Pejuang Surat Ijo Luruk DPRD Surabaya

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Puluhan warga yang menamakan diri Pejuang Surat Ijo kembali mendatangi gedung DPRD Surabaya menuntut revisi Perda 3 tahun 2016 tentang pelepasan surat ijo, Rabu 15/11. Pasalnya, aturan tentang nilai yang harus dibayar warga berdasarkan NJOP dianggap memberatkan dan terlalu tinggi. Karena itu, hingga saat ini warga yang ingin memiliki tanah tersebut masih kesulitan karena dianggap biaya yang dikeluarkan terlalu besar. Selain ingin menemui perwakilan anggota dewan, warga juga meneriakkan tuntutannya melalui orasi dan sejumlah poster yang berisi permintaan agar pembebasan surat ijo tidak memberatkan rakyat yang sudah menempati puluhan tahun. "Kalau sesuai harga pasaran kita sih mau saja. Tapi kalau sesuai dengan harga NJOP ya tidak mampu. Padahal kita sudah menempati tanah tersebut puluhan tahun," kata Suwarni warga Tambak Laban, Simokerto yang ikut mendatangi DPRD Surabaya. Warga lainya, Rini Susanti mengungkapkan saat ini dirinya yang menempati tanah surat ijo di wilayah Dukuh Kupang mengatakan saat dirinya harus membayar retribusi ganda diantaranya PBB dan sewa ke Pemkot Surabaya. Kondisi ini menurutnya sangat memberatkan karena status tanah surat ijo hanya terjadi di Surabaya. "Dulu waktu kampanye janji membahaskan surat ijo, tapi nyatanya sampai sekarang warga masih kesulitan untuk mewujudkan. Mana janjinya sampai sekarang tidak jelas," katanya. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengaku hingga saat ini lembaga legislatif tetap berusaha untuk memperjuangkan. Bahkan, dirinya menyebutkan terbentuknya Perda tersebut sebagai payung hukum untuk pembebasan lahan surat ijo agar bisa dimiliki warga. "Tentunya harus duduk bersama dan perubahan perda bukan hanya produk di legislatif tapi bisa juga inisiatif Pemkot Surabaya. Tentunya harus ada kajian untuk perubahan perda agar sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar politisi Partai Demokrat ini. Sebelumnya, Pemkot Surabaya melalui Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya menyebutkan saat ini warga Surabaya sudah bisa mengesahkan lahan surat ijo perumahan menjadi penggunaan rumah tinggal atau hak milik. Tapi dengan catatan tanah atau lahan dengan surat ijo tidak masuk dalam rencana pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya. Adapun subyek pelepasan adalah pemegang surat ijo yang ber-KTP Surabaya. Sementara, syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pelepasan antara lain, peruntukan Izin Pemakaian Tanah (IPT) adalah perumahan dengan penggunaan untuk rumah tinggal. "Pemohon merupakan pemegang IPT selama 20 tahun berturut-turut, serta IPT masih berlaku," kata Maria Theresia Rahayu Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT). Selain itu, luas lahan yang ingin dilepas berukuran maksimal 250 meter persegi. Pemohon hanya bisa melepaskan satu persil. "Warga bisa mengajukan permohonan pelepasan tanah kepada wali kota Surabaya melalui Kepala DPBT dengan dilampiri KTP, fotokopi IPT, bukti pembayaran retribusi IPT terakhir serta surat pernyataan kesanggupan membayar segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan pelepasan hak," ungkap dia. alq
Tag :

Berita Terbaru

Tak Ingin Tersisih, Pemkab Madiun Dorong Investor Gandeng Pelaku UMKM 

Tak Ingin Tersisih, Pemkab Madiun Dorong Investor Gandeng Pelaku UMKM 

Kamis, 19 Nov 2026 22:16 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 22:16 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun tidak ingin kehadiran investor dan perusahaan besar justru membuat pelaku Usaha mikro, kecil, …

Warga Babatan Wiyung Minta SMA Negeri, Mas Cahyo Dorong Sinergi Pemprov dan Pemkot

Warga Babatan Wiyung Minta SMA Negeri, Mas Cahyo Dorong Sinergi Pemprov dan Pemkot

Kamis, 19 Nov 2026 19:22 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:22 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA — Kebutuhan sekolah menengah atas (SMA) negeri di wilayah Wiyung menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga RW 1 Kelurahan B…

Bank Jatim Perkuat UMKM, Buka Peluang Pasar Melalui Misi Dagang dan Investasi Pemprov Jawa Timur

Bank Jatim Perkuat UMKM, Buka Peluang Pasar Melalui Misi Dagang dan Investasi Pemprov Jawa Timur

Kamis, 19 Nov 2026 16:48 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 16:48 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pelaku usaha mikro, kecil,…

Harkannas Jatim 2026, Surabaya Berhasil Promosikan Wisata Bahari Berbasis Kelautan dan Perikanan

Harkannas Jatim 2026, Surabaya Berhasil Promosikan Wisata Bahari Berbasis Kelautan dan Perikanan

Kamis, 19 Nov 2026 15:23 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 15:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam rangka peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026, Kota Surabaya berhasil memboyong dua penghargaan sekaligus…

Perkuat Pasokan Pangan, Pemkot Surabaya Raih Dua Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik di Jatim

Perkuat Pasokan Pangan, Pemkot Surabaya Raih Dua Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik di Jatim

Kamis, 19 Nov 2026 14:53 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 14:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih dua penghargaan sekaligus dalam pengendalian inflasi tingkat Jawa Timur (Jatim). Capaian…

Pemkot Malang Dorong Masyarakat Produktif dan Bijak Manfaatkan Teknologi AI

Pemkot Malang Dorong Masyarakat Produktif dan Bijak Manfaatkan Teknologi AI

Kamis, 19 Nov 2026 14:44 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 14:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknologi…