Tim Jokowi Tawarkan 5 Program Penegakan Hukum Bebas Korupsi

Senin, 14 Jan 2019 08:30 WIB

SURABAYAPAGI.com - Dalam diskusi bertajuk "Membedah Program Hukum, HAM, Anti Korupsi Capres 2019 - 2024", di Jakarta, Minggu (13/1/2019), Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menawarkan lima program penegakan hukum kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan komitmen dalam penegakan sistem hukum bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. "Dalam misi kami tawarkan adalah penegakan sistem hukum bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya," kata Ade Irvan Pulungan Direktur Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf. Dia mengatakan program pertama adalah melanjutkan penataan regulasi dalam hal penegakkan karena memang selama ini masih ada regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Program kedua menurut dia melanjutkan reformasi sistem penegakan hukum karena selama ini belum sempurna yang poinnya masih diangka 6-7 poin. "Itu perlu proses waktu dan kebersamaan serta itikad baik agar penegakan hukum efektif," ujarnya. Program ketiga menurut dia, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Jokowi selama memimpin pemerintahan tidak pernah membela siapapun yang korupsi. Ade mengatakan, Jokowi selama memimpin pemerintahan tidak pernah melindungi apabila ada menterinya yang terjerat kasus korupsi sehingga mempersilahkan diproses secara hukum. "Program keempat penghormatan dan pemenuhan HAM karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Namun ini tidak bisa dilihat kasus per kasus atau di saat pemerintahan saat ini saja karena ada kaitannya dengan yang lalu," katanya. Program kelima menurut Ade, akan digalakkan budaya sadar hukum, di awal pemerintahannya, Jokowi membentuk cyber pungli yang selama ini menjadi hambatan pembangunan. Dalam kaitan itu, Ade menjelaskan Jokowi telah melakukan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perbaikan regulasi. "Kami tawarkan lima program itu kepada pemilih agar fokus menciptakan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya," ujarnya. Komitmen itu menurut dia dituangkan dalam Nawacita Jilid II sehingga diharapkan penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif. Jk-02

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Pria Asal Sampang Tewas Dibacok di Wonokusumo Surabaya, Polisi Dalami Motif dan Buru Pelaku

Kamis, 30 Apr 2026 18:05 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Aparat kepolisian masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang pria bernama Hasan (37) yang ditemukan tewas di kawasan J…

KPK Perluas Penyidikan Kasus Maidi, ASN Pemkab Madiun Ikut Diperiksa

Kamis, 30 Apr 2026 16:49 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. Sejumlah s…

66 Kasus Penyalahgunaan Energi Subsidi Terungkap di Jatim, 79 Tersangka Diamankan

Kamis, 30 Apr 2026 15:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) d…

Lewat Poklahsar, Pemkab Sumenep Dongkrak Nilai Tambah Hasil Laut Nelayan

Kamis, 30 Apr 2026 14:52 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sumenep - Melalui pembentukan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur mendorong adanya…

Reklamasi Mengubah Nasib: Nelayan Mengare Gresik Kian Terhimpit, Dari Ratusan Ribu Kini Hanya Puluhan Ribu

Kamis, 30 Apr 2026 14:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Kehidupan nelayan di Pulau Mengare, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, kian terpuruk dalam beberapa tahun terakhir. Reklamasi p…

Komitmen Layani CJH, Pemkab Lamongan Kerahkan PPIH hingga KBIH

Kamis, 30 Apr 2026 12:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Dalam rangka mendukung pelayanan jamaah calon haji pada musim haji 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan mengerahkan…