Bahas Piutang Negara dan Daerah, DPD-RI Libatkan Akademisi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dunia pendidikan memang tidak bisa dipisahkan dengan hadirnya akademisi dengan sejuta karya, inovasi, dan pengetahuan. Sebagai insan akademisi yang memiliki hasil riset dan wawasan mengenai berbagai keilmuan, para pakar dan ahli yang dimiliki oleh Universitas Airlangga pun kerap menjadi rujukan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Tujuannya tidak lain untuk memberikan masukan mengenai berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU). Kali ini, Komite IV DPD-RI melibatkan ahli dari UNAIR untuk mengulas RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah pada Selasa (20/2). Bertempat di Ruang Kahuripan 301, mewakili Rektor Unair, Sekretaris Universitas Koko Srimulyo dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam membahas mengenai RUU yang diajukan pihaknya telah menyiapkan beberapa ahli. “Unair selalu siap untuk memberikan masukan-masukan kepada lembaga negara. Oleh karena itu, perihal RUU piutang negara dan daerah, kami datangkan para ahli dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) serta Fakultas Hukum (FH) untuk memberikan masukan," papar Koko. Menanggapi pernyataan sekretaris universitas, Sekretaris Jenderal DPD-RI Samekto Ambinuso, mengatakan bahwa pembahasan mengenai RUU Piutang Negara dan Daerah tidak bisa dilepaskan dari temuan-temuan yang telah dilakukan oleh audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kini, tambahnya, perihal piutang tersebut telah masuk dalam RUU untuk dilanjutkan ketahap selanjutnya. "Oleh karena itu, sebelum kami ajukan, RUU ini butuh masukan dari sudut pandang para ahli ekonomi dan hukum di UNAIR," tegasnya. Selanjutnya, acara yang dimoderatori oleh Dr. Imron Mawardi itu dibuka langsung dengan pengantar dari Pardiman selaku tim ahli RUU. Dalam paparannya, ia mengucapkan terima kasih telah mewakili tim ahli RUU dan diberikan kesempatan belajar dari para ahli di Unair. "Dalam mengantarkan pembahasan RUU ini, kami berharap bahwa dengan rampungnya bahasan ini bisa berguna untuk meningkatkan tata kelola pengurusan piutang negara dan daerah," pungkasnya.ifw
Tag :

Berita Terbaru

Wakil Ketua DPRD Surabaya Minta Penataan PKL Harus Dibarengi dengan Solusi

Wakil Ketua DPRD Surabaya Minta Penataan PKL Harus Dibarengi dengan Solusi

Kamis, 16 Jul 2026 18:01 WIB

Kamis, 16 Jul 2026 18:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Selain…

JPU Tetap pada Tuntutan, Replik Tegaskan Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Dipakai Tak Sesuai Peruntukan

JPU Tetap pada Tuntutan, Replik Tegaskan Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Dipakai Tak Sesuai Peruntukan

Kamis, 16 Jul 2026 17:56 WIB

Kamis, 16 Jul 2026 17:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik - Kejaksaan Negeri Gresik bergeming menyikapi pledoi tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur…

Pertamina Turunkan Harga Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg, Berlaku di Seluruh Indonesia

Pertamina Turunkan Harga Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg, Berlaku di Seluruh Indonesia

Kamis, 16 Jul 2026 16:33 WIB

Kamis, 16 Jul 2026 16:33 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi Bright Gas ukuran 5,5 kilogram (kg) dan 12 kg yang…

PLN UID Jawa Timur Pamerkan Dua Karya Inovasi Terbaik di Surabaya Electric Forum 2026

PLN UID Jawa Timur Pamerkan Dua Karya Inovasi Terbaik di Surabaya Electric Forum 2026

Kamis, 16 Jul 2026 16:24 WIB

Kamis, 16 Jul 2026 16:24 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur menampilkan dua inovasi unggulan di bidang distribusi tenaga listrik, yakni ASTROLT d…

JKSN dorong KH. Muhammad Yusuf Hasyim ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional 2026

JKSN dorong KH. Muhammad Yusuf Hasyim ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional 2026

Kamis, 16 Jul 2026 16:18 WIB

Kamis, 16 Jul 2026 16:18 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim menyebut KH Muhammad Yusuf Hasyim telah memenuhi…

Sudah 65 Orang Diperiksa Soal Tunjangan DPRD Ponorogo, Kabar Perbub Dikebut Semalam Beredar

Sudah 65 Orang Diperiksa Soal Tunjangan DPRD Ponorogo, Kabar Perbub Dikebut Semalam Beredar

Kamis, 16 Jul 2026 15:43 WIB

Kamis, 16 Jul 2026 15:43 WIB

Foto:       SURABAYA PAGI, Ponorogo- Kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo periode ta…