SURABAYAPAGI.com, Kediri - Usai diblokade warga akses Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Klotok Kota Kediri akhirnya dibuka setelah adanya kesepakatan antar warga dan Pemerintah Kota Kediri, Selasa (7/4/2026). Sekitar pukul 12.30 WIB, warga mulai membuka gerbang yang sebelumnya ditutup dan melepas banner, sehingga truk pengangkut sampah kembali bisa masuk.
Kepala DLHKP Kota Kediri, Indun Munawaroh, menyebut pembukaan ini menjadi langkah awal untuk memulihkan layanan persampahan yang sempat terganggu. “Iya, untuk sementara dibuka terlebih dahulu. Harapannya layanan sampah bisa kembali berjalan lancar seperti sebelumnya,” ujarnya.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara pemerintah dan warga Kelurahan Pojok, khususnya RW 2, 3, dan 5. Indun menegaskan, pemerintah akan berupaya memenuhi aspirasi masyarakat, namun tetap mengacu pada aturan. “Yang menjadi keinginan masyarakat akan kami upayakan untuk dipenuhi, tentunya dengan dasar hukum yang melandasi,” jelasnya.
Informasinya polemik terkait kompensasi dampak TPA masih dalam proses kajian. Pemerintah menegaskan tidak pernah menjanjikan kompensasi sebesar Rp 2 Juta seperti yang berkembang di masyarakat. “Kami tegaskan, tidak ada janji kompensasi Rp 2 juta. Semua harus melalui mekanisme dan kajian,” tegas Indun.
Saat ini proses kajian kompensasi dampak TPA tahun 2026 tengah dilakukan bersama tim ahli dari ITS dan ditargetkan selesai pada 25 April 2026 mendatang. “Apakah ada kenaikan, kemungkinan ada. Tapi kami belum bisa memastikan karena masih dalam proses kajian,” imbuhnya.
Sebelumnya, penutupan TPA Klotok sempat menyebabkan penumpukan sampah di sejumlah TPS. Untuk mengatasi kondisi tersebut, DLHKP mengoptimalkan sembilan TPS 3R guna memilah dan mengolah sampah. “Tujuannya untuk mengurangi penumpukan. Memang masih ada, tapi sudah berkurang,” katanya.
Pemkot Kediri berharap tidak ada lagi aksi yang menghambat layanan publik. Komunikasi dengan warga akan terus dilakukan secara persuasif agar solusi yang dihasilkan dapat mengakomodasi semua pihak.
“Kami berharap tidak ada lagi gejolak. Semua bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik,” pungkas Indun.
Sementara itu, Dewan Penasihat LSM Saroja, Supriyo, menilai persoalan serupa kerap terjadi setiap tahun menjelang pencairan kompensasi. Ia menyoroti perlunya evaluasi pada aspek manajemen.
“Tujuan kita sama, tapi yang perlu dievaluasi adalah manajemen konflik dan pelaksanaannya agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya. Can
Editor : Redaksi
