Suap Fee Proyek seperti Walikota Batu Eddy Rumpoko

'FEE' KEPALA DAERAH

Kamis, 21 Sep 2017 23:46 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Terungkapnya kasus suap dengan modus fee proyek 10 persen yang diduga dilakukan Walikota Batu non-aktif Eddy Rumpoko, dinilai menjadi fenomena gunung es. Hal serupa ditengarai juga terjadi di setiap Pemkab/Pemkot di Jawa Timur. Terlebih lagi daerah bersangkutan memiliki kemampuan APBD cukup besar dengan proyek-proyek yang nilainya fantastis pula. Meski pengadaan barang dan jasa melalui sistem online atau LPSE, namun faktanya masih ada celah untuk korupsi dan meminta fee. Laporan : Ibnu F Wibowo – Riko Abdiono, Editor : Ali Mahfud Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya Jamhadi tak menampik adanya praktik fee proyek. Menurutnya, seharusnya setiap pembelanjaan yang menggunakan APBD atau APBN dilakukan sesuai tata cara yang telah diatur. Apabila semua sudah berjalan semestinya, menurut Jamhadi, barang dan jasa yang dibelanjakan bisa sesuai dengan yang diharapkan. “Kalau sudah sesuai Keppres ataupun perundangan lain yang berlaku, maka spec jasa dan barang atau bahkan fisik bangunan bisa sesuai. Baik secara biaya, mutu, dan waktu pelaksanaannya,” ujar Jamhadi kepada Surabaya Pagi, Kamis (21/9/2017). Pria yang juga merupakan staf ahli Kadin Jatim ini menambahkan sistem lelang melalui LPSE sebenarnya sudah bagus secara teori. Karena, sistem tersebut meminimalisir interaksi antara penyedia dengan pengguna jasa, atau antara pejabat pemerintahan dengan kontraktor. Sehingga, diharapkan tidak ada permintaan fee. “Sebab, melalui LPSE antara pengguna dan penyedia jasa sudah tidak perlu ketemuan. Lebih baik lagi, kalau dilengkapi dengan e-Catalog,” tambahnya. Hal sama diungkapkan Ketua DPD Ikatan Akuntan Indonesia(IAI) Jawa Timur Tjiptohadi Sawarjuwono. Ia bahkan menyebut seringkali kepala daerah yang nakal merekayasa laporan penggunaan anggaran yang telah digunakan. Rekayasa tersebut, menurutnya untuk menutupi penggunaan-penggunaan yang tidak terencana, seperti fee yang masuk ke dalam kantong-kantong pribadi mereka. “Seringkali saya mendengar tentang, yang kalau dalam bahasa saya ‘menjahit’ laporan. Saya juga sudah imbau kepada seluruh jajaran akuntan di IAI untuk menghindari praktik-praktik seperti itu. Tapi kan ya itu kembali ke personalnya sendiri. Kalau saya sendiri diminta untuk penelitian dengan dana 10 persen untuk dipotong dan dilaporkannya 100 persen. Biasanya, ini terjadi sudah sejak studi awal untuk pengadaan (tahap perencanaan, red),” beber Tjiptohadi dihubungi terpisah. Praktik rekayasa tersebut, menurut Tjiptohadi, terjadi bukan tanpa kritik dari jajaran pemerintahan yang ada di daerah-daerah tersebut. “Tetapi, ini yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Karena bupatinya terlalu berkuasa. Bahkan, kadang, Wakil Bupatinya ini tidak dihiraukan dalam proses pemerintahan,” tambahnya. Sehingga, menurut pria yang juga Guru Besar di Universitas Airlangga tersebut, pengawasan internal sangat dibutuhkan untuk menangkal agar kejadian yang sama tidak terus berulang. Inspektorat, seharusnya menjadi garda terdepan untuk mengawasi setiap proses penggunaan anggaran yang ada di daerah. “Jangan Inspektorat ini dijadikan tempat orang-orang buangan, yang dikotakkan. Tetapi, mereka ini internal auditor. Harus berisikan orang-orang yang kompeten. Karena, pengawasannya bukan hanya dari laporan saja. Pengadaan dan perencanaannya harus dipantau juga. Karena disitu celah-celahnya,” tegasnya. Proyek Fantastis Seperti diberitakan, Walikota Batu Eddy Rumpoko bersama anak buahnya, Edi Setyawan, dan Direktur PT Dailbana Prima Filipus Djap, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (16/9/2017). Eddy diduga menerima suap dari Filipus Djap sebesar Rp 500 juta. Sebanyak Rp 300 dari suap itu digunakan Eddy untuk melunasi mobil Alphard miliknya. Suap itu terkait dengan proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar, yang dimenangkan PT Dailbana Prima. Lalu, bagaimana dengan daerah lain? Kota Surabaya memiliki APBD cukup besar tahun ini, yakni Rp 8 Triliun. Tahun ini terjadi peningkatan anggaran belanja, diantaranya adanya hibah ke Polda Jatim sebesar Rp 109 miliar sebagai kompensasi aset kepolisian untuk frontage road di Jalan Ahmad Yani. Belanja lainnya, pengadaan tanah untuk sarana publik di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah. Nilai sebelumnya dianggarkan sekitar Rp 25 miliar naik menjadi Rp 235 miliar pada APBD Perubahan. Dengan kenaikan itu, anggaran di dinas yang semula Rp120 miliar naik menjadi Rp 349 miliar. Yang menarik, Pemkot Surabaya memiliki rencana besar untuk pengadaan Trem karena pemerintah pusat menolak memberi anggaran. Trem akan dibiayai APBD, padahal dana yang dibutuhkan sangat besar di kisaran Rp 3,8 Triliun. Sedang kemampuan APBD Surabaya hanya Rp 8 triliun. Namun, proyek ini belum masuk tahun ini. Hal sama juga terjadi di Sidoarjo dan Gresik. Bupati Sidoarjo Saiful Illah, misalnya, ngotot akan membangun proyek gedung terpadu 17 lantai yang di estimasi dengan anggaran Rp 800 miliar dari APBD, padahal sudah ditolak DPRD Sidoarjo dan Gubernur Jatim. Pada saat pengajuan APBD 2017 maupun PAK, proyek tersebut ditolak mentah-mentah oleh DPRD. Namun, Pemkab Sidoarjo tetap akan mengajukan lagi pada pembahasan R-APBD 2018. Alasan Pemkab, pihaknya mendapat surat rekomendasi izin pembangunan gedung 17 lantai tersebut dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sedang Bupati Gresik Sambari Halim memiliki proyek pembangunan Stadion Gelora Joko Samudro yang didanai APBD Gresik hingga Rp 579,1 Miliar. Meski gedung sudah berdiri, tapi hingga kini belum juga fungsional. Malah Bupati meminta tambahan anggaran lagi, untuk meneruskan Stadion tersebut. Belum tuntas proyek ini, Bupati Sambari bikin proyek baru berupa revitalisasi Alun-alun dengan nilai anggaran Rp 15 miliar lebih. Modal Politik Sementara itu, pakar manajemen Universitas Airlangga Badri Munir Sukoco memandang bahwa biaya besar yang dikeluarkan selama proses kampanye Pilkada seringkali menjadi alasan dibalik potensi korupsi yang tinggi. Sementara, kemungkinan korupsi paling besar berada di pengadaan untuk menunjang program-program yang digagas oleh Pemerintah Daerah. “Biaya besar ini dikeluarkan baik oleh partai maupun calon. Sehingga, salah satunya yang bisa digunakan adalah titipan program dari Pemerintah Pusat. Selain untuk memunculkan sinkronisasi antara Pusat dengan Daerah. Disitu lah agar Otoda yang saat ini bisa dimaknai kebebasan seluas-luasnya bisa menjadi terkontrol,” kata pria yang juga Guru Besar termuda di Unair tersebut. Pengamat politik dari Perhimpunan Masyarakat Madani Prima, Syahroni menilai ada beberapa hal yang menyebabkan kepala daerah terjerat OTT KPK, yaitu sistem politik elektoral menimbulkan cost yang sangat tinggi sehingga aktor-aktor politik, seperti para kepala daerah, cenderung terjerat ke dalam sistem koruptif. "Adanya sistem politik elektoral, yang sebabkan kepala daerah korupsi," ujarnya. Ia juga melihat aparat penegak hukum di lingkungan setempat, kejari hingga kejati atau polres hingga polda, belum menunjukkan kinerja maksimal, sehingga tindak korupsi di daerah lolos dari jeratan hukum. "Banyak penegak hukum belum menunjukkan kinerja maksimal, yang sebabkan, kepala daerah lolos dari jerat korupsi," ungkapnya. Sementara itu, Wagub Jatim Saifullah Yusuf pada beberapa kesempatan sebelumnya mengatakan bahwa politik di Indonesia memang memiliki biaya yang sangat besar. Bahkan, menurut pria yang tengah maju sebagai Cagub pada Pilgub Jatim 2018 tersebut, sangat kecil kemungkinan modal yang dikeluarkan bisa kembali. “Makanya, menjadi Kepala Daerah itu orientasinya tidak boleh materi. Tetapi, harus mengabdi. Kalau orientasinya bukan mengabdi, lalu menjadi korup ya buat apa,” kata Gus Ipul kala itu. n

