SURABAYA PAGI, Sumenep - Camat Giligenting Abul Hasan S, Sos, mengatakan dirinya sangat prihatin terhadap warga kepulauan khususnya di Kecamatan Giligenting, sebab jika kemarau tiba warga kepulauan itu kekurangan air tawar dan untuk memenuhi kebutuhan air tawar tersebut pemerintah Kabupaten Sumenep telah menganggarkan pembelian mesin pengolah air melalui Gapoktan disana katanya kepada surabaya pagi, Senin (19/10).
Menurutnya, teknologi pengolahan air garam menjadi tawar itu menggunakan dana APBD kabupaten sumenep dengan nilai 700 juta, dan ini telah berhasil dilakukan, bahkan untuk pengolahan mesin air tawar menjadi air bersih itu masih membutuhkan dana tambahan.
Baca juga: Perubahan APBD 2026 Fokus Kebutuhan Prioritas
Jadi kata Camat, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menganggarkan kembali melalui DAK tahun 2020 dengan nilai 500 juta.“Jadi totalnya 1,2 Miliar, dan sekarang sudah dikerjakan tinggal pemasangan pipa ke laut” tegasnya.
Dikatakan pak Camat, untuk proses pengolahan air bersih menjadi air minum ini belum terealisasi, “Mungkin nanti pada tahun 2021 dengan penambahan anggaran yang sudah dianggarkan melalui dana APBD kabupaten tersebut” katanya.
Bahkan, antusias masyarakat sangat apresiatif akan adanya mesin pengeloh air dengan senang hati mereka menghibahkan tanahnya sekitar 2 hektar kepada pemerintah sebagai tempat Mesin pengolah air tersebut.
Baca juga: Madura Night Vaganza 2026 Jadi Etalase Program dan Inovasi Pembangunan Sumenep
"Di Desa Kalianyar ada orang yang sampai merelakan tanahnya kurang lebih 2 Hektar, kalau mesin pengolah air itu berhasil dan ternyata sudah diuji dan berhasil air laut menjadi tawar, makanya sampai merelakan tanahnya dan dihibahkan kepada pemerintah" jelasnya.
Pihak kecamatan bersama Forpimka sudah mengunjungi tanah tersebut dan layak sebagai percontohan, sebab tanah seluas 2 hektar di Desa Kalianyar itu bisa ditanami padi, jika nanti mesin pengolah air itu berhasil.
Baca juga: Bupati Sumenep Perhatikan Nasib Petani Tembakau, BPP 2026 Diminta Jadi Acuan Harga
"Pemilik tanah itu kerja di Jakarta, namun kalau pemerintah berkenan tanah itu akan di hibahkan, kata pemilik tanah sebagai percontohan ke desa yang lain" pungkasnya. Ar
Editor : Mariana Setiawati