Dinkes: 60 SPPG di Tulungagung Belum Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Tulungagung, Mamik Hidayah. SP/TLG
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Tulungagung, Mamik Hidayah. SP/TLG

i

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulungagung mencatat sebanyak 60 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya masih belum mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan. Dan dari 129 SPPG yang beroperasi baru 69 yang telah memiliki SLHS dari dinkes.

Bahkan 30 di antaranya sama sekali belum mengajukan permohonan. Sehingga, pihaknya saat ini masih melakukan proses verifikasi pengajuan SLHS dari 30 SPPG tersebut. Padahal, masing-masing SPPG atau dapur wajib melengkapi seluruh berkas yang dipersyaratkan. Jika belum lengkap pihaknya proaktif memberikan informasi kepada pemohon agar dilakukan proses perbaikan.

"Sudah masuk di OSS ada sekitar 30 yang nunggu kita verifikasi administrasi. Nanti jika sudah lengkap akan ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan. Sebetulnya kalau lengkap semua, proses SLHS itu butuh waktu sekitar 10 hari. Tapi yang bikin lama itu terkadang proses perbaikan administrasi dari SPPG," kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Tulungagung, Mamik Hidayah, Selasa (04/08/2026)

Sementara itu dalam verifikasi di lapangan, ada beberapa penilaian yang harus terpenuhi, meliputi higiene dan sanitasi, seperti kondisi bangunan, penggunaan peralatan yang memenuhi standar, pemisahan area bersih dan kotor, hingga fasilitas cuci tangan. Oleh karenanya, sertifikasi tersebut dinilai penting karena merupakan instrumen standar agar bisa menjalankan kegiatan penyediaan makanan olahan dengan aman. "Tentu harus dibarengi dengan menjalankan SOP dengan baik," imbuhnya.

Sementara itu disinggung terkait beberapa kejadian keracunan massal MBG, pihaknya menyebut hal tersebut terjadi karena SPPG tidak menjalankan SOP dengan benar. "Jadi ada SOP yang tidak diterapkan. Kebetulan SPPG yang mengalami persoalan keracunan itu mayoritas belum SLHS," kata Mamik. tl-01/dsy

Berita Terbaru

Keren! Kota Mojokerto Sabet Juara 1 Kota Cerdas 2026 

Keren! Kota Mojokerto Sabet Juara 1 Kota Cerdas 2026 

Jumat, 20 Nov 2026 08:04 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:04 WIB

SURABAYA PAGI.com, Mojokerto - Implementasi kota cerdas (Smart City) di Kota Mojokerto menunjukkan hasil nyata melalui inovasi digital yang berdampak pada…

Rupiah Melemah ke 18.245 per Dolar AS

Rupiah Melemah ke 18.245 per Dolar AS

Jumat, 20 Nov 2026 07:45 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:45 WIB

SURABAYAPAGI.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi turun tipis pada perdagangan Kamis, (19/11/2026). Hal ini seiring harapan…

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita

Jumat, 20 Nov 2026 07:42 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:42 WIB

SURABAYAPAGI.com - Perjuangan panjang lintas kota, begadang di lobi hotel hingga subuh, hingga waktu istirahat yang hanya tersisa satu setengah jam akhirnya…

Bea Cukai Amankan 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal

Bea Cukai Amankan 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal

Jumat, 20 Nov 2026 07:40 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:40 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap Bea Cukai telah mengamankan 1,7 miliar batang rokok ilegal sepanjang tahun berjalan 2026 sebagai…

Harga Jagung Petani Rp 6.400 per Kg, Amran: Itu Minimal

Harga Jagung Petani Rp 6.400 per Kg, Amran: Itu Minimal

Jumat, 20 Nov 2026 07:38 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:38 WIB

SURABAYAPAGI.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga serapan jagung petani tidak wajib Rp 6.400 per kilogram (kg).…

Elon Musk Akui Bodoh Gelontorkan Rp 9 T untuk Partai Republik

Elon Musk Akui Bodoh Gelontorkan Rp 9 T untuk Partai Republik

Jumat, 20 Nov 2026 07:36 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Washington - Miliarder Elon Musk mengaku merasa bodoh telah menghabiskan hampir 500 juta dollar AS atau sekitar Rp 9 triliun untuk mendukung…