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Sentuhan Humanis Kapolres Gresik di SLB

Kamis, 09 Apr 2026 19:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik — Suasana penuh kehangatan dan haru menyelimuti kegiatan kunjungan Kapolres Gresik Ramadhan Nasution di SLB Kemala Bhayangkari 2 G…

SK Palsu Berkedok Rekrutmen PNS, Belasan Warga Datangi Kantor Pemkab Gresik

Kamis, 09 Apr 2026 19:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik — Dugaan penipuan rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mulai terkuak setelah b…

KPK Geledah Rumah Pengusaha EO Madiun, Bawa Satu Handphone

Kamis, 09 Apr 2026 16:14 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Satu unit handphone dibawa Komisi Pemberantasan Korupsi dari hasil penggeledahan di rumah pengusaha event organizer Faizal Rachman d…

Dinkes Catat Ratusan Anak di Surabaya Terdata Suspek Kasus Campak, Mayoritas Anak-anak

Kamis, 09 Apr 2026 15:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya baru-baru ini mencatat terjadi lonjakan kasus terhadap suspek penyakit campak yang mana…

Masih Tunggu Anggaran, Trans Jatim di Malang Raya Bakal Tambah 2 Koridor

Kamis, 09 Apr 2026 15:28 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Perihal rencana dua koridor baru Bus Trans Jatim Malang Raya, saat ini masih menunggu anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur…

Banjir Lahar Semeru Mulai Terjang Sungai Besuk Kobokan dan Kali Lanang

Kamis, 09 Apr 2026 15:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Status Gunung Semeru masih berada di level tiga atau siaga pasca hujan deras yang mengguyur kawasan Gunung Semeru mengakibatkan…