SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Penghargaan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, Zona Integritas, dan Budaya Kerja Tahun 2025 kepada perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim. Penyerahan penghargaan berlangsung di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (11/12/2025).
Penghargaan diberikan secara stationer oleh Gubernur Khofifah, didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB Otok Kuswandaru.
Total penghargaan yang diserahkan antara lain 1 Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), 50 Penghargaan SAKIP terdiri atas 21 predikat AA dan 29 predikat A, 46 Penghargaan PEKPPP (25 predikat Prima dan 21 predikat Sangat Baik), 3 Penghargaan Perangkat Daerah Pembina Terbaik PEKPPP Unit Kerja, 3 Penghargaan Survei Kepuasan Masyarakat Terbaik, serta 11 Penghargaan Budaya Kerja.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa deretan apresiasi tersebut bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan cerminan komitmen ASN Jawa Timur dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Penghargaan WBK 2025 adalah amanah besar yang harus dijaga. Ini bukan hanya predikat, tetapi komitmen yang harus diwujudkan dalam tindakan dan integritas sehari-hari,” ujarnya.
Khofifah menekankan bahwa setiap perangkat daerah wajib memastikan program dan inovasi yang dijalankan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan.
“Setiap program, termasuk yang teknis, harus memberi hasil nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Tahun 2025 disebut sebagai tonggak penting peningkatan kualitas layanan publik. Untuk pertama kalinya, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) dilakukan secara menyeluruh, meliputi perangkat daerah, UPT, cabang dinas, hingga satuan pendidikan.
“Ini fase penting. Semua unit pelayanan publik dievaluasi secara detail, dan pekerjaan besar ini harus menjadi budaya kerja, bukan rutinitas tahunan,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Pemprov Jatim dan Ombudsman RI menandatangani Nota Kesepakatan untuk memperkuat pengawasan layanan publik agar semakin cepat, transparan, dan bebas maladministrasi. MoU ditandatangani langsung oleh Gubernur Khofifah dan Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih.
Khofifah juga menyoroti pentingnya validasi data sebagai dasar setiap pengambilan keputusan dan respons terhadap aduan masyarakat.
“Banyak isu publik muncul karena ketidakakuratan informasi. Setiap data harus berbasis fakta lapangan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari agenda digitalisasi, acara turut dirangkai dengan penyerahan simbolis Kartu Identitas Digital (KID) ASN Jawa Timur. Inovasi ini diharapkan memperkuat efisiensi dan integrasi administrasi kepegawaian.
Di sisi lain, Pemprov Jatim bersama Bank Jatim juga menyerahkan dukungan sarana prasarana bagi kelompok rentan sebagai bagian dari perluasan layanan publik inklusif. Bantuan diserahkan melalui mock-up kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
“Layanan publik adalah hak semua warga, termasuk kelompok rentan,” ujar Khofifah.
Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan publik tak hanya ditopang oleh sistem dan teknologi, tetapi juga karakter dan budaya kerja ASN.
“Perubahan layanan berawal dari perubahan budaya. Kultur BerAKHLAK harus hidup dalam keseharian ASN,” katanya.
Khofifah juga meminta perangkat daerah untuk terus beradaptasi dengan program strategis nasional agar implementasinya memberi manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur.
“Keberhasilan pelayanan publik bukan hanya hasil satu dinas, tetapi sinergi semua pihak. Kita semua harus berlari bersama agar reformasi birokrasi berjalan lebih baik dari tahun ke tahun,” pungkasnya. Byb
Editor : Redaksi
