SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kenaikan pangkat istimewa kepada dua purnawirawan, yakni Komjen Ahmad Dofiri dan Letjen TNI Djamari Chaniago. Keduanya mendapat kenaikan pangkat istimewa jenderal kehormatan (HOR).
itu dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto usai melantik Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) , Djamari Chaniago.
Baca juga: Atlet Berprestasi, Bonus dan Jaminan Hari Tuanya
Djamari merupakan pria kelahiran 8 April 1949 sehingga kini berusia 76 tahun. Ia lahir dan besar di Padang, Sumatera Barat. Data yang saya gali dari berbagai sumber hingga hari Kamis (18/9) menteri tertua di Kabinet Merah Putih saat ini adalah Djamari Chaniago. Sebelum dilantik, CNN Indonesia
https:https://www.cnnindonesia.com, 21 Oct 2024,menulis menteri tertua, adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjadi menteri tertua di Kabinet Merah Putih. Sjafrie lahir di Ujungpandang atau Makassar pada 30 Oktober 1952. Maka, tahun 2024 usianya 72 tahun.
***
Dari beberapa sumber, diperoleh data bahwa Djamari Chaniago, adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) angkatan 1971. Setelah lulus dari Akabri, karier Djamari dalam dunia kemiliteran semakin pesat.
Beberapa jabatan strategis pernah ia duduki, mulai dari Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) selama 1998-1999. Kemudian, ia juga pernah menjabat Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 1999-2000.
Pada 2000-2004, Djamari naik jabatan dan dipercaya sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI. Tak hanya itu, Djamari tercatat pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat pada 1997-1998.
Kini saat menyandang status purnawirawan, ia dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, menggantikan Budi Gunawan (66) yaitu lahir 11 Desember 1959.
Prabowo berpesan kepada Djamari, agar memperbaiki bangsa meskipun usia tak lagi muda, dan manfaatkan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara.
***
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Menteri Koordinator atau yang disebut Menko Polhukam.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dibentuk pada tanggal 29 Maret 1978 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978. Dikutip dari akun Kemenko Polkam R.I. https://polkam.go.id, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ditetapkan bersamaan dengan pembentukan Kabinet Pembangunan III, nomenklatur awal jabatan Menko Polkam adalah Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Lahirnya Kemenko Polkam dilatarbelakangi terganggunya stabilitas politik dan keamanan pada pertengahan dekade 1970-an. Antara lain meletusnya peristiwa Malari hingga memanasnya kondisi Timor Timur. Berdirinya Kemenko Polkam pun menjadi harapan baru terciptanya stabilitas politik dan keamanan di Indonesia.
Pengumuman dibentuknya Kemenko Polkam dilakukan langsung Presiden Soeharto pada Rabu, 29 Maret 1978, hari yang sama dengan terbitnya Kepres 59/M Tahun 1978. Prosesi pengumuman dilakukan Presiden Soeharto di Istana Negara dengan membacakan naskah pidato berjudul “Penjelasan dan Pengumuman tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III”.
Melalui pidato tersebut, diumumkan pula nama Maraden Panggabean sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pertama. Maraden Panggabean Bersama menteri-menteri lain di Kabinet Pembangunan III dilantik dua hari setelahnya, yaitu pada Jumat, 31 Maret 1978 di Istana Merdeka.
Dalam perkembangan dinamika kenegaraan, Kemenko Polkam beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur.
– Kementerian Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (1978-2000)
– Kementerian Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan (2000-2001)
– Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (2001-2004)
– Kementeria an Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan KKementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2004-2024) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (2024-sekarang)
Hingga pemerintahan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Hingga September 2025 ini, jabatan Menko Polkam sudah terisi 18 kali oleh 16 figur berbeda,
Hingga pemerintahan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, jabatan Menko Polkam sudah terisi 18 kali oleh 16 figur berbeda, yaitu:
Maraden Panggabean (Menko Polkam 1978-1983)
Surono Reksodimedjo (Menko Polkam 1983-1988)
Sudomo (Menko Polkam 1988-1993)
Soesilo Soedarman (Menko Polkam 1993-1997)
Feisal Tanjung (Menko Polkam 1998-1999)
Wiranto (Menko Polkam 1999-2000)
Soerjadi Soedirdja (Menko Polkam 2000)
Soesilo Bambang Yudhoyono (Menko Polsoskam 2000)
Baca juga: MBG, Siapa yang Berani Kritik
Agum Gumelar (Menko Polsoskam 2001)
Soesilo Bambang Yudhoyono (Menko Polkam 2001-2004)
Widodo AS (Menko Polhukam 2004-2009)
Djoko Suyanto (Menko Polhukam 2009-2014)
Tedjo Edhy Purdijatno (Menko Polhukam 2014)
Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Polhukam 2015-2016)
Wiranto (Menko Polhukam 2016-2019)
Mahfud MD (Menko Polhukam 2019-2024)
Hadi Tjahjanto (Menko Polhukam 2024)
Budi Gunawan (Menko Polkam 2024-awal September 2025)
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Djamari Chaniago (17 September 2025---)
***
Tugas Menko Polhukam, mengoordinasikan beberapa instansi di Indonesia. Berikut rinciannya.
Kementerian Dalam Negeri;
Baca juga: Menukil Gaya Kepemimpinan Otoriter Soeharto
Kementerian Luar Negeri;
Kementerian Pertahanan;
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Kementerian Komunikasi dan Informatika;
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Kejaksaan Agung;
Tentara Nasional Indonesia;
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
Instansi lain yang dianggap perlu
Salah satu tugas utama Menko Polkam adalah koordinasi kebijakan politik nasional.
Menko Polkam bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan yang berkaitan dengan proses politik dalam negeri, seperti pemilihan umum, hubungan partai politik, serta pemantauan dan pengawasan terhadap kebebasan berpendapat
Kini, Djamari Chaniago tercatat di kabinet Presidtotal 49 menteri di Kabinet Merah Putih.
Jumlah itu terdiri dari 42 menteri teknis dan tujuh menteri koordinator.
Djamari, dibawah komando Presiden Prabowo Subianto yang ingin meninggalkan nama baik di usianya yang telah menginjak usia 73 tahun lebih muda dari umur Djamari.
Sebagai Presiden, Prabowo akan melaksanakan tugas sebaik mungkin. Dia menegaskan tekadnya untuk menegakkan keadilan dan melawan segala bentuk korupsi tanpa pandang bulu.
"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu," kata Prabowo dalam pidatonya di acara Kongres IV Tunas Indonesia Raya (Tidar), Jakarta, Sabtu (16/5)
Prabowo berpesan ke Djamari, agar sama-sama memperbaiki bangsa meskipun usianya tak lagi muda. (radityakhadaffi@gmail.com)
Editor : Moch Ilham