Pemkab Sumenep Diminta Transparan soal Anggaran Corona

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ahmad Hariyanto.
Ahmad Hariyanto.

i

SURABAYAPAGI, Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menganggarkan Rp 95 miliar untuk penanganan Covid-19. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi masyarakat dan juga para aktivis mahasiswa.

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesiai (PMII) Sumenep meminta Pemkab setempat transparan dalam penggunaan anggaran Covid-19. Sebab, anggaran yang telah disetujui legislatif itu nilainya cukup fantastis.

"Kami minta Pemkab transparan dalam penggunaan anggaran Covid-19 ini. Dan semua elemen masyarakat juga harus mengawal dana yang bersumber dari APBD itu," kata Ketua Cabang PMII Sumenep, Ahmad Hariyanto, Sabtu (16/5/2020).

Menurut pemuda lulusan Universitas Wiraraja ini, dampak dari pandemi ini sangat terasa, terutama oleh kalangan masyarakat menengah kebawah. “Pemerintah Sumenep telah menetapkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp. 95 miliar. Uang sebesar itu tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat terdampak jika digunakan secara benar,” ungkapnya.

Untuk memastikan anggaran tersebut digunakan sesuai kebutuhan dan tidak ada penyimpangan, pihaknya meminta Pemkab Sumenep, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terbuka kepada masyarakat luas.

“Misalnya dengan membeberkan peruntukannya untuk apa saja. Karena sejauh ini sepertinya mengenai hal seperti itu belum disampaikan kepada publik. Jika tidak ada transparansi, hal ini cenderung menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, PMII Sumenep juga meminta Ketua DPRD Sumenep membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengontrol anggaran Covid-19 yang realisasinya diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sementara itu, saat dikonfirmasi Sekretaris Daerah Sumenep, Edy Rasiyadi, yang sekaligus Ketua TAPD, menyampaikan bahwa penggunaan anggaran tersebut merupakan tanggung jawab penuh OPD yang menjadi pengguna anggaran.

“Saya sudah menyampaikan kepada masing-masing OPD terkait bahwa yang bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran itu OPD. Kalau ada OPD yang macam-macam, dia harus bertanggung jawab penuh,” katanya. (haz)

Berita Terbaru

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Kesehatan gigi dinilai menjadi salah satu faktor penentu untuk mencegah stunting dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu K…

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur memastikan akan turun tangan menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar yang t…

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

SURABAYAPAI.com, Blitar – Gempa berskala 5.6 SR di Pacitan sore tadi ( Sabtu 27 Juni 2026), pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun p…

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sidang dugaan korupsi berkedok CSR yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi mengungkap adanya kode “PWL” atau Petunjuk Pak Wali…

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Maidi disebut memberi petunjuk langsung terkait pengerjaan urugan di TPA Winongo senilai Rp600 juta yang diklaim sebagai CSR dari PT…

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya anggaran daerah senilai Rp2,05 triliun tidak terserap hingga akhir Tahun Anggaran 2025. R…