Bupati Madiun Tekankan Skala Prioritas dan Penurunan Kemiskinan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Madiun Hari Wuryanto saat menandatangani berita acara  Musrenbang RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2027, Selasa (31/3/2026).
Bupati Madiun Hari Wuryanto saat menandatangani berita acara Musrenbang RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2027, Selasa (31/3/2026).

i

SURABAYAPAGI.com,  Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun mencatat lebih dari seribu usulan masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027.

‎Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan seluruh usulan yang masuk akan diverifikasi dan diselaraskan dengan visi-misi pemerintah daerah serta program prioritas pemerintah pusat.

‎“Ini sudah ada seribuan lebih usulan. Nanti akan kita verifikasi mana yang sesuai dengan visi-misi daerah dan juga program nasional,” ujarnya usai Musrenbang RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2027, Selasa (31/3/2026).

‎Menurutnya, banyak usulan yang masih didominasi pembangunan infrastruktur jalan. Namun, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di berbagai sektor.

‎“Biasanya usulan jalan, tapi dengan kita buka layanan ini, masukan masyarakat luar biasa. Ini bentuk kepedulian masyarakat terhadap pembangunan,” imbuhnya.


‎Dalam upaya menekan angka kemiskinan, Pemkab Madiun menargetkan capaian satu digit pada tahun ini. Saat ini, angka kemiskinan berada di kisaran 10,22 persen.

‎“Penurunan kemiskinan jadi salah satu prioritas. Kita punya program seperti sekolah rakyat yang cukup signifikan dampaknya. Insyaallah tahun ini bisa satu digit,” jelasnya.

‎Selain itu, pihaknya juga mendorong peningkatan sektor ekonomi kreatif agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Berbagai pelatihan terus digelar, termasuk kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan dinas terkait.

‎“Kita dorong pelaku UMKM naik kelas. Sekarang eranya digital, pemasaran online sudah kita lakukan. Kita juga kerja sama dengan toko modern agar produk UMKM bisa dipajang,” paparnya.

‎Ia menambahkan, produk UMKM yang ingin masuk ke toko modern harus memenuhi sejumlah syarat, termasuk daya tahan produk minimal enam bulan. Keberadaan fasilitas BPOM di Kabupaten Madiun juga disebut mempermudah proses pengembangan produk.

‎Di akhir, Hari menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi vertikal agar program pembangunan tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga mampu memberikan kontribusi lebih luas.mdn

Berita Terbaru

Lewat Program Gentengisasi, Jadi Harapan Baru bagi UMKM Perajin Genteng di Trenggalek

Lewat Program Gentengisasi, Jadi Harapan Baru bagi UMKM Perajin Genteng di Trenggalek

Rabu, 22 Apr 2026 14:22 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 14:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Trenggalek - Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mendorong penggunaan atap genteng pada bangunan pemerintah dan fasilitas publik…

KAI Daop 7 Madiun Gelar Medical Check Up Serentak, Pastikan Seluruh Pekerja dalam Kondisi Prima

KAI Daop 7 Madiun Gelar Medical Check Up Serentak, Pastikan Seluruh Pekerja dalam Kondisi Prima

Rabu, 22 Apr 2026 14:04 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 14:04 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun berkomitmen penuh dalam menjaga kesehatan dan kebugaran para pekerjanya.…

Dukung Sektor Pertanian, Pemkab Sumenep Sediakan Penyertaan Modal

Dukung Sektor Pertanian, Pemkab Sumenep Sediakan Penyertaan Modal

Rabu, 22 Apr 2026 13:45 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 13:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sumenep - Dalam rangka mendukung pengembangan usaha sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur menyediakan bantuan…

Kasus Tahan Ijazah Kembali Muncul, SBMR: Perusahaan Bisa Dipidana  ‎

Kasus Tahan Ijazah Kembali Muncul, SBMR: Perusahaan Bisa Dipidana ‎

Rabu, 22 Apr 2026 13:44 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 13:44 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.com, MADIUN — Ketua Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) Aris Budiono, menegaskan dugaan penahanan ijazah eks karyawan CV sukses jaya abadi tidak dap…

DPRD Soroti Kinerja OPD Kota Madiun, Sejumlah Target LKPJ 2025 Tak Tercapai ‎

DPRD Soroti Kinerja OPD Kota Madiun, Sejumlah Target LKPJ 2025 Tak Tercapai ‎

Rabu, 22 Apr 2026 13:40 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 13:40 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun - DPRD Kota Madiun mencatat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) belum memenuhi target kinerja dalam Laporan Keterangan P…

Antisipasi Kekeringan 2026, Pemkab Lamongan Jaga LTT dan Irigasi

Antisipasi Kekeringan 2026, Pemkab Lamongan Jaga LTT dan Irigasi

Rabu, 22 Apr 2026 13:08 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 13:08 WIB

SURABAYAPAGI.com,  Lamongan - Memasuki musim kemarau pasti tidak jauh dari kondisi kekeringan hingga banyak meresahkan warga terkait krisis air hingga masalah …