SURABAYA PAGI, Surabaya - Fasilitas di beberapa titik cek Point' di nilai kurang oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, A.H Thony kemudian menyoroti beberapa lokasi yang belum mendukung kinerja dari para petugas yang berjaga di area cek point'. Hal ini diungkapkan oleh A.H Thony saat melakukan sidak pada Minggu 10 Mei 2020.
Sidak itu dilakukan pada 5 titik cek poin, ialah Bunderan Waru, Masjid Agung, Gunung sari, Pasar Turi, dan Tanjung Perak. Dari ke lima titik tersebut masih terdapat kekurangan, seperti yang fasilitas bagi petugas. Di titik Bunderan Waru, pada titik tersebut masih kekurangan ponten portabel untuk petugas.
"Di sana kekurangan ponten. Jadi petugas ada yang lari ke pepohonan bunderan waru. Ada yang di belakang gedung juga," ungkap A.H Thony pada Senin, 11 Mei 2020.
A.H Thony menjelaskan kekurangan fasilitas ini justru akan berdampak bagi petugas saat berjaga, serta di beberapa titik juga tidak terdapat fasilitas P3K.
"Waktu kita cek ke sana, beberapa titik itu tidak memiliki P3K. Minimal minyak kayu putih saja tidak ada," jelasnya.
Selain P3K, alat perlindungan diri (APD) juga tidak ada di tempat cek poin. Hal ini dikhawatirkan bila ada seseorang yang diduga positif, petugas bisa ikut tertular. Sebab tidak memakai APD saat pemeriksaan.
"Di cek poin itu minimal harus ada 1 APD lengkap. Supaya menghadapi kasus seperti di Waru, ada yang dari Tulung Agung, lalu suhunya tinggi. Ketika ditanya mau kemana, ternyata mau ke rumah sakit. Ternyata dia positif," terangnya.
Thony melanjutkan sudah betul ada tenaga medis di sana. Namun petugas penjaga juga harus bisa dilindungi. Sehingga tidak tertular. Selain itu membuat petugas nyaman dan aman.
"Tempat itu juga kita perhatikan. Tenda-tendanya kan ada yang besar dan yang kecil. Nah yang kecil kalau kena hujan kan basah kuyup. Kasian," ujarnya.
Walaupun demikian, Thony mengapresiasi beberapa hal yang penting di sana. Seperti siapnya permakanan, minuman serta alat pendeteksi suhu. Ia juga memberikan solusi kepada Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot) untuk mendata orang yang ODP maupun PDP. Lalu data tersebut dibuatkan barcode dan ditempelkan di KTP.
"Kita coba beri inovasi kepada Pemkot. Bila ada yang ODP atau PDP diberikan barcode pada KTP. Sehingga ketika berkeliaran di luar tempat isolasi, petugas bisa langsung tahu," pungkasnya.Byt
Editor : Mariana Setiawati
