Nasdem, PDI-P Perkeruh Suasana

Senin, 11 Sep 2017 14:10 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Partai Nasdem menolak usul politisi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat untuk membekukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Nasdem, usul tersebut dapat memperkeruh hubungan antara Pansus Angket di Dewan Perwakilan Rakyat dan KPK. KPK menolak hadir memenuhi undangan pansus dan bahkan mendukung pengajuan uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan konstitusional DPR. "Di sisi lain terdapat sikap anggota Pansus yang membuat pernyataan ingin membekukan KPK sehingga masyarakat menilai terjadi konflik antara DPR dan KPK," kata Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte dalam jumpa pers di kantor DPP Nasdem, Jakarta, Senin (11/9/2017). Johnny berharap, kedepannya proses yang berjalan di Pansus Angket KPK dapat lebih solutif dan konstruktif. Daripada membekukan, Nasdem mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurut Nasdem, ada sejumlah hal yang harus diperbaiki, mulai dari perbaikan sumber daya manusia, serta penambahan kewenangan agar KPK bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Usulan ini nantinya akan disampaikan untuk masuk dalam rekomendasi akhir pansus. "Agar demi kepastian hukum, KPK juga dapat mengevaluasi perkara-perkara yang telah dididik namun tidak cukup bukti secara hukum," kata Johnny. Anggota Pansus Angket KPK dari fraksi PDI-P Henry Yosodiningrat sebelumnya mengatakan, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama. "Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henry seperti dikutip Harian Kompas. Belakangan, setelah protes muncul, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meralat pernyataan anggotanya itu.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Dinilai Lakukan Kebohongan Publik, Pedagang Pasar Bakal Laporkan Kuasa Hukum Pemkot Madiun

Jumat, 24 Jul 2026 21:32 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Paguyuban Pedagang Pasar Seluruh Kota Madiun (P3SKM) menilai keterangan kuasa hukum Pemerintah Kota Madiun, Ika Puspitaria, dalam p…

Sidang Maidi, Rofieq Minta Rochim Hapus Video Yang Berjudul "Menguak Siapa Raja Proyek di Kota Madiun"

Jumat, 24 Jul 2026 21:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan bukti percakapan WhatsApp antara antara terdakwa Rochim R…

Tuan Rumah Adu Wani Wali Kota Cup 2026, IBCA BFC MMA Kota Madiun Turunkan 35 Atlet Bidik Juara Umum

Jumat, 24 Jul 2026 21:25 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – IBCA BFC MMA Kota Madiun menurunkan 35 atlet untuk memburu gelar juara umum pada ajang Adu Wani Wali Kota Cup 2026. Kejuaraan MMA p…

Rampungkan Pemeriksaan Saksi, Kejaksaan Mulai Hitung Kerugian Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo

Jumat, 24 Jul 2026 21:22 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo tancap gas untuk merampungkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penentuan dan…

Hakim Minta Sujarno Jadi Tersangka di Sidang Korupsi Tanah Kas Desa Jenangan Ponorogo

Jumat, 24 Jul 2026 21:10 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mendesak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ponorogo untuk…

Dukung Transisi Energi Nasional, PLN UIT JBM Hadirkan Program TJSL Produksi RDF Biomassa

Jumat, 24 Jul 2026 18:28 WIB

SurabayaPagi, Banyuwangi – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung p…