Hadapi Musim Kemarau, Pemkab Jember Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi. Bencana alam kekeringan di wilayah Kabupaten Jember yang memasuki siaga darurat melanda area persawahan.SP/ JBR
Ilustrasi. Bencana alam kekeringan di wilayah Kabupaten Jember yang memasuki siaga darurat melanda area persawahan.SP/ JBR

i

SURABAYAPAGI.com, Jember - Menindaklanjuti prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang potensi kemarau ekstrem yang mencapai puncaknya pada Agustus 2026, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, telah menetapkan status siaga darurat kekeringan menghadapi musim kemarau.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Edy Budi Susilo mengungkap jika selain fokus pada ketersediaan air bersih, BPBD Jember juga memberikan perhatian serius pada ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sehingga pihaknya turut menegaskan telah berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak.

"Mulai akhir April 2026 hingga puncaknya di bulan Agustus diprediksi akan terjadi bencana kekeringan yang cukup panjang dan ekstrem. Oleh karena itu, seluruh komponen di Kabupaten Jember sudah menyatakan siaga," jelasnya, Senin (27/04/2026).

Pihaknya juga telah memberikan imbauan kepada masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan lereng gunung dan perbatasan hutan, agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar agar api tidak merembet dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Selain itu, BPBD juga telah menyiapkan sejumlah langkah konkret, diantaranya dengan menyiapkan posko-posko persiapan untuk memitigasi dampak kekeringan. Meski upaya teknis terus dimaksimalkan, pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para ulama, untuk turut serta memanjatkan doa agar terhindar dari bencana sebagai dampak kemarau.

"Segala ikhtiar telah kami lakukan melalui simulasi dan koordinasi lintas sektor. Namun, kami juga memohon doa dari seluruh masyarakat agar Kabupaten Jember dijauhkan dari segala marabahaya dan bencana kekeringan tahun ini. Amin," katanya. jr-02/dsy

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…