Pusat Legislasi Nasional Jokowi Dikritik

Sabtu, 19 Jan 2019 09:32 WIB

SURABAYAPAGI.com - Juru Debat BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Ledia Hanifa Amaliah, menyampaikan kritik soal capres pejawat Joko Widodo yang ingin membentuk pusat legislasi nasional. Dalam debat perdana Pilpres 2019, Jokowi mengatakan pusat legislasi tersebut untuk menyelaraskan pemerintah pusat dan daerah. Ledia yang juga anggota DPR Fraksi PKS ini menuturkan, sebetulnya selama ini sudah ada peran Kementerian Dalam Negeri dalam mengontrol penyusunan peraturan daerah (Perda). Bahkan sebelum perda itu disahkan, ada proses konsultasi terlebih dulu dengan Kemendagri. "Jangan lupa, setiap kali menyusun perda, itu harus konsultasi dengan Kemendagri. Ketika itulah mestinya tahu dong mana yang bertentangan mana yang tidak. Kok dibiarin," kata dia kepada wartawan, Jumat (18/1). Ledia juga menyinggung soal adanya sekitar 3.000 perda yang kemudian dibatalkan oleh Kemendagri. Menurutnya, saat ada perda yang tidak sejalan dengan pemerintah memang mau tak mau harus dibatalkan. "Tapi pertanyaannya, itu kontrol dan izinnya kan di Kemendagri, kok dilolosin," katanya. Ledia menilai, Kementerian Hukum dan HAM juga bertugas untuk mengharmonisasi dalam tiap pembahasan undang-undang. "Jadi mestinya mereka melakukan harmonisasi terhadap semua peraturan perundang-undangan yang ada," ungkapnya. Jika kemudian terjadi tumpang tindih antarperaturan, lanjut Ledia, maka berarti ada persoalan dalam proses pembahasan undang-undang itu.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Pria Asal Sampang Tewas Dibacok di Wonokusumo Surabaya, Polisi Dalami Motif dan Buru Pelaku

Kamis, 30 Apr 2026 18:05 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Aparat kepolisian masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang pria bernama Hasan (37) yang ditemukan tewas di kawasan J…

KPK Perluas Penyidikan Kasus Maidi, ASN Pemkab Madiun Ikut Diperiksa

Kamis, 30 Apr 2026 16:49 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. Sejumlah s…

66 Kasus Penyalahgunaan Energi Subsidi Terungkap di Jatim, 79 Tersangka Diamankan

Kamis, 30 Apr 2026 15:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) d…

Lewat Poklahsar, Pemkab Sumenep Dongkrak Nilai Tambah Hasil Laut Nelayan

Kamis, 30 Apr 2026 14:52 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sumenep - Melalui pembentukan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur mendorong adanya…

Reklamasi Mengubah Nasib: Nelayan Mengare Gresik Kian Terhimpit, Dari Ratusan Ribu Kini Hanya Puluhan Ribu

Kamis, 30 Apr 2026 14:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Kehidupan nelayan di Pulau Mengare, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, kian terpuruk dalam beberapa tahun terakhir. Reklamasi p…

Komitmen Layani CJH, Pemkab Lamongan Kerahkan PPIH hingga KBIH

Kamis, 30 Apr 2026 12:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Dalam rangka mendukung pelayanan jamaah calon haji pada musim haji 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan mengerahkan…