Bupati Madiun Tekankan Skala Prioritas dan Penurunan Kemiskinan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Madiun Hari Wuryanto saat menandatangani berita acara  Musrenbang RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2027, Selasa (31/3/2026).
Bupati Madiun Hari Wuryanto saat menandatangani berita acara Musrenbang RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2027, Selasa (31/3/2026).

i

SURABAYAPAGI.com,  Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun mencatat lebih dari seribu usulan masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027.

‎Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan seluruh usulan yang masuk akan diverifikasi dan diselaraskan dengan visi-misi pemerintah daerah serta program prioritas pemerintah pusat.

‎“Ini sudah ada seribuan lebih usulan. Nanti akan kita verifikasi mana yang sesuai dengan visi-misi daerah dan juga program nasional,” ujarnya usai Musrenbang RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2027, Selasa (31/3/2026).

‎Menurutnya, banyak usulan yang masih didominasi pembangunan infrastruktur jalan. Namun, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di berbagai sektor.

‎“Biasanya usulan jalan, tapi dengan kita buka layanan ini, masukan masyarakat luar biasa. Ini bentuk kepedulian masyarakat terhadap pembangunan,” imbuhnya.


‎Dalam upaya menekan angka kemiskinan, Pemkab Madiun menargetkan capaian satu digit pada tahun ini. Saat ini, angka kemiskinan berada di kisaran 10,22 persen.

‎“Penurunan kemiskinan jadi salah satu prioritas. Kita punya program seperti sekolah rakyat yang cukup signifikan dampaknya. Insyaallah tahun ini bisa satu digit,” jelasnya.

‎Selain itu, pihaknya juga mendorong peningkatan sektor ekonomi kreatif agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Berbagai pelatihan terus digelar, termasuk kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan dinas terkait.

‎“Kita dorong pelaku UMKM naik kelas. Sekarang eranya digital, pemasaran online sudah kita lakukan. Kita juga kerja sama dengan toko modern agar produk UMKM bisa dipajang,” paparnya.

‎Ia menambahkan, produk UMKM yang ingin masuk ke toko modern harus memenuhi sejumlah syarat, termasuk daya tahan produk minimal enam bulan. Keberadaan fasilitas BPOM di Kabupaten Madiun juga disebut mempermudah proses pengembangan produk.

‎Di akhir, Hari menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi vertikal agar program pembangunan tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga mampu memberikan kontribusi lebih luas.mdn

Berita Terbaru

Rugikan Negara Rp3,6 M, Tunjangan DPRD Ponorogo Sempat Jadi Temuan BPK Tahun 2022

Rugikan Negara Rp3,6 M, Tunjangan DPRD Ponorogo Sempat Jadi Temuan BPK Tahun 2022

Jumat, 07 Agu 2026 13:38 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 13:38 WIB

PONOROGO– Dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun 2023-2026, yang menyeret Mantan Ketua DPRD Sunarto dan Kabag K…

SMA Negeri 1 Porong Unggul Prestasi, Luhur Budi Pekerti Undang Wali Murid dalam Sosialisasi Program Sekolah

SMA Negeri 1 Porong Unggul Prestasi, Luhur Budi Pekerti Undang Wali Murid dalam Sosialisasi Program Sekolah

Jumat, 07 Agu 2026 11:17 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 11:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – SMA Negeri 1 Porong, Kabupaten Sidoarjo, mengundang seluruh para wali murid kelas X-1 sampai X-12 dalam acara Sosialisasi Program S…

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Di tengah derasnya arus informasi digital yang mengalir tanpa batas, ruang-ruang diskusi tentang nilai kebangsaan menjadi semakin…

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

  SURABAYAPAGI.com – Pemerintah Indonesia berencana membuat kontrak impor minyak jangka panjang dari Rusia. Saat ini proses impor tersebut sudah masuk tahap ke…

Mendagri, 79 Pemda Butuh Dana Alokasi Umum Rp 14 triliun

Mendagri, 79 Pemda Butuh Dana Alokasi Umum Rp 14 triliun

Jumat, 07 Agu 2026 09:30 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:30 WIB

SURABAYAPAGI.com – 79 pemerintah daerah butuh tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Jumlahnya mencapai Rp 14 triliun. Mendagri Tito juga bilang s…

UMKM Ajukan KUR Hingga Rp 100 juta tak Perlu Agunan Tambahan

UMKM Ajukan KUR Hingga Rp 100 juta tak Perlu Agunan Tambahan

Jumat, 07 Agu 2026 09:28 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:28 WIB

SURABAYAPAGI.com – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga R…