Kadis Perikanan Ngotot PTUN-kan Bupati

Selasa, 12 Sep 2017 23:24 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik - Ancaman Kepala Dinas Perikanan Gresik, Langu Pindingara, untuk menggugat Bupati Gresik Sambari Halim Radianto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), rupanya tak main-main. Orang nomor satu di lingkungan Dinas Perikanan Gresik ini, bahkan sudah tak sabar lagi, ingin segera mendaftarkan gugatannya di PTUN. "Pokoknya tidak ada kompromi. Tetap saya gugat di PTUN. Tinggal menunggu Perbup dan Perdanya turun, setelah itu langsung saya ajukan permohonan gugatan," ujar Langu Pindingara kepada wartawan, Selasa (12/9). Menurut Langu, gugatannya ke PTUN tersebut, bukan persoalan mencari menang atau kalah. Biarlah pihak pengadilan yang memberikan putusannya. Namun, langkah ini dia tempuh agar kedepannya, dalam penyusunan anggaran tidak didominasi kebijakan yang tak pro rakyat. Terlebih, perubahan anggaran keuangan (PAK) merupakan perintah peraturan pemerintah. "Kebijakan itu, bukan peraturan sehingga patut untuk digugat, karena menciderai peraturan tentang pengelolaan keuangan," kata Langu. Dikatakannya, Bupati Sambari mengeluarkan kebijakan larangan melakukan penggeseran anggaran dalam Perubahan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2017. Karena kebijakannya itu, mengakibatkan anggaran yang diusulkan dalam P-APBD tersebut banyak yang hilang. Bercermin dari kebijakan orang nomor satu di lingkungan Pemkab Gresik ini, sepertinya belum paham mengenai PAK. Dimana PAK dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. Seperti Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP No.58 tahun 2005, tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri tahun 2011 tentang penyusunan APBD dan PAK-nya "Diaturan ini diatur mengenai pengalihan anggaran antar rekening. Bukan atas kebijakan," tegas Langu. Lantas, apa pasal membuat Langu memutuskan untuk menggugat Bupati Gresik ini? Bermula dari adanya usulan anggaran biaya sewa angkut kapal bantuan nelayan senilai Rp 547 juta dalam PAK. Namun usulan ini mendadak hilang saat diketok palu pengesahan P-APBD 2017. Karena anggaran yang bersifat insidentil dan emergency ini hilang dalam PAK, Langu lalu menilai ini korban kebijakan. Karena PAK ini didominasi kebijakan bupati, bukan atas perintah peraturan. Mis

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Takmir Masjid At-Taqwa di Desa Bayubang Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur, dibuat murka oleh pelayanan PLN, lantaran…

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai langkah kongkrit dalam komitmen menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk efesiensi energi, Pemkab Lamongan telah…

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

SURABAYA PAGI, Malang - BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan fitur antrean online pada Layanan Tanpa Kontak Fisik atau Lapak Asik mulai 1 April 2026 guna …

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Dugaan pencaplokan wilayah laut kembali mencuat di pesisir Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kawasan yang b…

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa T…