Pemerintah Berharap BPJS tak Cover Orang Kaya-kaya. Rencananya Pergantian Sistem akan Membuat Layanan Kepada Pasien tak Bertele-tele
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mewacanakan perubahan besar sistem rujukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Ia menilai, sistem berjenjang yang berlaku saat ini sering kali memperlambat penanganan pasien dengan kondisi gawat darurat, sekaligus menimbulkan pemborosan biaya layanan. Diharapkan pergantian sistem tersebut akan membuat layanan tak lagi bertele-tele.
Nantinya, sistem rujukan BPJS tak akan lagi dibuat berjenjang. Sehingga pasien langsung ditangani sesuai dengan kondisi kesehatannya.
"Kita akan ubah rujukannya berbasis kompetensi supaya bisa menghemat BPJS juga," kata Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis malam (13/11/2025).
Selama ini, pasien BPJS yang membutuhkan layanan lanjutan harus melalui mekanisme rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas, ke rumah sakit tipe C, lalu tipe B, sebelum akhirnya sampai ke rumah sakit tipe A.
Padahal, tidak semua jenis penyakit memerlukan proses berlapis demikian.
"Sekarang kalau orang misalnya kena serangan jantung dan butuh bedah jantung terbuka, dia dari puskesmas masuk dulu ke rumah sakit tipe C, di tipe C rujuk lagi ke tipe B, ujungnya ke tipe A. Padahal yang bisa lakukan itu sudah jelas tipe A," lanjut Menkes.
Biaya BPJS Membengkak
Menurut Budi, sistem tersebut tidak hanya memakan waktu, tetapi juga membuat biaya BPJS membengkak karena satu pasien bisa dicover tiga kali, di tiga rumah sakit berbeda.
"Harusnya BPJS nggak usah keluar uang tiga kali. Cukup sekali saja, langsung dinaikin ke rumah sakit yang paling atas. Dari sisi BPJS lebih efisien, dari sisi masyarakat juga senang, nggak perlu rujuk tiga kali, keburu wafat nanti dia kan," ucapnya.
Budi menegaskan, sistem baru yang sedang disiapkan akan berbasis pada kompetensi layanan rumah sakit, bukan sekadar tingkatan administratif. Artinya, pasien akan langsung dirujuk ke fasilitas yang memang memiliki kemampuan menangani penyakitnya.
"Lebih baik pasien langsung dikirim ke tempat di mana dia bisa dilayani sesuai anamnesa awalnya," jelasnya.
Langkah ini diharapkan bisa memangkas waktu penanganan kasus darurat dan mempercepat akses masyarakat pada layanan spesialistik yang sesuai kebutuhan medisnya.
Kategori Konsultasi Rawat Jalan
"Rumah sakit banyak yang komplain, BPJS juga merasa bayarnya kok kebanyakan seperti ini. Jadi kita duduk bareng dengan organisasi profesi, rumah sakit, kolegium, untuk kita sederhanakan, supaya nggak memberatkan administrasi dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Sebagai contoh, Budi menyebut kategori konsultasi rawat jalan yang sebelumnya hanya satu jenis, kini diubah menjadi 159 jenis untuk mencerminkan variasi kebutuhan pasien.
"Jadi pembayarannya bisa lebih pas, pasien juga dilayani lebih baik, nggak perlu datang dua atau tiga kali untuk hal yang sama," katanya.
"Tujuannya agar masyarakat mendapatkan pelayanan cepat dan tepat, tanpa berbelit, dan BPJS juga lebih hemat dalam pembiayaan," pungkas Menkes.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa beban Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan selalu lebih besar dari pendapatannya sejak 2014. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR.
"Emang BPJS (Kesehatan) itu nggak pernah sustainable, dia positif karena dinaikin iuran. Jadi kenaikan iuran itu selalu telat, dan minus, minus, minus, naikin," kata Budi.
BPJS Murah Untungkan Masyarakat
Menurutnya, BPJS sempat mencatat surplus pendapatan pada 2019 dan tahun-tahun pandemi karena pemanfaatan layanan menurun. Namun tren defisit kembali terlihat sejak 2023 hingga 2025.
Dinamika dari kenaikan iuran ini maupun secara politis ini sensitif, ini harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat kita," kata Budi
Menkes Budi mengatakan iuran BPJS Kesehatan yang murah sebenarnya menguntungkan masyarakat. Dia mengatakan saat ini BPJS Kesehatan berupaya agar iuran itu dikelola secara efisien.
"Tentu tugas kita bersama untuk menjelaskan bahwa iuran BPJS itu sebenarnya sangat murah dan menguntungkan bagi kesehatan masyarakat," ujarnya.
Budi mengatakan BPJS Kesehatan nantinya hanya digunakan untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat kurang mampu. Dia mengatakan orang kaya mampu untuk memperoleh layanan kesehatan dari asuransi atau lembaga swasta.
"Nah sekarang bagaimana caranya supaya sustainability itu bisa dijaga. Kita juga ingin ada sistem mekanisme iuran dibikin seefisien mungkin. Nah, di yang baru nanti rencana kita akan lakukan kelas rawat inap standar," kata Budi.
"Ini maksudnya apa? Supaya udah BPJS tuh fokusnya ke yang bawah aja, walaupun ini didebat terus sama BPJS. Tapi saya bilang, BPJS nggak usah cover yang kaya-kaya deh. Kenapa? Karena yang kaya kelas satu itu, biar dia sama swasta," tambahnya.
Dia mengatakan Kemenkes telah menandatangani perjanjian dengan OJK terkait kombinasi swasta dan BPJS dalam asuransi. Dia mengatakan selama ini tak ada koordinasi terkait kewenangan kedua pihak tersebut.
"Itu sebabnya tadi pagi, kita tanda tangan sama OJK untuk combine benefit, udah di-improve juga oleh Komisi XI-OJK mengenai kombinasi swasta dan BPJS. Karena selama ini kan nggak bisa nyambung tuh coordination benefit-nya," ujar Budi.
Orang kaya Dibantu BPJS
"Biarin yang besar swasta aja ngambil. Supaya BPJS bisa sustain, diambil yang level bawah, semuanya di-cover sama. 280 juta rakyat Indonesia, dia kaya miskin, harusnya di-cover kalau ada apa-apa, seperti itu," imbuhnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang kaya di Indonesia yang mendapat bantuan iuran BPJS Kesehatan. Bahkan berdasarkan data yang ada, orang dengan penghasilan lebih dari Rp 100 juta sebulan masih dibayarkan iurannya oleh pemerintah.
Dalam rapat kerja bersama DPR-RI Komisi IX, Menkes Budi mengungkapkan adanya penerima bantuan iuran (PBI) yang tidak tepat sasaran berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut data, total ada 10,84 juta jiwa yang tidak sasaran menerima PBI.
Padahal orang-orang tersebut masuk dalam kategori desil (pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan) 6-10. Sedangkan, PBI ditujukan untuk masyarakat kategori desil 1-5.
"Dengan adanya DTSEN ini juga menarik, begitu kita lihat, ada juga orang ikutan desil 10 itukan 10 persen orang terkaya di Indonesia. Ada juga yang dibayarin PBI-nya, 0,56 persen (540 ribu jiwa)," ujar Menkes Budi. n erc/jk/cr4/rmc
Editor : Moch Ilham
