Harian Surabaya Pagi, edisi Kamis di hal 12, turunkan berita berjudul
"Legislator Ingatkan Kepala BGN Jangan Bingungkan Masyarakat" Berita itu bersumber dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini.
Ini sumber kredibel.
Politisi Golkar ini menyoroti pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang mempersilakan kampus memiliki minimal satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yahya meminta BGN tidak menambah beban dunia pendidikan.
"Pertama, saya meminta kepada BGN untuk tidak mewajibkan satu kampus, satu dapur. Persilakan kepada kampus yang mau membangun sesuai kemampuan dan ketersediaan lahan. Sebab untuk membangun satu dapur diperlukan modal sekitar Rp 2 miliar dan ketersediaan lahan yang mencukupi," kata Yahya Zaini kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).
Yahya mengatakan tak semua kampus memiliki keuangan yang mencukupi untuk membangun SPPG. Ia juga menyinggung soal tujuan dari perguruan tinggi.
"Sementara tidak semua kampus punya lahan dan keuangan yang mencukupi. Intinya BGN jangan menambah beban kampus. Kedua, tugas utama kampus adalah melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai tri dharma perguruan tinggi. Sedangkan membangun dapur bukan tugas utama perguruan tinggi," katanya.
Ia pun meminta BGN berfokus meningkatkan kualitas dari SPPG bukan hanya target jumlah yang dicapai. Yahya mengingatkan jangan sampai ada temuan kasus keracunan di sekolah-sekolah.
"Ketiga, saya meminta BGN fokus pada peningkatan kualitas SPPG bukan pada kuantitas. Sekarang sudah ada sekitar 30 ribu dapur SPPG. Itu harus dijaga kualitasnya supaya jangan ada lagi kasus-kasus keracunan yang membuat siswa trauma," ungkapnya.
Ia mengatakan BGN belum konsisten terkait pembukaan dapur baru. Padahal, lanjutnya, beberapa bulan lalu platform pendaftaran SPPG sudah overload.
"Keempat, saya memandang BGN tidak konsisten dengan pembukaan dapur baru. Di satu sisi, BGN sudah beberapa bulan yang menutup portal pendaftaran SPPG yang baru karena sudah overload. Dikatakan BGN pendaftaran sudah mencapai 38 ribu sementara kebutuhannya hanya 33 ribu dapur SPPG," kata Yahya.
"Sementara di sisi yang lain, sekarang membuka kesempatan kepada kampus-kampus untuk membuka dapur SPPG. BGN harus konsisten, jangan membingungkan masyarakat," tambahnya. Pernyataannya saya kutip lengkap, agar tidak ada tudingan pemotongan narasi.
***
Catatan jurnalistik saya menyebut sasaran utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah anak sekolah (PAUD-SMA/pesantren), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, terutama kelompok 3B (Balita, Bumil, Busui).
Program ini ditargetkan untuk meningkatkan kesehatan, menurunkan stunting, dan mendukung kecerdasan anak di seluruh Indonesia, termasuk melibatkan UMKM lokal dalam penyediaan makanan.
Memastikan kebutuhan gizi harian anak dan ibu tercukupi. Tidak menyasar mahasiswa.
Tujuan mulia MBG meningkatkan fokus belajar dan menurunkan tingkat kelaparan pada siswa.
Wajar Presiden Mahasiswa IPB University Abdan Rofi mewakili aspirasi mahasiswa di kampusnya menolak kampus mengelola dapur makan bergizi gratis (MBG).
Abdan mengatakan kampus bukan tempatnya untuk mengelola makanan.
Dia juga menolak anggaran kampus mengelola dapur MBG disamakan dengan laboratorium hidup untuk pengembangan riset dan inovasi. "Instansi pendidikan sebagai lembaga moral dan intelektual bukan untuk proyek tumbal. Tolong pak, jangan terlalu memaksa," kata dia saat dihubungi, Rabu, (6/5/2026).
IPB , saat ini dipilih sebagai salah satu kampus yang ikut mengelola dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Abdan menyampaikan dengan adanya penolakan dari mahasiswa IPB, mereka akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada rektorat. "Kami akan eskalasikan bersama aliansi BEM Se-IPB untuk disampaikan ke rektorat," kata dia.
Terpisah dalam keterangan tertulis, Rektor IPB Alim Setiawan Slamet, mengatakan keterlibatan kampus dalam pembangunan SPPG untuk program MBG memiliki rasional strategis karena menempatkan kampus sebagai knowledge-based solution provider.
***
Ya. Berdasarkan informasi terbaru per April-Mei 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipimpin oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memang sempat disorot publik dan menimbulkan spekulasi. Sorotan yang memicu diskusi mengenai potensi kebingungan di masyarakat.
Hingga anggota MBG Watch, Galau D Muhammad, mengkritik penganugerahan Bintang Jasa Utama kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Penghargaan itu diserahkan Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat, 14 Februari 2026.
Menurut Galau, penghargaan itu semestinya diberikan atas dasar dedikasi dan darma bakti luar biasa bagi bangsa dan negara. Namun, ia mempertanyakan kelayakan penghargaan tersebut mengingat program makan bergizi gratis yang dijalankan BGN belum genap dua tahun dan terdapat banyak masalah dalam pelaksanaannya.
Persoalan integritas lembaga juga menjadi perhatian serius komisi yang membidangi kesehatan tersebut. Maka itu, legislator Yahya meminta adanya klarifikasi tegas mengenai desas-desus praktik transaksi ilegal dalam penentuan lokasi titik dapur yang beredar di tengah masyarakat.
"Sementara di sisi yang lain, sekarang membuka kesempatan kepada kampus-kampus untuk membuka dapur SPPG. BGN harus konsisten, jangan membingungkan masyarakat," tambahnya.
Yahya menegaskan pentingnya penertiban internal untuk menjaga kredibilitas program pemenuhan gizi nasional. Ia mengklaim telah menerima laporan mengenai oknum yang menawarkan jatah titik dapur dengan imbalan uang dalam jumlah besar. Meski mendapat kritik dari banyak pihak,
Kepala BGN Dadan Hindayana terus mendorong perguruan tinggi untuk mengambil peluang dalam penyediaan gizi nasional. Ia menyarankan agar kebutuhan pasokan dapur tersebut dikelola secara mandiri oleh pihak kampus. Siapa yang binggung Pak Yahya. Anda, Kepala BGN Dadan Hindayana, BEM IPB atau MBG Watch. ([email protected])
Editor : Redaksi
