SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pengentasan kemiskinan di Indonesia sampai era Jokowi, adalah melanjutkan berbagai program pemerintah yang sudah berjalan terkait penurunan beban pengeluaran masyarakat. Program itu antara lain melalui program bantuan sosial seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Bantuan Pangan (Program Beras Sejahtera/Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIP-K). Selain beberapa program yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan akses lapangan kerja, program padat karya tunai (cash for work), serta peningkatan kompetensi pekerja melalui pelatihan.
Baca juga: Ramadhan, Puasa, Mohon Ampunan Hingga Bikin Event
Dan alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp496,8 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan TA 2023 yang sebesar Rp476 triliun. Alokasi ini masih ditambah dari dana Transfer Ke Daerah (TKD), khususnya untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp133,76 triliun, Dana Desa sebesar Rp71 triliun, serta Insentif Fiskal sekitar Rp8 triliun yang meliputi alokasi untuk penurunan prevalensi stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, dan BLT.
Ini menunjukkan perhatian pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangat besar. Pertanyaannya mengapa masalah kemiskinan masih tinggi? Dimana permasalahannya?
***
Pertanyaannya apakah berbagai kebijakan, program dan alokasi anggaran yang telah berjalan selama ini berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia?
Menurut situs DJPB Kemenkeu djpb.kemenkeu.go.id, secara nasional terjadi penurunan tingkat kemiskinan sejak terjadinya pandemi Covid-19 tahun 2020 - 2023 menjadi sebesar 9,36%. Tetapi tidak signifikan. Secara kumulatif, tren tingkat kemiskinan hanya turun sekitar 0,42�ri data 2020 sebesar 9,78%. Yang menarik, tren tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih fluktuatif. Bahkan untuk 2023, terjadi kenaikan sebesar 8,70% dibandingkan 2022 yang sebesar 8,68%. Malahan di Kabupaten Sinjai, tren tingkat kemiskinan terus menurun sampai dengan 2023. Di samping itu, secara kewilayahan untuk tingkat nasional komposisi penduduk miskin di wilayah pedesaan lebih tinggi dibanding penduduk miskin di wilayah perkotaan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret 2023, kemiskinan di perdesaan mencapai 12,22% (14,34 juta orang) dan di perkotaan mencapai 7,29% (11,82 juta orang).
Dari data di atas, realisasi ini masih di bawah target nasional. Ada apa alokasi anggaran dalam APBN terus meningkat setiap tahun, tapi jumlah kemiskinan tak kunjung turun? Benarkah pengentasan kemiskinan suatu proyek yang dinantikan setiap rezim?.
***
Menurut data yang saya gali, ada masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan.
Ada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan. Selain tingkat
kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relatif kecil dibanding negara sedang berkembang.
Dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relatif tinggi.
Disinyalir ada kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan sosial.
Sedikitnya terdapat 3 (tiga) permasalahan dalam pengentasan kemiskinan yaitu Lemahnya instusi pengelola program pengentasan kemiskinan, Kebijakan penggunaan data basis keluarga miskin, data ini belum secara operasional dipergunakan sebagai intervensi program pengentasan kemiskinan. Selain belum ada mekanisme dan sistem pencatatan .
Pertanyannya, mengapa dana triliun belum efektif mengentas kemiskinan?
Menurut David J. Lawless dalam Gibson, Invancevich dan Donnelly, “Efektivitas adalah pencampaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama.
Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah
dikeluarkan”.
Memakai tolok ukur ini, pertanyaannya ada tujuan dan sasaran yang telah disepakati usaha bersama belum direalisasikan?.
Menurut sebuah penelitian ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengentasan kemiskinan dari Kementerian sosial. Terutama dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi structure, system, strategy, style, staff, skills dan shared values.
Hal ini sesuai dengan elemen yang terkandung dalam model 7S Mckinsey yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Hasil analisis mengungkapkan bahwa belum sesuainya struktur kelembagaan, masih lemahnya peraturan perundangan-undangan terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, proses bisnis telah berjalan dengan baik.
