Khofifah atau Gus Ipul, Sosok Gubernur Jatim Berbiaya Mahal
Jelang Pilgub Jatim 2018, tersiar ada bandar pilkada Jatim berebut jadi pemodal cagub. Kali ini, mereka tak Lagi ‘Main’ APBD, tapi Incar proyek-proyek sumber daya alam, terutama pertambangan di Tapal Kuda, Mataraman dan Pantura. Kini konon sudah ada pengusaha Kopi dikabarkan sudah merapat ke salah satu cagub. Bahkan dikabarkan ada sejumlah konglomerat di pusaran 9 naga akan mendukung salah satu cagub?. Konon untuk kali ini, ongkos pilgub Jatim membutuhkan dana sedikitnya Rp 200 miliar? Huaw?. Adakah ini terpengaruh kapitalisme global dan nasional?. Wartawan Surabaya Pagi H. Tatang Istiawan, akan menyoroti dinamika politik pilkada dari sudut pandang politik biaya tinggi (high cost)? Akankah pilkada langsung era kapitalisme global tahun 2018 ini akan memunculkan sosok kepala daerah di Indonesia yang berpikir kapitalistik? Berikut analisis pertamanya.
Catatan Politik
Dr. H. Tatang Istiawan
Elite Politik dan Mesin Partai Yth,
Harian kita dalam dua edisi Senin dan Selasa (5/12) kemarin menurunkan berita utama tentang sinyalemen bandar politik pemilihan Gubernur Jatim 2018. Bandar-bandar ini kabarnya mulai tidak ‘’mau’’ melirik APBD, karena rawan diciduk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sejumlah bandar politik mulai lebih realistis menangkap peluang bisnis politik pilkada serentak 2018. Apa keinginannya? ingin mendapat konsesi sumber daya alam, terutama pertambangan dan kemudahan perijinan.
Sejauh ini, potensi hasil tambang dan bahan galian lain di Jawa Timur, masih cukup menjanjikan. Provinsi berpenduduk 41 juta ini memiliki beberapa tambang dan galian golongan C, seperti deposit minyak dan gas bumi. Terutama di lepas pantai utara Gresik, Madura dan Tuban.
Sedangkan batu bara, koalin, marmer, dan timah hitam terdapat di daerah pegunungan Jawa Timur bagian selatan seperti Pacitan, Tulungagung, dan Ponorogo.
Demikian halnya dengan hasil mangan, air raksa, tembaga, emas, perak, belerang dan yodium. Pertambangan ini lebih banyak terdapat di Malang, Trenggalek, Jember, Pacitan, Banyuwangi, Pasuruan, Mojokerto dan Jombang.
Elite Politik dan Mesin Partai Yth,
Masa-masa seperti sekarang ini, Anda, baik elite politik maupun calon pelaku mesin politik Pilgub Jatim, bisa bersiap-siap mengelola dana kampanye cagub-cawagub pasangan Anda.
Sampai siang kemarin, baik lingkaran tim sukses Cagub Gus Ipul maupun Khofifah Indar Parawansa, yang saya hubungi, sama-sama belum mau terbuka berapa dana yang disiapkan untuk bertarung, pada Pilgub serentak bulan Juni 2018 mendatang. Termasuk siapa saja bandar politik yang akan mendanainya.
Akankah parpol sebagai organisme modern yang berfokus pada kegiatan politik, akan menggali dana dari eksekutif misalnya dana hibah parpol?. Pertanyaan ini saya beberkan, karena sebagai organisasi modern, setiap parpol membutuhkan dana untuk penggerak roda organisasi.
Saya tidak yakin, pada pemilihan cagub nanti, dana kampanye masing-masing cagub-cawagub diambilkan dari iuran wajib pengurus dan anggota PKB-PDIP untuk Gus Ipul-Azwar Anas. Dan Khofifah-Emil, dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Hanura, PPP dan NasDem?
Bagaimana sebenarnya aliran dana parpol bergulir di bendahara partai atau mesin politiknya? Maklum, peristiwa politik pilkada digunakan sebagai peluang untuk menambah kas parpol. Diantaranya dari mahar politik yang sejak lama dikenal sebagai salah satu bentuk bargaining politik.
Nah, persoalan dana pilgub, baik dari mahar atau saweran atau bahkan Bandar politik, bila tidak cermat mengelolanya, terutama kompensasi janji, bisa menjerumuskan dalam kejahatan korupsi saat Gubernur Jatim 2018-2023 menjalankan tugasnya.
Elite Politik dan Mesin Partai Yth,
Sadar atau tidak, dalam pertarungan Pemilihan Gubernur Jatim Juni 2018 mendatang, saya pastikan akan menyedot perhatian dan energi semua pihak. Termasuk menyedot perhatian para pemodal. Terutama untuk ikutan bersaing dengan menjadi pemodal (investor) berada di belakang para Cagub yang bertarung Juni 2018.
