Kadin Jatim: Kasus Sampoerna, Pemerintah Harus Komunikatif

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Suasana ruang produksi pabrik rokok Sampoerna.
Suasana ruang produksi pabrik rokok Sampoerna.

i

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Terkait adanya buruh yang terpapar Covid-19, perusahaan pabrik rokok HM Sampoerna di Rungkut Surabaya akhirnya resmi ditutup untuk sementara waktu. Melihat hal ini, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto memberikan beberpa pernyataan.

Pertama, jadikan kasus ini sebagai pelajaran bagi para pengusaha untuk meningkatkan pengawasan dan menjalankan protokol kesehatan Virus Corona atau Covid-19 dengan ketat dan menjalankan SOP tentang pencegahan penularan virus, mulai dengan menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, pemakaian masker dan menata jarak duduk saat bekerja sesuai dengan aturan physical distancing.

"Terkait dengan karyawan pabrik yang sudah ada yang terpapar virus, tentunya ini menjadi pengalaman pabrik rokok lain dan pabrik yang masih beroperasi untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat serta melaksanakan SOP sosial distancing dan physical distancing di lingkungan pabrik. Tentunya kita berharap tidak akan ada karyawan lagi yang terpapar Covid, sehingga akan menghindarkan pabrik tersebut untuk menutup sementara," tegas Adik di Surabaya, Kamis (7/5/2020).

Kedua, semuanya harus tetap yakin meski tahun ini menjadi tahun terberat bagi perusahaan yang berorientasi ekspor. Ditambah lagi dengan target penerimaan cukai rokok secara nasional dipatok sebesar Rp 180,5 triliun.

"Ini yang harus kita pikirkan, jika hal yang serupa kembali terjadi, pastinya kinerja industri rokok akan terganggu. Dampak selanjutnya, target penerimaan cukai rokok yang telah ditetapkan pasti tidak akan tercapai dan kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK akan lebih besar," ujarnya.

Adik juga meminta pemerintah untuk melakukan komunikasi intensif dengan dunia usaha, terutama kalangan industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja (SDM)  agar tidak mudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)  selama masa krisis akibat pandemik Covid 19.

Tag :

Berita Terbaru

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Kesehatan gigi dinilai menjadi salah satu faktor penentu untuk mencegah stunting dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu K…

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur memastikan akan turun tangan menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar yang t…

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

SURABAYAPAI.com, Blitar – Gempa berskala 5.6 SR di Pacitan sore tadi ( Sabtu 27 Juni 2026), pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun p…

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sidang dugaan korupsi berkedok CSR yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi mengungkap adanya kode “PWL” atau Petunjuk Pak Wali…

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Maidi disebut memberi petunjuk langsung terkait pengerjaan urugan di TPA Winongo senilai Rp600 juta yang diklaim sebagai CSR dari PT…

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya anggaran daerah senilai Rp2,05 triliun tidak terserap hingga akhir Tahun Anggaran 2025. R…