Politik Dinasti Bupati Nganjuk Berujung OTT

Hartanya Rp 15,7 M dan Masuk ‘Daftar Hitam’

Rabu, 25 Okt 2017 23:16 WIB

Bupati Nganjuk Taufiqurrahman yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Rabu (25/10/2017), ternyata sudah lama dipantau. Tak hanya oleh KPK, tapi juga DPP PDI Perjuangan (PDIP). Bahkan, Bupati Nganjuk dua periode itu, yakni 2008-2013 dan 2013-2018, sudah masuk daftar hitam partai pimpinan Megawati itu. Apalagi ia juga menjalankan politik dinasti. Istrinya, Ita Triwibawati (Bunda Ita), yang masih menjabat Sekda Jombang itu, dimajukan sebagai calon bupati Nganjuk pada Pilkada 2018. ------------ Laporan : Tedjo Sumantri – Ibnu F Wibowo, Editor: Ali Mahfud ------------ Sebelum kena OTT, Taufiqurrahman sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi. DPP PDIP langsung bersikap dengan menonaktifkan Taufik yang saat itu menjabat Ketua DPC PDIP Nganjuk. Taufiq dibebastugaskan sejak 26 Januari 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 216/KPTS/DPP/1/2017. Melalui surat itu, PDI-P sekaligus menunjuk Wakil Ketua DPD PDI-P Jawa Timur Budi ‘Kanang’ Sulistyono (Bupati Ngawi) sebagai Pelaksana Harian Ketua DPC PDI-P Nganjuk. Maret 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Taufik. Ia pun lolos dari jeratan KPK. Namun Rabu (25/10) kemarin, menjadi hari sial Taufik. Ia kena OTT KPK bersama 15 orang lainnya. Kabar yang beredar, Taufik diduga menerima sejumlah uang suap dari kepala dinas dan kepala sekolah dengan barang bukti uang tunai Rp 500 juta. Kabar OTT ini pun didengar DPP PDIP dan langsung memecat Taufik. "Dengan OTT ini, sesuai dengan mekanisme partai memberikan sanksi pemecatan seketika," tegas Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat dihubungi, kemarin. Kasus korupsi merupakan kejahatan yang sangat diharamkan bagi kader PDIP. Hasto mengatakan, tindakan tegas tak akan pandang bulu. PDI Perjuangan juga tak akan memberi perlindungan dan bantuan hukum. "Pemecatan langsung, karena hanya PDI Perjuangan yang berani memberikan pemecatan langsung," tandasnya. Hasto menyampaikan, kader partai seyogyanya mengetahui aturan ketat internal partai, terutama terkait korupsi. Kader partai, kata dia, secara periodik selalu diingatkan. "Korupsi masalah kejahatan luar biasa. Kita juga berulang kali mengingatkan melalui surat edaran dan lain sebagiannya," ucap Hasto. Politik Dinasti Hasto juga mengungkapkan organisasi partai PDIP juga tak memberi ruang kepada Taufiq saat mengajukan istrinya sebagai bakal calon Bupati Nganjuk. Taufiq kedapatan bandel setelah berulang kali diingatkan. "Dia (Taufiq) sudah mencalonkan istrinya menjadi bakal calon bupati. DPP PDI Perjuangan melihat itu hanya upaya untuk melanjutkan dan melindungi persoalan hukumnya," tegas Hasto. Hasto menuturkan, DPP PDIP tak mau kecolongan. Pencalonan Bupati Nganjuk dari PDI Perjuangan kemudian diserahkan secara resmi kepada Novi Rahman Hidayat. "DPP tidak mencalonkan istrinya (Taufiq) karena terindikasi masalah hukum," ujarnya. Dari data yang dihimpun, Taufiqurrahman merupakan bupati petahana. Dia bersama wakilnya, Abdul Wahid Badrus, menjabat di Nganjuk untuk periode 2008-2013 dan 2013-2018. Di pemilihan keduanya, politisi dari PDIP itu mengalahkan lima pasangan calon lainnya. Taufiqurrahman meraih 171.438 suara dari total 891.000 daftar pemilih tetap (DPT). Dan, di Pilkada Serentak 2018, istri Taufiqurrahman bernama Ita Triwibawati digadang akan maju mencalonkan diri menjadi Bupati Nganjuk. Istri Taufiqurrahman sempat mendaftarkan diri ke PDIP, namun ditolak. Wanita yang biasa disapa Bunda Ita ini sekarang berstatus pegawai negeri sipil dengan jabatannya cukup mentereng, yakni Sekda Kabupaten Jombang.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Di Tengah Konflik Geopolitik, Kemenhaj Bangkalan pastikan CJH Aman Selama Ibadah

Selasa, 14 Apr 2026 11:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bangkalan - Menindaklanjuti viralnya konflik geopolitik di Timur Tengah, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Bangkalan,…

Dipicu Kondisi Kesehatan-Meninggal, 15 CJH Sumenep Gagal Berangkat ke Tanah Suci

Selasa, 14 Apr 2026 11:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sumenep - Musim haji tahun 2026 kali ini menjadi momentum bahagia bagi yang menjalankan. Namun, tak semua Calon Jemaah Haji (CJH) bisa…

Dorong Digitalisasi, Pemkot Surabaya Terapkan Sistem Parkir Nontunai di KBS

Selasa, 14 Apr 2026 10:58 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam rangka meningkatkan dan mendorong transparansi digitalisasi layanan parkir, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerapkan…

Per Februari-Maret 2026, Ratusan Ribu KPM di Banyuwangi Terima Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng

Selasa, 14 Apr 2026 10:49 WIB

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur melalui Perum Bulog Kantor cabang setempat menyalurkan ratusan bantuan…

Atasi Sedimentasi Pemicu Banjir, Pemkot Malang Masifkan Normalisasi Sungai

Selasa, 14 Apr 2026 10:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Guna mengatasi persoalan sedimentasi yang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya banjir, kini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang,…

Rapat Paripurna DPRD Sumenep "Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Sumenep Terhadap 3 Raperda 2026"

Selasa, 14 Apr 2026 10:20 WIB

SURABAYA PAGI, Sumenep-Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kabupaten Sumenep, menggelar Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Bupati…