Sudah Dibuat Aplikasi MBR Sejak 2019 lalu. Tetapi Orang Meninggal dan Keluarga Mampu Bermobil Bisa Masuk MBR dengan Dapat Bansos dan BLT
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Apa yang dikhawatirkan sejumlah pihak bahwa masih sengkarutnya data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Surabaya muncul ditengah pandemi virus Corona (Covid-19) kali ini terkuak. Pasalnya, muncul beberapa nama warga yang sudah meninggal dan keluarga yang mampu, justru mendapat bantuan sosial dari Pemkot Surabaya. Padahal Pemkot Surabaya telah mengeluarkan aplikasi MBR sejak tahun 2019 lalu.
Hal ini setelah mendapat temuan di lapangan, bahwa masih ada MBR yang belum mendapat bantuan sosial dampak Covid-19 ini.
Seperti yang terjadi di RW 08, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto. Data penerima MBR tidak sesuai apa yang fakta lapangan. Hal ini menjadi temuan Ketua RW 08, Ramdhoni. Menurut Ramdhoni, data MBR yang diberi Pemkot Surabaya masih carut marut. Pasalnya, ada warga yang sudah meninggal dunia masih tercatat. Sedangkan, warga yang mampu pun ikut mendapat bansos.
"Ini (Pemkot) seperti tak punya data yang jelas dan konkrit. Di wilayah RW kami, ada warga yang sudah meninggal dunia masih tercatat didata MBR Pemkot. Tak hanya itu, ada pula 13 warga yang mampu, bahkan memiliki mobil turut terdaftar. Ini khan aneh,” jelas Ramdhoni, kepada Surabaya Pagi, Jumat (08/05/2020) saat mengadu ke DPRD Surabaya.
Ramdhoni kembali mengatakan hasil pendataan warga MBR oleh RW setempat sepertinya hanya sekedar formalitas saja, sebab tidak dijadikan acuan oleh Pemkot Surabaya.
”Warga MBR di RW 8 berdasarkan data Pemkot sebanyak 724 KK. Padahal sebelumnya pihak RW mendata sebanyak 10.798. Data MBR ini tidak jelas, masih banyak warga yang harusnya layak masuk sebagai MBR," tegas Ramdhoni.
Ia pun kini meminta kepada Pemkot untuk segera memperbaiki dengan masukan dari bawah seperti dari RT dan RW. “Kami sudah laporkan lewat aplikasi MBR Pemkot. Yah tinggal tunggu saja responnya,” tambahnya.
Data MBR Pemkot Lemah
Pengaduan Ramdhoni di DPRD Surabaya ini diterima Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. Reni, usai menerima aduan Ramdhoni, bisa memaklumi kalau pendataan MBR sebagai syarat penerima bantuan warga terdampak Covid-19 oleh Pemkot Surabaya, dengan margin error dibawah 5 persen.
"Tapi kalau diatas itu perlu dilakukan evaluasi. Ini baru ditingkat satu RW saja lho, padahal di Surabaya berapa banyak RW," terang politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surabaya ini.
Reni menegaskan kalau up-date data MBR oleh Pemkot Surabaya lemah terkait warga yang sudah meninggal tetapi masuk dalam data MBR. "Karenanya pemkot harus pro-aktif akan kejelasan informasi dan segera memperbaiki data. Sehingga bantuan bisa dialihkan ke yang benar-benar tidak mampu," tegasnya lagi.
Pemkot Harus Proaktif
Reni juga menjelaskan soal kesalahan data MBR. ”Mungkin keluarga yang meninggal tidak mengurus surat kematian atau mungkin sudah mengurus tapi tidak di connect kan" urainya.
Menurut Reni bantuan ke warga yang sudah meninggal dunia bisa diambil oleh keluarganya. "Pihak kelurahan dan kecamatan harus pro aktif memberikan layanan administrasi. Agar keluarga tersebut mudah mengambil bantuan. Jangan sampai ada anggapan mereka dipersulit," pungkasnya.
“Saran saya, bagi warga yang mampu harus ditahan untuk tidak diberikan. Selanjutnya dialihkan kepada warga tidak mampu tapi belum masuk MBR,” katanya.
Sebelumnya, Reni sejak awal April 2020, sudah mengingatkan kepada Pemkot Surabaya untuk mendata dan menyisir warga yang masuk dalam MBR. Selain itu warga yang terdampak sulitnya ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini.
“Kita mendorong Pemkot untuk menyisir data-data dengan teliti. Jangan sampai ada yang kesingsal dan kita berharap, ini bisa diberikan secara tepat sasaran,” tegas Reni.
Belum Menyeluruh
Pasalnya, selain bantuan sosial dari Pemerintah pusat RI melalui Kementerian Sosial RI. Pemkot Surabaya melalui Dinsos juga sudah menyiapkan anggaran Rp 161 Miliar untuk bantuan sembako untuk MBR, yang berisi beras 20kg, abon 500gr, kering tempe 500gr, apron disposible, alkohol, sarung tangan, dan masker.
Bahkan, tiap kelurahan dianggarkan anggaran Permakanan untuk PDP, ODP, OTK dengan anggran kebutuhan sebesar Rp 609 juta dengan kebutuhan permakanan untuk PDP, ODP, OTG, selain di ruangan isolasi dukuh Kupang dan Babat Jerawat.
Dari data MBR Pemkot Surabaya yang diberikan kepada DPRD Surabaya, saat teleconference antara Walikota Tri Rismaharini dengan anggota Dewan, terdata bahwa MBR mencapai 250 ribu orang.
Namun, hingga Jumat (8/5/2020), masyarakat masih belum menyeluruh mendapat bantuan bansos dari Kemensos RI dan bantuan sembako dari Pemkot Surabaya.
Bisa Lapor ke RT/RW
Sementara, bagi warga terdampak Covid-19 yang belum mendapat bantuan sosial baik berupa sembako maupun bantuan langsung tunai (BLT), untuk segera melapor ke RT/RW.
“Warga kita dorong melapor ke RT/RW, untuk ditindaklanjuti dinas terkait agar mendapat bantuan,” jelas Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Syaifudin Zuhri, Jumat kemarin.
Syaifuddin mengatakan Risma telah melakukan pendataan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan cepat dan transparan. Total MBR yang didata mencapai 235.477 kepala keluarga (KK), dan semuanya telah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dari 235.477 KK tersebut, selama ini 61.145 KK telah mendapatkan program reguler dari pemerintah, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kemudian sisanya sebanyak 174.332 KK mendapatkan bantuan tunai dari Kementerian Sosial sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Daftar Penerima Bansos di Kelurahan
Terpisah, M. Fikser Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya sebelumnya mengatakan daftar penerima bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 sudah bisa dicek oleh masyarakat umum melalui papan pengumuman di kantor kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya.
“Sekarang sudah ditempel di kantor kecamatan dan kelurahan. Jadi ini bagian dari keterbukaan dalam penyaluran,” kata Fikser.
Namun, bagi warga yang masih belum menerima dan merasa terdampak Covid-19, bisa melaporkan ke RW setempat agar dimasukkan ke dalam aplikasi terdampak Covid-19. Apabila RW merasa kesulitan bisa langsung ke kelurahan untuk dibantu diinputkan. Hal ini dikarenakan data penerima bantuan itu bersifat dinamis. alq/byt
Editor : Moch Ilham
