SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – DPRD Surabaya menyayangkan tidak adanya alokasi anggaran pemasangan CCTV kampung dalam APBD 2024. Padahal, instrumen ini terbukti penting dalam membantu pengawasan dan pencegahan tindak kriminalitas, termasuk curanmor, yang belakangan marak terjadi di wilayah perkampungan.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, mengatakan, pihaknya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) agar bisa mengalokasikan kebutuhan CCTV melalui Dana Kelurahan (Dakel).
Baca juga: Ketua Komisi A DPRD Surabaya Sayangkan Hilangnya Rumah Radio Bung Tomo
“Kami berharap Pemkot memasukkan anggaran CCTV melalui Dana Kelurahan, karena banyak RT dan RW yang membutuhkan itu demi keamanan lingkungan,” ujar Bahtiyar.
Ia menjelaskan, anggaran Dana Kelurahan saat ini berkisar antara Rp 500-600 miliar, atau sekitar 5 persen dari total APBD. Menurutnya, anggaran sebesar itu bisa dialokasikan untuk pengadaan CCTV secara bertahap di titik-titik rawan.
Baca juga: Ketua Komisi A Beri Cacatan Satu Tahun Kepemimpinan Eri-Armuji
“Selama ini CCTV jadi salah satu alat bantu yang efektif untuk keamanan, jadi seharusnya jangan dihilangkan begitu saja. Kalau tidak bisa dari pos APBD langsung, ya lewat Dakel,” tambahnya.
Bahtiyar juga menekankan pentingnya membangun sistem keamanan berbasis komunitas. Menurutnya, CCTV hanya alat, tapi peran masyarakat dalam menjaga keamanan tetap krusial. Ia juga menyarankan agar pemeliharaan dan kontrol penggunaan CCTV diserahkan ke warga setempat.
Baca juga: Peringati HARJASDA 167 Kelurahan Sepanjang Sabet Layanan Publik Terbaik
“Kalau sudah terpasang, pemanfaatannya harus terus dimonitor. Jangan hanya pasang terus dibiarkan. RT, RW, dan warga harus ikut bertanggung jawab menjaga,” jelasnya.
Dengan dukungan CCTV dan ronda kampung yang aktif, Bahtiar yakin Surabaya bisa memperkuat sistem keamanan lingkungan yang mandiri. “Keamanan tidak bisa hanya ditangani oleh polisi atau pemerintah saja. Harus jadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. Alq
Editor : Moch Ilham