Baca juga: Imlek di China, Mudik Terbalik, Fenomena Global
Dan pemanfaatan teknologi informasi dalam membangun sistem pengawasan. Disarankan, peningkatan penguatan perencanaan pemenuhan kebutuhan APIP. Ini untuk terpenuhi, baik dari segi jumlah maupun kompetensi serta gaya kepemimpinan pimpinan tertinggi.
Apakah sangat partisipatif dan demokratis untuk mendukung pengembangan budaya kerja yang telah ada dalam rangka meningkatkan efektivitas kementerian itu. Terutama dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
***
Sebuah literatur menulis, pemikiran mengenai kemiskinan. Pemikiran mengenai kemiskinan telah berubah sejalan dengan berjalannya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Britha Mikelsen, 2003). Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh orang miskin tersebut, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijanto Soegijoko, 1997).
Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya).
Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan.
Satu hal lagi, penyebab timbulnya kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk miskin. Penyebab dari dalam diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu tersebut. Sedangkan penyebab dari luar adalah keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan.
Nah kini ada badan baru, bernama badan percepatan pengentasan kemiskinan. Badan ini akan mempelajari dan mengikuti semua program perlindungan sosial, semua program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan. Ini penjelasan Presiden Prabowo.
Budiman Sudjatmiko, eks aktivis 1998 berjanji akan menyelamatkan berbagai pihak dari ancaman kemiskinan. Salah satunya kelas menengah Indonesia yang belakangan ini sedang disorot rawan terjun ke jurang kemiskinan.
Sebagai badan percepatan pengentasan kemiskinan, ia menyatakan instansinya bukan cuma diminta untuk menaikkan kelas masyarakat yang sudah miskin, namun juga harus menjaga masyarakat yang rentan miskin tidak terjun ke jurang kemiskinan.
Eks aktivis 1998 ini mengungkapkan beberapa contoh kelompok masyarakat yang rentan jatuh miskin. Misalnya saja, para korban PHK ataupun korban bencana.
"Orang yang terancam miskin harus diselamatkan. Siapa yang terancam miskin? Ya mungkin pekerja-pekerja pabrik yang melakukan mekanisasi, digitalisasi, robotisasi ter-PHK. Atau mereka menjadi korban bencana alam, atau ya akibat-akibat mekanisasi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut, segala macam," beber Budiman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).
Baca juga: Guru Madrasah Demo, Kesejahteraan Guru Belum Rampung
Budiman mengungkapkan kelas menengah juga menjadi salah satu kelompok yang rentan terjun ke jurang kemiskinan. Mantan anggota DPR itu menekankan masalah ini akan menjadi perhatian utama Badan Pengentasan Kemiskinan.
"Atau juga kelas menengah yang barangkali juga mengalami persoalan-persoalan karena disrupsi teknologi, yang berdampak sosial, itu juga menjadi perhatian dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan," tegas Budiman.
"Selain yang memang hidup dalam garis kemiskinan selama ini, tapi mereka yang terancam miskin juga harus diselamatkan," katanya.
***
Pertanyaannya akankah badan pengentasan kemiskinan yang dipimpin eks politisi PDIP efektif mengentas kemiskinan yang sudah ada sekaligus menyanggah kelas menengah yang akan jatuh miskin?
Steers (1985) mengungkapkan terdapat 5 (lima) faktor dari structure yang mempengaruhi efektivitas organisasi, yakni: (1) sentralisasi/desentralisasi, (2) spesialisasi fungsi, (3) formalisasi, (4) rentang kendali, (5) ukuran organisasi dan unit kerja.
Sterss dalam Tangkilisan (2005) menambahkan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu: 1. Produktivitas. 2. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas. 3. Kepuasan kerja. 4. Kemampuan berlaba.
Dari tolok ukur ini, akal sehat saya bilang mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.
Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang kepala produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.
Apalagi tingkat efektivitas organisasi baru dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.
Dan jika usaha yang dilakukan Kepala Badan baru ini tidak tepat, dapat menyebabkan tujuan mengentas kemiskinan yang signifikan dengan dana yang digelontorkan tidak tercapai . Ini artinya kepemimpinan eks aktivis 1998 Budiman Sujatmoko, tidak efektif. (radityakhadaffi@gmail.com)
Editor : Moch Ilham