Bayar Tol Tak Perlu Tap Kartu, Kementrian Perhubungan Bikin Inovasi Baru

Senin, 03 Des 2018 13:41 WIB

SURABAYAPAGI.com - Pemerintah berwacana untuk mengombinasikan proses transaksi atau pembayaran di jalan tol dengan melalui kartu Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN yang diluncurkan Bank Indonesia, dengan teknologi Multi Lane Free Flow atau MLFF. MLFF merupakan sistem yang memungkinkan pengguna jalan tol, untuk tidak menghentikan kendaraannya saat melakukan proses transaksi. Hal itu dimungkinkan, karena sistem akan merekam nomor kendaraan atau identitas lainnya melalui teknologi, yang kemudian memotong saldo pengguna secara otomatis. Sistem MLFF pada dasarnya ditargetkan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), untuk bisa diterapkan pada akhir 2018. Namun tertunda, karena proses lelang tender penerapan sistem atau teknologi ini belum rampung dilakukan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan, Sugihardjo menjelaskan, tujuan untuk mengombinasikan sistem pembayaran itu tidak hanya akan mempercepat layanan proses transaksi untuk seluruh moda transportasi. Namun, juga pendataan pembayaran tol dan transaksi lainnya akan lebih akurat dan meredam pungutan liar. "BI mendukung untuk cashless (non tunai), karena kalau mau cari data transportasi produktivitas angkutan jalan sepanjang menggunakan data manual pembayaran, kita akan sulit temukan data akurat, sehingga hanya bisa dengan survei periodik sesuai kebutuhan. Tetapi, tingkat akurasinya tidak sebaik kalau kita punya data elektronik," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 3 Desember 2018. Karena itu, dia menilai, dengan telah berkembangnya GPN sebagai salah satu instrumen pembayaran elektronik di Indonesia, maka penerapan proses pembayaran tol yang lebih cepat dan efisien di Indonesia bisa segera di terapkan. Sebab, data transaksi yang diproses tidak lagi perlu menggunakan jasa operator luar negeri. "Jadi, untuk GPN kita harus bisa menggabungkan semua sistem layanan transportasi, baik kereta, TransJakarta, Damri, taksi, tol kalau bisa terintegrasi itu yang terbaik, maka harus ada kliring house semua kartu di terapkan," tegasnya. Demi mendorong pelaksanaan integrasi, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Indonesia dan BPTJ, serta kesepakatan bersama antara BPTJ, dengan Pemprov DKI Jakarta, dan seluruh operator pengelola moda transportasti yang beroperasi di wilayah Jabodetabek. Yaitu Perum Damri, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta, PT KAI Commuter Jabodetabek, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta, dan PT Railink.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Kesehatan gigi dinilai menjadi salah satu faktor penentu untuk mencegah stunting dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu K…

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur memastikan akan turun tangan menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar yang t…

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

SURABAYAPAI.com, Blitar – Gempa berskala 5.6 SR di Pacitan sore tadi ( Sabtu 27 Juni 2026), pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun p…

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sidang dugaan korupsi berkedok CSR yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi mengungkap adanya kode “PWL” atau Petunjuk Pak Wali…

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Maidi disebut memberi petunjuk langsung terkait pengerjaan urugan di TPA Winongo senilai Rp600 juta yang diklaim sebagai CSR dari PT…

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya anggaran daerah senilai Rp2,05 triliun tidak terserap hingga akhir Tahun Anggaran 2025. R…