Sampai awal Desember 2018 ini, pemodal perorangan yang terang-terangan muncul di publik belum terlihat. Biasanya, mereka bersama kaki-tangannya, menampakkan diri pada saat kampanye dan menjelang pengambilan serta perhitungan suara. Hal ini untuk menunjukkan ‘keberpihakan’nya pada salah satu calon gubernur yang sedang bertarung. Salah satunya pengusaha kopi terkenal asal Surabaya.
Bisa jadi, dalam pilkada Juni 2018 mendatang, pertarungan para pengusaha kelas atas Tionghoa atau taipan, lebih sengit dibanding Pilgub Jatim 2008 dan 2013. Maklum, taipan ini memiliki kepentingan atas suksesi salah satu calon gubernur. Mengingat dalam politik, hukum balas jasa akan menjadi hal yang diincar oleh para taipan.
Siapa yang kuat bargainingnya, antara cagub Gus Ipul dan cagub Khofifah? diatas kertas, kekuatan Khofifah lebih dikenali di kalangan grassroot kaum nahdliyin.
Pengalaman saya dalam dua kali Pilgub Jatim langsung, figur Bandar politik, semuanya tak bisa melepaskan kepentingan bisnisnya. Maklum, diantara banda politik Jawa Timur dan Jakarta yang saya kenal, politik merupakan salah satu cara menyukseskan bisnisnya.
Nama-nama yang popular dalam urusan investor politik antara lain Chairul Tanjung, Iwan Kurniawan, Tomy Winata dan Melinda Tedja. Malahan ada taipan Surabaya, yang menjadi tim sukses dua pilgub yang bertarung. Nama-nama ini ada yang diposisikan sebagai taipan yang berani ‘’berpihak’’.
Sejauh yang saya ikuti, sejumlah pemodal politik ada yang ‘’berani’’ ikut berjuang agar jagoannya bisa menang. Dengan meraih kemenangan, secara langsung akan berpengaruh kepada kepentingan bisnis yang direncanakan kedepan. Kepentingan lain, selain terkait proyek-proyek SDA (Sumber Daya Alam) dan pertambangan, taipan ini berani memodali cagub agar ada balas jasa dari sang gubernur terpilih. Minimal mengamankan bisnis yang telah dijalankannya.
Mereka biasa disebut ‘para raksasa’ dibalik kesuksesan para calon gubernur yang akan dipilih oleh rakyat; pertarungan para raksasa yang membuat perputaran ekonomi ikut terjadi di dalam proses pemilihan gubernur
Ini bukan hanya soal berebut pengaruh dan kekuasaan, tetapi soal kepentingan bisnis kedepannya; dan para pemodal tersebut akan ikut berjuang agar jagoannya bisa menang; dan secara langsung akan berpengaruh kepada kepentingan bisnis yang direncanakan kedepan
Dari Proyek proyek hingga mengamankan bisnis yang telah dijalankan; selalu ada politik balas jasa dibalik suksesi sang gubernur
Elite Politik dan Mesin Partai Yth,
Saya menilai, demokrasi dengan sistem pemilihan gubernur secara langsung seperti saat ini, sesungguhnya menghasilkan persaingan yang sangat tinggi sekaligus sebuah demokrasi berbiaya sangat mahal. Apalagi jika dalam pilgub 2018 nanti berlangsung hingga dua putaran. Otomatis akan membuat mahalnya biaya demokrasi. Bahkan bisa fantastis.
Maka itu, saat-saat menjelang Juni 2018, ada bau aroma kegelisahan yang menyengat dan menghantui Anda, elite politik parpol dan mesin politik. Apa? terkait melambungnya biaya politik yang sangat tinggi.
Karena tingginya biaya demokrasi ini kemudian berefek psikologis bagi para pekerja politik dalam komunitas parpol. Maklum, tingginya biaya politik atau biaya demokrasi, karena untuk menyukseskan dan memenangi pilgub, diperlukan dana sangat besar untuk kampanye pilkada, menggerakkan partai atau organisasi massa pendukungnya, memelihara konstituen, dan merawat infrastruktur.
Ini karena di era modern dengan kemajuan teknologi informasi dengan media komunikasi yang berbiaya sangat tinggi ini diperlukan biaya atau dana yang sangat besar. Saya memprediksi Pilgub Juni 2018 nanti, bakal lahir sosok kepala daerah Gubernur Jatim berbiaya mahal, antara Rp 200 miliar – Rp 500 miliar. Dana ini diluar anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di Jatim sebesar Rp 817 miliar. Bisa jadi total memilih Khofifah atau Gus Ipul, untuk menggantikan kedudukan Gubernur Dr. Soekarwo, sedikitnya Rp 1,3 triliun. Bukan dana sedikit. ([email protected], bersambung).
Editor : Redaksi
Tag :
BERITA TERBARU
Peristiwa
18 Mei 2024
18 Mei 2024
18 Mei 2024
18 Mei 2024
17 Mei 2024
