SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Pemkot Surabaya Eri Cahyadi gencar turun memberikan bantuan ke masyarakat secara langsung.
Turunnya Eri Cahyadi dinilai mencuri start kampanye di tahun Pilwali Surabaya 2020. Selain itu diduga memanfaatkan moment pandemi Covid-19 di Surabaya yang belum terkendali ini untuk melakukan kampanye terselubung.
Sebuah foto dengan banner Gerakan Karina (Kampung Anti Korona) Surabaya beredar viral. Dan pada bagian bawahnya tertulis dilakukan oleh Relawan Eri Cahyadi. Gerakan Karina tersebut dikabarkan juga telah dilakukan di banyak kampung di Surabaya.
Selain itu terbaru dia memberikan bantuan secara langsung kepada warga di RW 08, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Selasa (16/6) pagi di Pasar Sayur Pratama. Padahal penyerahan bantuan biasanya dilakukan oleh wali kota, wakil atau sekretaris kota dan sangat jarang sekali setingkat kepala dinas.
Ketua RW 08 Rian Suhariyadi membenarkan telah menerima bantuan dari Pemkot Surabaya. "Yang nyerahkan Kepala Bappeko pak Eri dan pak Ruben. Ada juga lurah dan camat tadi," terangnya.
Rian pun kemudian merinci jika bantuan yang diberikan berupa wastafel 14 item beserta satu tandon. "Setelah 20 tahun baru kali ini ada bantuan dari Pemkot Surabaya. Sebelumnya kami sering swadaya menggunakan dana sendiri," imbuhnya.
Adanya Gerakan Karina dan rajinnya Eri Cahyadi turun ke masyarakat mendapat tanggapan Wakil Ketua Gerindra Jawa Timur Abdul Malik. Menurutnya dari sisi etika birokrasi dia menganggap apa yang dilakukan Eri Cahyadi offside dan di luar tupoksi.
"Ada apa Eri Cahyadi rajin turun ke lapangan? Motivasinya apa? Apalagi itu bukan tupoksinya. Tidak pernah ada kepala dinas memberikan bantuan secara langsung," terangnya Rabu (17/6).
“ Bu Risma orang yang lurus seharusnya Wali Kota Surabaya menegornya karena itu tidak sesui SOP. Apa poksinya kepala Kepala Dinas untuk melakukan peresmian, secara SOP jika wali kota tidak bisa, seharus akan ada Wakil Wali Kota, atau sekda,” tambahnya.
Malik pun meyakini bahwa Eri melakukan kampanye terselubung. Apalagi banner dan balihonya sudah banyak terpampang di sudut-sudut Kota Surabaya. "Seharusnya Bawaslu juga bertindak. Jangan mandul begitu," tuturnya.
Kepada instansi Pemkot Surabaya, Malik meminta untuk Inspektorat bertindak tegas serta Satpol PP berani menurunkan baliho gambar Eri Cahyadi.
Apalagi menurut Malik, Eri diduga telah melakukan mobilisasi masa saat ini. "Bawaslu seharusnya sudah menegur. Sudah cukup bukti," ungkapnya.
Malik menambahkan biasanya dalam masalah seperti ini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tegas bersikap. Jika ada anak buahnya bertindak jauh di luar tupoksi bakal dimarahi. "Tapi kenapa untuk eri cahyadi, kok diam saja, ada apa? Bahkan menguat sudah mendapat restu, sehingga Risma terlibat dan mendukung," imbuhnya. Alq
Editor : Redaksi
