Bupati Madiun Tekankan Skala Prioritas dan Penurunan Kemiskinan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Madiun Hari Wuryanto saat menandatangani berita acara  Musrenbang RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2027, Selasa (31/3/2026).
Bupati Madiun Hari Wuryanto saat menandatangani berita acara Musrenbang RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2027, Selasa (31/3/2026).

i

SURABAYAPAGI.com,  Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun mencatat lebih dari seribu usulan masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027.

‎Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan seluruh usulan yang masuk akan diverifikasi dan diselaraskan dengan visi-misi pemerintah daerah serta program prioritas pemerintah pusat.

‎“Ini sudah ada seribuan lebih usulan. Nanti akan kita verifikasi mana yang sesuai dengan visi-misi daerah dan juga program nasional,” ujarnya usai Musrenbang RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2027, Selasa (31/3/2026).

‎Menurutnya, banyak usulan yang masih didominasi pembangunan infrastruktur jalan. Namun, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di berbagai sektor.

‎“Biasanya usulan jalan, tapi dengan kita buka layanan ini, masukan masyarakat luar biasa. Ini bentuk kepedulian masyarakat terhadap pembangunan,” imbuhnya.


‎Dalam upaya menekan angka kemiskinan, Pemkab Madiun menargetkan capaian satu digit pada tahun ini. Saat ini, angka kemiskinan berada di kisaran 10,22 persen.

‎“Penurunan kemiskinan jadi salah satu prioritas. Kita punya program seperti sekolah rakyat yang cukup signifikan dampaknya. Insyaallah tahun ini bisa satu digit,” jelasnya.

‎Selain itu, pihaknya juga mendorong peningkatan sektor ekonomi kreatif agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Berbagai pelatihan terus digelar, termasuk kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan dinas terkait.

‎“Kita dorong pelaku UMKM naik kelas. Sekarang eranya digital, pemasaran online sudah kita lakukan. Kita juga kerja sama dengan toko modern agar produk UMKM bisa dipajang,” paparnya.

‎Ia menambahkan, produk UMKM yang ingin masuk ke toko modern harus memenuhi sejumlah syarat, termasuk daya tahan produk minimal enam bulan. Keberadaan fasilitas BPOM di Kabupaten Madiun juga disebut mempermudah proses pengembangan produk.

‎Di akhir, Hari menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi vertikal agar program pembangunan tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga mampu memberikan kontribusi lebih luas.mdn

Berita Terbaru

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Kesehatan gigi dinilai menjadi salah satu faktor penentu untuk mencegah stunting dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu K…

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur memastikan akan turun tangan menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar yang t…

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

SURABAYAPAI.com, Blitar – Gempa berskala 5.6 SR di Pacitan sore tadi ( Sabtu 27 Juni 2026), pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun p…

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sidang dugaan korupsi berkedok CSR yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi mengungkap adanya kode “PWL” atau Petunjuk Pak Wali…

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Maidi disebut memberi petunjuk langsung terkait pengerjaan urugan di TPA Winongo senilai Rp600 juta yang diklaim sebagai CSR dari PT…

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya anggaran daerah senilai Rp2,05 triliun tidak terserap hingga akhir Tahun Anggaran 2025. R…