Permudah Pembiayaan Program Lingkungan Hidup, BPDLH Berpotensi Kelola Rp800

Rabu, 09 Okt 2019 17:03 WIB

SURABAYAPAGI.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, saldo awal dana pokok dalam Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) adalah Rp 2,1 triliun. Anggaran tersebut berasal dari Badan Layanan Umum Pusat pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) yang sekarang sedang ‘dialihkan’ ke BPDLH. BPDLH akan efektif beroperasi pada 1 Januari 2020. Tapi, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, tahun ini pemerintah sudah melakukan transisi. "Termasuk mengalihkan aset dana-dana yang tidak ada," ujarnya ketika ditemui usai peluncuran BPDLH di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/10). Disisi lain, Pengelolaan anggaran terkait isu lingkungan hidup pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dapat mencapai Rp800 triliun. Selain itu, badan ini juga diharapkan dapat meningkatkan perdagangan karbon serta mempermudah pembiayaan program lingkungan hidup. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara peluncuran Pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Rabu (9/10/2019). Sri Mulyani mengatakan, potensi anggaran yang dapat dikelola BPDLH menembus angka Rp800 triliun. Jumlah itu berasal dari sejumlah sumber seperti dana reboisasi, perdagangan karbon (carbon trading) dan lain-lain. Kendati demikian, ia mengatakan pihaknya harus terlebih dahulu mengkaji skema-skema pembiayaan yang optimal serta strategi pengelolaan serta risiko yang mungkin muncul. Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan BPLDH guna mendapat rencana yang komprehensif. Berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, BPDLH akan menjadi pengelola dana-dana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sebelumnya, anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian/lembaga (K/L) dengan beragam program yang tersebar pula di beberapa K/L yang berbeda. Sri mengatakan, BPDLH akan membantu pemerintah dalam meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber dana yang sudah ada selama ini sekaligus memobilisasi sumber-sumber dana baru. Termasuk mewadahi dana dari lembaga-lembaga atau institusi yang peduli terhadap lingkungan dan ingin mencari negara dengan kredibilitas dan komitmen untuk mengelola lingkungan hidup. "Dan juga, dalam rangka mengurangi emisi karbon," katanya.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Kejurprov Dayung Jawa Timur 2026 Sukses Digelar, Wali Kota Ning Ita Bangga Jadi Tuan Rumah

Selasa, 21 Apr 2026 06:23 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menekankan pentingnya olahraga sebagai sarana pembentukan karakter generasi muda se…

Campus League 2026 Hadir di Surabaya, Usung Standar FIBA dan Regenerasi Atlet Nasional

Senin, 20 Apr 2026 20:20 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – Kompetisi basket antarperguruan tinggi bertajuk Campus League Regional Surabaya resmi bergulir pada 22–29 April 2026 di GOR Basket Uni…

Kinerja Moncer, Bank Jatim Raih Penghargaan dari The Asian Post

Senin, 20 Apr 2026 17:24 WIB

SurabayaPagi, Surakarta - 16 April 2026. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) sukses meraih penghargaan prestisius dalam ajang The Asian Post…

Perkuat Sinergi Lewat FKPM, PLN Sosialisasi Keselamatan Ketenagalistrikan di Malang

Senin, 20 Apr 2026 16:34 WIB

SurabayaPagi, Malang – PT PLN (Persero) terus memperkuat sinergi dengan aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat melalui kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan …

Program Parkir Berlangganan Kota Mojokerto Dipastikan Tetap Sesuai Aturan

Senin, 20 Apr 2026 14:20 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Program parkir berlangganan yang diterapkan Pemerintah Kota Mojokerto dinilai memberikan kemudahan. Masyarakat cukup …

Pelaku UMKM di Magetan Gigit Jari, Harga Plastik dan Minyak Goreng Melonjak Naik

Senin, 20 Apr 2026 13:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Fenomena harga plastik di beberapa daerah mengalami kenaikan yang signifikan. Salah satunya di Magetan, Jawa Timur. Bahkan tak…