiwa atau 9,95 persen dari total populasi. Ini menjadi pencapaian penting karena untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir, angka kemiskinan di Gresik berhasil turun ke level satu digit.
Meski demikian, BPS juga mencatat adanya kenaikan garis kemiskinan dari Rp 608.828 per kapita per bulan pada Maret 2024 menjadi Rp 635.154 pada tahun ini. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar penduduk miskin ikut meningkat.
Penurunan angka kemiskinan ini disebut-sebut tak lepas dari peran sejumlah program bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Beberapa di antaranya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), serta program unggulan daerah, ‘Gresik Seger’.
Anggota Komisi IV DPRD Gresik, Imam Syaifudin, mengapresiasi capaian ini sebagai hasil kerja keras lintas sektor, meskipun menurutnya keberhasilan tersebut bukan alasan untuk berpuas diri.
“Angka kemiskinan turun menjadi 9,95 persen, sesuai target RPJMD 2021-2025. Tapi ini bukan hasil instan, bukan sulapan. Justru sekarang saatnya kita bekerja lebih keras lagi,” ujar Imam, Sabtu (11/10).
Ia menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya bisa bergantung pada bantuan sosial, melainkan harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur serta program-program pemberdayaan yang menyentuh langsung masyarakat miskin.
“Pengentasan kemiskinan adalah pekerjaan lintas sektor. Misalnya pembangunan akses jalan yang bisa membuka peluang ekonomi. Jadi bukan hanya memberi bantuan, tapi juga memperkuat fondasi kesejahteraan jangka panjang,” tambahnya.
Salah satu upaya yang tengah digenjot adalah percepatan pendataan melalui aplikasi Gresik Soya, yang ditargetkan rampung bulan ini. Imam menilai akurasi data menjadi kunci untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
“Kita butuh data yang valid agar akar masalah bisa diidentifikasi dan ditangani dengan cepat,” tegasnya.
DPRD melalui Komisi IV, lanjut Imam, akan terus mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menyusun program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.
“Setiap program harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena pada akhirnya itu juga yang akan jadi tolok ukur keberhasilan pembangunan,” pungkasnya.
Editor : Moch Ilham
