ANALISA POLITIK
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Melihat biaya yang harus dikeluarkan para calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, dapat dipastikan pasti ada upaya untuk "menghemat" biaya yang dilakukan para calon kepala daerah. Apalagi, kontestasi politik tersebut akan dilaksanakan ditengah kondisi pandemi Covid-19.
Namun, untuk saat ini, saya cukup sulit untuk mengira-ngira dan menyebutkan kisaran biaya tersebut karena political cost pada dasarnya sulit diprediksi dan dinamis, ditambah lagi dalam kondisi pandemi saat ini.
Yang dikhawatirkan publik, yakni ada tangan-tangan tak kasat mata yang diduga ’menunggangi’ calon tertentu dengan kucuran dana besar. Akibatnya, bila terpilih sebagai wali kota, maka dikhawatirkan kebijakan yang diambil bakal menuai konflik kepentingan.
Namun, dugaan-dugaan itukan sulit dibuktikan. Yang paling penting adalah para calon harus transparan dalam mengelola dana pemenangan pilwali.
Meski begitu, saat ini lah waktunya tim sukses dari para calon kepala daerah tersebut untuk melakukan penyusunan ulang dana anggaran (re-budgeting).
Jadi, jika dana untuk proses kampanye skala besar yang sangat kecil kemungkinannya untuk dilakukan ditengah pandemi ini, dapat dialihkan untuk promosi melalui media massa. Bisa media cetak, online, TV, tapi yah juga tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Nah, karena itu penting untuk diperhatikan media mappingnya.
Media mapping ini penting dilakukan agar proses promosi di media lebih terorganisir dan konstruktif. Selain itu, yang harus diperhatikan antara lain adalah jangkauan dan audiens media tersebut seluas apa, berapa biaya yang harus dikeluarkan dan penerimaan media tersebut di masyarakat seperti apa.
Selain media massa, juga ada media sosial (medsos) yang juga berpotensi untuk dijadikan media bagi para calon kepala daerah ini untuk menggaet suara dari para pemilih muda atau masih termasuk dalam generasi milenial.
Memang sejauh ini belum banyak yang melakukan menerapkan kampanye di media sosial. Tapi untuk saat ini harusnya mulai dilakukan.
Namun jika ingin menggunakan media sosial sebagai media untuk kampanye, maka para calon kepala daerah ini harus berbasis pada big data. Big data ini agar jelas sasarannya, seperti segmentasinya siapa saja nanti, pasarnya bagaimana. Agar tidak terjadi kejenuhan nantinya. adt
Editor : Moch Ilham
