SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Persoalan Kakek Wawan Syarwhani dengan PT Pelindo terkait sengketa hukum atas lahan pendirian dapur SPPG tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menegaskan bahwa pendirian dapur SPPG memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas. Dia menyebut program tersebut tidak bisa dikaitkan dengan persoalan lahan yang masih bersengketa.
“Maksudnya begini, itu kan yang harus diluruskan bahwa itu kaitannya dengan prosedur terkait dapur SPPG itu memang ada mekanismenya. Jadi mekanisme itu tidak serta-merta kemudian dari BGN menunjuk vendor tertentu,” ungkap Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini Senin (26/1).
Cak Yebe meminta publik melihat persoalan tersebut secara proporsional karena berkaitan dengan sengketa hukum atas lahan, bukan program pemerintah pusat.
Menurut dia, program MBG tidak boleh dipersepsikan sebagai perampasan hak warga. Dia menegaskan setiap proses pendirian dapur SPPG harus taat aturan dan tidak dibenarkan jika mengandung unsur melawan hukum.
“Nah terkait dengan permasalahan-permasalahan seperti itu, sebenarnya tidak bisa dikait-kaitkan dengan program MBG yang kemudian dianggap merampas hak warga. Kalau ada indikasi melawan hukum, pasti tidak akan dibenarkan,” tegasnya.
Cak Yebe juga mengingatkan bahwa Program MBG memiliki tujuan besar dan manfaat luas bagi masyarakat. Saat ini, kata dia, pemerintah pusat menyalurkan puluhan juta paket MBG setiap hari untuk anak sekolah di seluruh Indonesia.
“Seperti yang kemarin disampaikan Pak Prabowo, ada sekitar 55 juta pack MBG per hari yang dikeluarkan saat ini untuk seluruh anak sekolah di Indonesia. Itu poin-poin positif yang seharusnya dilihat,” katanya.
Di Surabaya, Yona berharap pelaksanaan MBG bisa terus ditingkatkan agar berjalan optimal. Dia menyebut saat ini jumlah dapur SPPG yang beroperasi masih sekitar 15 persen dari kebutuhan ideal kota.
“Nah diharapkan memang Surabaya itu MBG bisa berjalan dengan baik. Saat ini idealnya Surabaya punya 177 unit dapur SPPG, dan kalau itu terpenuhi bisa menyerap tenaga kerja lokal kurang lebih 8.300 orang,” ungkapnya.
Cak Yebe mendorong pelaku UMKM di Surabaya yang memiliki kompetensi di bidang penyediaan makanan agar ikut terlibat sebagai vendor MBG. Namun, dia menekankan seluruh proses tetap harus mengikuti mekanisme dan persyaratan pemerintah.
“Kami mendorong masyarakat pelaku UMKM untuk tergerak menjadi vendor MBG tentu dengan mekanisme yang dipersyaratkan. Program MBG di Surabaya memang belum maksimal karena ada kendala teknis, salah satunya soal luasan lahan,” jelasnya.
Menurutnya, sebagai kota metropolitan dengan kepadatan tinggi, Surabaya membutuhkan kebijakan khusus dari pemerintah pusat agar program MBG bisa berjalan optimal. Dia menilai diskresi teknis penting agar target nasional tetap tercapai.
“Mungkin dibutuhkan diskresi khusus dari pemerintah pusat dalam hal ini BGN untuk kota-kota besar yang punya keterbatasan lahan. Semata-mata agar program MBG di Surabaya bisa berjalan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Cak Yebe juga memastikan Komisi A DPRD Surabaya terbuka menerima aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan. DPRD siap memfasilitasi penyelesaian melalui jalur yang tepat.
“Komisi A siap jika ada pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil untuk melapor melalui saluran yang benar. Kami siap memfasilitasi,” pungkasnya. Alq
Editor : Moch Ilham
