Ning Ita Tinjau Gerakan Pangan Murah Kolaborasi Pemprov Jatim–Pemkot Mojokerto

author Dwi Agus Susanti

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Mojokerto. SP/ DWI
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Mojokerto. SP/ DWI

i

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Mojokerto. 

Kegiatan yang melibatkan Bakorwil Bojonegoro dan UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro Disperindag Jawa Timur itu berlangsung di halaman Pasar Ketidur, Kota Mojokerto, Kamis (11/12/2025), dan menjadi bagian dari rangkaian pasar murah di 18 kelurahan melalui KKMP di bawah naungan Diskopukmperindag Kota Mojokerto.

Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita menegaskan bahwa GPM merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Hari ini kami meninjau secara langsung gerakan pangan murah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pemerintah Kota Mojokerto," tutur Ning Ita, sapaan akrab wali kota. 

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan banyak unsur di tingkat lokal mulai dari Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), pelaku UMKM, kelompok tani (Gapoktan), hingga kelompok budidaya tanaman pangan (Pokdatan). Sinergi ini, kata Ning Ita, menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

"KKMP, UMKM, Gapoktan, Pokdatan kita libatkan semuanya yang berhubungan dengan ketahanan pangan," katanya.

Menurut Ning Ita, lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang Nataru, oleh karena itu pemerintah hadir dengan intervensi yang tepat, termasuk melalui penyediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.

"Menjelang libur Nataru, kecenderungan masyarakat demand nya lebih besar daripada kondisi normal, makanya diadakan gerakan pangan murah," jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa GPM telah menjadi agenda rutin pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketersediaan pangan bagi masyarakat. dwi

Berita Terbaru

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya  -  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya menggelar Rapat Konsolidasi Pengurus Anak Cabang (PAC) bersama Ketua, S…

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Surabaya, SURABAYAPAGI.COM – DPD Partai Demokrat Jawa Timur menggelar retreat sebagai ruang jeda bagi para kader untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat a…

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Angka pernikahan dini di Jawa Timur masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian A…

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Pakar dan Praktisi hukum Sarankan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Dibidik TPPU, Bukan hanya Suap dan Gratfikasi   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK …

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Usai Kirim Surat Minta Maaf dan Siap Pimpin Munas     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Sempat ditangguhkan, kini jabatan Ketua Umum PBNU, yang dipegang Gus Yahya …

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Hingga Satu Tahun, tak Pernah Lakukan Pemberdayaan Perempuan     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Rapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan P…