Bangun Bandara Private di Morowali, Selawesi Tengah,Tanpa Pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi. Menhan Anggap Negara dalam Negara
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Bandara Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi sorotan publik di media sosial. Bandara yang dikelola swasta, yakni PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), dikabarkan memiliki status ilegal dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bandara PT IMIP dikabarkan berstatus ilegal ini karena bandara ini tidak memiliki bea cukai dan imigrasi.
Hingga Kamis (28/11) beberapa menteri kebakaran jenggot, bereksi.
Awal mula viralnya Bandara Morowali yang dikelola PT IMIP ini muncul setelah omongan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat melakukan peninjauan intensif di Morowali, Sulawesi Tengah.
Kunjungan ini berfokus pada uji kesiapan prosedur pengamanan kedaulatan negara, terutama di area Objek Vital Nasional (Obvitnas) seperti Bandara PT IMIP, yang terletak dekat dengan jalur laut strategis (ALKI II dan III).
"Bandara Ilegal Morowali diresmikan Jokowi 2019. Tapi sudah beroperasi dari 2010," ungkap akun @TheEagle_xxx di media sosial, dikutip Rabu (26/11/2025).
Mengutip laman Setkab, Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Morowali yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Udara pada 23 Desember 2018. Peresmian dilakukan secara bersamaan dengan 4 pengembangan terminal bandara lainnya di Sulawesi.
Ultimatum Menhan
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengeluarkan ultimatum soal keberadaan Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau IMIP Private Airport di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Sementara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menilai bandara yang tidak diawasi oleh Bea Cukai maupun Imigrasi sebagai suatu hal yang anomali.
Seolah Jadi Negara dalam Negara
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mengaku heran dengan Bandara IIMIP yang dikunjunginya saat meninjau latihan TNI pada 19 November 2025. Lantaran, bandara tersebut tidak memiliki kehadiran Bea Cukai maupun Imigrasi.
Dia menegaskan pemerintah tak akan membiarkan kawasan industri itu beroperasi seolah menjadi negara dalam negara.
Hal itu diungkapkan Menhan Sjafrie usai menghadiri Latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI di kawasan Bandara PT IMIP, Morowali, 19-20 November 2025 alias pekan lalu. Dia menekankan negara akan melakukan perbaikan terhadap seluruh aspek pengelolaan bandara.
"Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik," kata Sjafrie seperti dikutip dari Instagram Kemenhan RI, Kamis (20/11/2025
Enggak Boleh Negara Kalah
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menegakkan aturan terhadap aktivitas tersebut.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah tetap akan memproses secara hukum jika ada dugaan aktivitas penambangan ilegal.
"Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," kata Bahlil saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, melalui rekaman suara diterima di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (27/11/2025).
Kesiapan Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal polemik bandar udara di Morowali yang dianggap ilegal. Bandara khusus tersebut sebelumnya sudah mendapatkan izin dari pemerintah.
"Nanti kita lihat seperti apa sih ke depannya. Harusnya ada apa nggak. Kalau nggak salah mereka dapet izin khusus dulu waktu itu," ucapnya saat ditemui wartawan di kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta pada Rabu (26/11/2025).
Purbaya menegaskan dirinya siap mengirimkan personil untuk menyelesaikan polemik tersebut. "Pada dasarnya kita siap jika harus mengirimkan orang ke sana," katanya.
Reaksi Wakil Menteri Perhubungan
Wakil Menteri Perhubungan Suntana membantah tudingan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bahwa Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah beroperasi tanpa izin pemerintah. Dia memastikan bandara tersebut sudah terdaftar di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan telah memenuhi perizinan sesuai aturan yang berlaku.
"Terdaftar, itu (Bandara IMIP) sudah terdaftar. Nggak mungkin bandara nggak terdaftar," tegasnya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Manager Media Relations PT IMIP Dedy Kurniawan mengatakan operasional bandara tersebut diketahui oleh Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. "Bandara Khusus IMIP terdaftar di Kemenhub," kata Dedy melalui pesan singkat pada Rabu, 26 November 2025.
Reaksi Sejumlah Politikus
Sejumlah politikus sebelumnya mengklaim Bandara IMIP, yang berlokasi di pusat industri nikel, beroperasi tanpa keterlibatan otoritas pemerintah.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Oleh Soleh, menyoroti kekosongan peran negara dalam pengawasan di area bandara IMIP.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menjelaskan, DPR juga berencana akan membahas persoalan Bandara IMIP lebih jauh saat Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beberapa waktu mendatang.
Ada Aktivitas Penambangan Ilegal
Bahlil menjelaskan bahwa hingga saat ini Kementerian ESDM masih menunggu laporan dari tim terkait dugaan aktivitas penambangan ilegal. Sementara itu, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah menurunkan tim untuk melakukan latihan operasi di Bandara IMIP. Bahlil mengaku tidak mengikuti kegiatan tersebut.
Saat ditanya lebih jauh mengenai aktivitas pertambangan nikel di wilayah itu, Bahlil menegaskan bahwa kewenangan kementeriannya hanya sebatas memberikan rekomendasi terkait hilirisasi nikel.
