Kesal karena Burger King 'Pilih Kasih'

Kamis, 25 Jan 2018 09:46 WIB

SURABAYAPAGI.com - Raksasa makanan cepat saji Burger King meluncurkan video pendek di YouTube yang menawarkan harga dan kecepatan layanan yang berbeda dalam menyajikan burger. Video ini berjudul "Whopper Netrality." "Internet seharusnya seperti Whopper. Sama untuk semua orang." demikian bunyi video tersebut, dikutip dari Reuters, Kamis, 25 Januari 2018. "Dicabutnya net neutrality menjadi topik hangat di Amerika, tapi sangat sulit dimengerti. Itulah sebabnya kami menciptakan Whopper Neutrality. Video ini bentuk eksperimen sosial yang menjelaskan efek pencabutan keseteraan internet yang kami analogikan seperti Burger Whopper," tulis Burger King dalam deskripsi videonya. Dalam video tersebut terlihat bahwa pelanggan yang membayar jumlah minimum untuk sebuah Whopper harus menunggu 15-20 menit, kecuali mereka membayar lebih banyak. Burger King mengibaratkan kecepatan layanan karyawannya sama dengan kecepatan internet atau mbps. Semakin tinggi harga maka semakin cepat layanannya. "Apakah kamu bercanda? Anda membayar US$26 (sekitar Rp341 ribu) hanya untuk sebuah Whopper?" kata seorang wanita bertanya kepada seorang pria, yang memilih opsi hyperfast mbps. Kasir Burger King kemudian menjawab pertanyaan wanita itu. "Dia mendapat prioritas lebih tinggi, terus..?" Pelanggan yang tidak sadar terlihat bingung dan kesal. "Oh, Tuhan. Ini adalah hal terburuk yang pernah kudengar," keluh seorang pelanggan yang marah. Apa yang dilakukan kompetitor dari McDonald ini merupakan sindiran untuk Ketua Komisi Komunikasi Federal atau FCC Amerika Serikat, Ajit Pai. FCC, yang didominasi Partai Republik, mencabut aturan yang melarang para penyedia layanan internet bertindak diskriminatif yang sempat diberlakukan selama dua tahun. Artinya, pada era Pemerintahan Presiden Donald John Trump tidak ada lagi internet yang adil dan setara alias net neutrality di negeri Paman Sam. Net Neutrality merupakan sebuah prinsip di mana penyedia jasa internet (ISP) - kalau di Indonesia seperti Telkom, Indosat, Biznet Network, atau XL Axiata - harus bersikap adil terhadap semua penyedia konten internet (situs) dan tidak membatasi hak akses pelanggan. Ini berarti konten dari semua penyedia konten bisa diakses dengan kecepatan dan kualitas transmisi yang sama. FCC mencabut aturan net neutrality lewat sebuah sesi voting pada Kamis, 14 Desember 2017 lalu. (viv/cr)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Takmir Masjid At-Taqwa di Desa Bayubang Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur, dibuat murka oleh pelayanan PLN, lantaran…

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai langkah kongkrit dalam komitmen menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk efesiensi energi, Pemkab Lamongan telah…

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

SURABAYA PAGI, Malang - BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan fitur antrean online pada Layanan Tanpa Kontak Fisik atau Lapak Asik mulai 1 April 2026 guna …

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Dugaan pencaplokan wilayah laut kembali mencuat di pesisir Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kawasan yang b…

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa T…