Atas Ditegurnya 3 Prajurit TNI Ikuti Sidang Nadiem yang Bikin Penasaran Wartawan
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kehadiran tentara atau Prajurit TNI dalam ruang sidang kasus dugaan korupsi terdakwa Nadiem Anwar Makarim sempat membuat penasaran awak media yang meliput.
Kehadiran sejumlah prajurit TNI itu bahkan sempat ditegur hakim, karena para tentara itu berdiri di sejumlah titik--termasuk di dekat pagar pembatas penonton dan arena sidang.
Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan keberadaan tiga anggota TNI di ruang sidang tersebut tidak terkait dengan perkara yang sedang disidangkan.
Ia mengatakan kehadiran itu semata-mata menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan MoU antara TNI dan Kejaksaan.
"Serta adanya permintaan pengamanan dari Kejaksaan kepada TNI, hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara Terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI, pada Pasal 4 huruf b, perlindungan negara tersebut dilakukan oleh TNI," kata Aulia saat dihubungi, Selasa (6/1).
Ia menegaskan TNI tetap menghormati independensi peradilan, bersikap netral, profesional, dan tidak terlibat dalam proses hukum perkara tersebut.
Pernyataan Legislator NasDem
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menyoroti kehadiran tiga prajurit TNI berdiri di barisan depan pengunjung ruang sidang mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim kemarin. Tandra menilai tindakan yang diperlihatkan oleh tiga orang prajurit TNI itu berlebihan.
"Prosedur pengamanan itu kan sudah diatur oleh pengadilan. Nah, menurut saya ini, menurut saya, teman-teman itu yang oknum itu ya, agak berlebihan. Agak berlebihan, ya. Tentu kalau dalam rangka pengamanan itu kan mestinya diserahkan kepada pengadilan. Bukan untuk pihak-pihak di luar pengadilan," kata Tandra saat dihubungi, Selasa (6/1/2026).
Tandra mengatakan sebenarnya tak ada yang melarang siapa pun hadir di persidangan jika prosesnya terbuka untuk umum. Kendati demikian, Tandra mengingatkan segala sesuatu harus ada perizinan.
"Sidang itu kan terbuka untuk umum. Siapa saja boleh hadir. TNI, siapa, itu boleh hadir. Tidak ada larangan, kan tidak ada undang-undang yang melarangnya," kata legislator Golkar ini.
"Jangankan itu, polisi pun juga, kalau mau pengamanan, juga harus minta izin ke pengadilan. Maka hakim itu bukan menegur sebenarnya, dia menanyakan saja untuk memastikan identitasnya, dari mana, apa tujuannya. Kan gitu kan? Dan itu sudah selesai," sambungnya.
Tandra menilai tindakan ketiga anggota TNI di sidang Nadiem Makarim berlebihan. Ia menekankan kekuasaan penuh di ruang sidang ada pada tangan majelis hakim.
"Oknum-oknum itu berlebihanlah, terlalu berlebihan, apalagi menghalangi kamera dan sebagainya. Di ruang sidang itu yang berhak melarang itu hakim. Yang lain tidak berhak melarang. Di dalam ruangan sidang itu kekuasaan penuh ada di tangan majelis hakim," ujarnya.
Ia menyebut pernyataan yang disampaikan oleh hakim kepada oknum TNI tersebut sudah tepat. Tandra menilai mestinya ada izin terlebih dahulu terkait pengamanan itu.
"Saya pikir juga pihak TNI, kalau tahu ada oknum-oknum seperti itu, pasti akan ditegur. Itu di luar tugas mereka gitu," kata Tandra.
"Kalau itu tugas pengamanan pun juga salah, karena pengamanan itu di dalam ruang sidang, di lingkungan pengadilan itu menjadi tanggung jawab ketua pengadilan negeri. Kalau di dalam ruang sidang, menjadi tanggung jawab majelis hakim. Gitu," ungkapnya
Penjelasan Jaksa
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riadi, usai sidang, menjelaskan kehadiran tentara dalam sidang pembacaan dakwaan Nadiem itu adalah demi keamanan saja.
Selain itu, sambungnya, sejalan dengan kerja sama Kejaksaan Agung dan TNI yang diteken beberapa waktu lalu.
"Itu kan keamanan," kata Jaksa Roy Riadi usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (5/1).
Roy bilang Panglima TNI sebelumnya juga sudah mengeluarkan Surat Telegram terkait kerja sama untuk penguatan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Indonesia.
"Kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI," kata Roy.
"Ya sebagaimana kalian bisa lihat kan, dalam penanganan perkara penggeledahan apa-apa itu," sambungnya.
Hakim Tegur Prajurit TNI
Kehadiran TNI di ruang sidang itu juga mendapat perhatian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nadiem.
Hakim menegur tiga orang prajurit TNI karena berdiri di depan kursi pengunjung sidang atau tepat di pintu kecil akses keluar-masuk pihak berperkara.
Peristiwa itu bermula saat pengacara Nadiem, Dodi Abdul Kadir, sedang membacakan poin-poin keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan jaksa.
Ketika eksepsi akan dilanjutkan ke tim pengacara Nadiem yang lain, ketua majelis hakim Purwanto S Abdullah menginterupsi jalannya persidangan.
"Sebelum dilanjutkan, ini rekan TNI dari mana ya?" tanya hakim.
Hakim meminta prajurit TNI yang hadir di ruang persidangan untuk menyesuaikan posisi berdiri supaya tidak mengganggu kerja jurnalis dan pengunjung sidang lainnya.
"Mungkin bisa ambil posisi jangan berdiri di situ pak, karena mengganggu kamera. Bisa menyesuaikan pak, bisa mundur. Nanti pada saat ditutup baru maju karena terganggu juga yang dari belakang, bisa menyesuaikan ya pak," lanjut hakim.
Tiga prajurit TNI itu pun akhirnya mundur dan mengambil posisi di belakang dekat pintu keluar-masuk ruang persidangan.
Hakim selanjutnya mempersilakan kembali pengacara Nadiem untuk melanjutkan pembacaan eksepsi. n jk/erc/cr5/rmc
Editor : Moch Ilham