Dia menambahkan bahwa untuk urusan pengamanan dan fasilitas di bandara, sudah ada kementerian teknis yang memiliki kewenangan penuh
Milik Konglomerat Xiang Guangda
Mengutip laman resmi PT IMIP, yang diungguh Kamis (28/11) pemegang saham terbesar di perusahaan ini adalah Shanghai Decent Investment Group yang menggenggam sahams sebanyak 49,69 persen.
Kawasan Industri Morowali atau Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Dan kawasan ini menjadi pusat hilirisasi nikel dan logam dasar yang juga jadi bagian program hilirisasi tambang.
Kawasan industri ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park, kawasan industri ini berkembang pesat dan kini menjadi rantai pasok global untuk industri stainless steel dan baterai kendaraan listrik.
Untuk diketahui, Shanghai Decent Investment adalah anak usaha Tsingshan Holding Group, salah satu perusahaan produsen baja terbesar di dunia asal China. Tsingshan Holdings didirikan pada tahun 1988 oleh konglomerat Xiang Guangda di Wenzhou. Perusahaan ini kemudian memasuki industri nikel Indonesia pada tahun 2009.
Xiang Guangda adalah salah satu orang terkaya di China Daratan.
Menurut catatan Forbes pada 2018, kekayaan Xiang Guangda mencapai 28 miliar dollar AS.
Reaksi Gerakan Cinta Prabowo
Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), H Kurniawan punya perasaan sama karena Bandara IMIP sulit diakses. Tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke bandara tersebut. “Ini aneh. Negara ke mana selama ini? Saya minta diusut tuntas, siapa yang bermain. Jangan tebang pilih,” kata Kurniawan di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Kurniawan mengingatkan, Bandara IMIP ini, beroperasi sejak diresmikan Presiden Jokowi pada 2019. Menjadi sangat aneh jika operasional fasilitas itu tidak terpantau aparatur negara. “Ini sudah berlangsung cukup lama. Kenapa tidak ada kontrol negara? Atau jangan-jangan sudah dijual” tegasnya.
Dia pun menyoroti dugaan tidak adanya pelayanan bea cukai dan imigrasi di fasilitas tersebut. Dia menilai hal itu sebagai bentuk kelalaian negara. “Negara ke mana selama ini? Saya minta diusut tuntas, siapa yang bermain. Jangan tebang pilih,” ucapnya.
keberadaan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Bukan karena nama bandaranya yang tak lazim atau sulit diingat. Tapi memang banyak yang aneh dari bandara ini.
Bandara IMIP Dikelola Swasta
Usai Viral, Kini Personel Bea Cukai hingga Kepolisian Sudah Ditempatkan di Bandara IMIP.
Dilansir dari laman Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bandara IMIP dikelola secara swasta, tetapi beroperasi di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (DJPU Kemenhub).
Menurut data resmi Hubud, nama bandara ini adalah Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), dengan kode ICAO WAMP dan IATA MWS. Kelas bandara dikategorikan sebagai 'non-kelas' dengan status operasi 'khusus' dan penggunaan 'domestik'.
Otoritas bandara IMIP berada di bawah Otoritas Bandara Wilayah V Makassar. Kapasitas dan Fasilitas Teknis Bandara IMIP Bandara IMIP memiliki landasan pacu (runway) sepanjang 1.890 meter dengan lebar 30 meter, menggunakan konstruksi aspal hotmix.
Daya dukung landasan (PCN) berada di level 68/F/C/X/T, menunjukkan bahwa runway mampu mendukung pesawat dengan bobot tertentu. Apron bandara juga dibangun sama dengan ukuran 96 × 83 meter, dan daya dukung yang sepadan (PCN 68/F/C/X/T). Untuk keamanan pendaratan, ada runway strip seluas 2.010 × 300 meter.
Jenis pesawat kritikal (critical aircraft) yang bisa dioperasikan adalah Embraer ERJ-145ER, dan menurut data Hubud, Airbus A-320 juga tercatat sebagai jenis pesawat yang beroperasi di bandara ini.
Bandara PT IMIP dikelola sepenuhnya oleh PT IMIP. Dilihat dari situs Kemenhub, bandara ini berada di bawah pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar.
Namun Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang mendampingi Menhan Sjafrie dalam kunjungan ke Bandara Morowali turut mengungkap kondisi Bandara PT IMIP yang beroperasi tanpa otoritas negara.
"Ternyata di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Bandara itu ada di kawasan industri Morowali atau PT IMIP. Tanpa adanya pihak keamanan, tanpa adanya pihak bea cukai, dan tanpa adanya pihak imigrasi," kata Satgas PKH dalam unggahan di akun Instagramnya @satgaspkhofficial, dikutip Rabu (26/11).
Model operasional Bandara PT IMIP disebut aneh karena dianggap rawan. Pesawat bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan.
"Serasa ada negara di dalam negara. Semua crew yang berada di Bandara PT IMIP bukan dari otoritas negara," ucapnya. n mr/il/erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
